Harian Rakyat Banten

Acara tersebut dibuka oleh camat carita bernama Marda, dan dihadiri para undangan yang terdiri dari para Kades se kecamatan carita atau yang mewakili, perwakilan dari Polsek setempat, kepala KUA, Korwil DP2KBP3A kecamatan carita, Kormin pendidikan, perwakilan dari penyuluhan pertanian, perwakilan para Kader, serta ketua majelis ta'lim kecamatan carita. 

Saat membuka acara Lokmin itu camat carita, Marda menyampaikan, jika ada masyarakat yang belum terlayani dalam bidang kesehatan secara maksimal , jangan ngomong kemana-mana. Langsung aja datang dan lapor ke camat atau Puskesmas, ujarnya. 

Dan ke para Kades harus berperan aktif dalam pelayanan ke masyarakat, juga untuk mencapai keberhasilan harus rutin diadakan Rakor tingkat desa dan hasilnya dilaporkan ke tingkat kecamatan, pungkasnya. 

Sementara itu kepala Puskesmas (Kapus) carita Tien Sulaisiah mengatakan, bahwa acara ini adalah agenda rutin atau Lokmin triwulan lintas sektoral ke dua yang dilaksanakan mei pada tahun 2021 ini. Karena Lokmin triwulan yang ke satu telah dilaksanakan pada Pebruari lalu, lanjutnya. 

Dalam Lokmin ini berdasarkan pemaparan dari pemegang program terlihat atau terungkap cakupan yang belum tercapai maksimal, dimana kasus ibu hamil masih ada yang melahirkan diluar fasilitas kesehatan (Faskes, red), terang Kapus carita. Dan juga terkait imunisasi baru berjalan maksimal di dua desa dari sepuluh desa yang ada di kecamatan carita, ini masih merupakan PR buat kita semua , tambalnya. 

Terkait pemberian atau pelayanan vaksin covid-19 untuk Lansia dan para guru juga belum maksimal, maka ke depan jika ada jadwal lagi untuk pemberian vaksin harus disukseskan, tegasnya. 

Masih dikatakan Kapus, juga terkait AIDS atau HIV kita masih banyak PR, karena di dua desa yang ada di kecamatan carita terdapat warung remang -remang dan PSKnya juga, tetapi kita pantau terus.

Adapun cakupan yang telah berhasil adalah di kecamatan carita bebas dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ, red) yang dipasung, tetapi ODGJ itu tetap dipantau dan diberi obat secara rutin, pungkasnya. 

Ditempat yang sama, Kades Sindanglaut bernama Atang menyampaikan, bahwa ke bidan desa dan para kader jangan bosan-bosan untuk wawar mengingatkan masyarakat terkait pentingnya akan kesehatan.

Dalam agenda loka karya mini triwulan itu, baik nara sumber maupun para undangan tetap mematuhi protokol kesehatan. (ISUM)

Ahmad Munji siap menjadi Kandidat Ketua Umum KNPI Banten menahkodai organisasi pemuda tersebut.

Pria yang akrab disapa Munji ini adalah seorang Dosen yg juga aktif diberbagai organisasi salah satunya adalah Himpunan Pemuda Al-Khairiyah sebagai Ketua di tingkat Provinsi Banten.

Kiprahnya dalam ormas kepemudaan tidak diragukan lagi, Prestasi gemilang banyak diraih oleh munji yaitu Program CSR untuk peremajaan Sekolah dan Madrasah di Kota Cilegon serta Serang Raya. Selain itu juga berhasil mendobrak Perda Kota Cilegon tentang Madrasah Diniah sehingga guru madrasah menerima honor bulanan.

Kepeduliannya terhadap pembangunan Kota Cilegon khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya sudah tidak diragukan lagi. Sosok seperti beliaulah yang cocok untuk didapuk menjadi calon pemimpin muda masa depan, Hal ini mendorong DPW HPA mencalonkan dirinnya sebagai Ketua Umum KNPI Periode berikutnya.

Ahmad Munji memiliki visi mengenai kemajuan pemuda untuk Indonesia. Yakni dengan menjadikan pemuda SDM yang berkarakter, berkualitas, siap kerja, dan produktif untuk menghadapi masa depan.

Meningkatkan ketangguhan dan daya saing pemuda, kontribusi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan bernegara, serta mempersatukan keberagaman dan kesetaraan dalam berorganisasi. Tambahnya

"Insyaallah saya siap maju demi persatuan pemuda Banten dan saya siap memenuhi semua persyaratan pencalonan" Tegas Munji.

Bahkan dirinya merekomendasikan baca Alquran dan tes narkoba agar menjadi prasyarat kandidat. (ALAWI/HRB)

Menurut Irna, dengan memiliki hak atas tanah, masyarakat dapat menggunakan untuk dukungan untuk permodalan. "Kami kerja bareng dengan BPN, sosialisasi terus dilakukan dibantu oleh Desa dan RT/RW,"ungkapnya.

"Kami terus mendorong Kepala Desa, ada yang sudah diajukan setahun yang lalu terhabat dalam pengukuran karena kondisi pendemi," ujarnya.

Kepala BPN Pandeglang Suraji mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi kegiatan PTSL, sebab kata Suraji, target tahun ini sangat besar kurang lebih mencapai 109.189 bidang. "Kepala Kanwil Banten menargetkan kami pada akhir bulan juni 20.700 bidang harus sudah selesai," kata Suraji

Dari 20.700 bidang itu, diungkapkan Suraji yang Puldadis sudah mencapai 17.000, dan pertengah bulan juni 20.700 bidang akan terselesaikan. "Semua tersebar khusus di Kecamatan Mandalanagi ada 14 desa. Jika ada desa yang tidak mampu, nanti kita akan alokasikan wilayah yang lain,"pungkasnya. (ISUM)

Bupati Pandeglan Irna Narulita mengucapkan terimakasih atas sumbangsih para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Pandeglang. Kata Irna, uang hasil donasi ini akan bermanfaat sekali untuk muslim yang ada di Palestina. " Yang kita donasikan ini merupakan rizki yang akan menolong kita kelak di akhirat, jadi jangan merasa rugi untuk mendonasikan sebagian harta kita," ungkap Bupati Irna saat menyerahkan uang hasil donasi kepada empat lembaga kemanusiaan di Pendopo, Jum'at (28/5/2021).

"Do'a kita akan terus mengalir, kita  ikhlaskan untuk mereka yang dipalestina. Semoga mereka bisa menikmati rumah baru, mudah -mudahan Allah.SWT meridhoi palestina untuk merdeka," ujarnya.

Bupati Irna berharap, donasi yang dilakukan untuk Palestina tidak berhenti sampai disini. Namun, Irna berharap, donasi dilakukan berkesinambungan. "Tidak hari ini saja kita lakukan, sampaikan salam hangat kami untuk sodara kita di Palestina,"pungkasnya.

Ais Komarudin, Branch Manager salah satu perwakilan lembaga kemanusiaan yaitu ACT Care For Humanity mengucapkan terimakasih atas keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap Palestina." Bukan seberapa hebat kita hadirkan nominal, sejatinya seberapa besar keberpihakan kita kepada palestina. Angka selalu tidak ada batasannya, seberapapun besarnya yang kita berikan merupakan wujud nyata," ungkapnya.

Dikatakan Komarudin, hari ini Pandeglang telah mendeklarasikan keberpihakannya. Hal ini menurutnya, akan jadi keberkahan bagi Pemerintah Daerah. "Apa yang kita berikan akan bersama kita di akhirat kelak," imbuhnya

Lebih lanjut Komarudin mengatakan, Act salah satu lembaha kemanusiaan yang mempunyai kantor di Palestina dengan berbagai program yang telah dilakukan. "Program nyata untuk mereka adalah kebutuhan pangan, recovery kesehatan, infrastruktur, dan fisikis,  semoga yang diberikan hari ini jadi layanan paripurna untuk mereka,"tandasnya.

Hadir dalam acara ini Ketua MUI Pandeglang K.H Hamdi Ma'ani, Assisten Pemkesra Ramadani, Manager Fundrising Laz Harfa Banten Mukri,  Branch Manager Of Lazharfa Pandeglang  Khorini, dan Direktur Lazisnu Banten Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah NU Ibnu Said. (ISUM)

"Kami berharap panitia Pilkades Pagelaran Kecamatan Pagelaran bisa mempertimbangkan keluhan warga soal akses TPS. Karena banyak dikeluhkan ibu-ibu sepuh," ungkap salah seorang Pemuda Kp. Sawah , Rahmat kepada media, Sabtu (29/05/21)

Menurut Rahmat, dirinya menerima keluhan  itu dari para ibu-ibu yang sudah sepuh dan harus menjadi pertimbangan panitia pilkades, agar tingkat partisipasi masyarakat pada pilkades Pagelaran maksimal dan bahkan meningkat. "Harusnya ini jadi pertimbangan serius, demikian juga bagi DPMPD Pandeglang dapat mengingatkan dari keluhan masyarakat soal jarak tempuh TPS itu." harapnya.

Dikatakannya, bahwa Kampung Sawah, Desa Pagelaran harus memilih ke Kampung sebelah Padahal kalau ingin titik tengah semestinya di lokasi SMPN1 Pagelaran ." ujarnya.

Hal ini akan mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih dari masyarakat Kp. Sawah menurun khususnya ibu-ibu yang sudah sepuh." (ISUM)

Rapat yang dipimpin oleh Sekda Al Muktabar diikuti oleh rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Yudhiawan.  Rombongan Pemkab Serang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri, sedangkan rombongan Pemkot Serang dipimpin Sekda Kota Serang Nanang Saefuddin. Rapat rekonsiliasi tersebut dihadiri juga OPD terkait di Lingkungan Pemprov Banten.

"Rekonsiliasi aset harus segera dilakukan karena ini mandatory Undang-Undang pemekaran Kota Serang," tegas Sekda Al Muktabar.

"Penyerahan aset untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Hal senada juga diungkap oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Yudhiawan. Menurutnya, Undang-Undang Pemekaran Kota Serang sejak tahun 2007. Sementara untuk penyerahan aset paling tidak lima (5) tahun. 

"Intinya kita jangan melanggar Undang-Undang. Karena ini sudah berjalan selama 14 tahun, aset apa saja yang akan diserahkan?" ungkapnya.

"Harus bergerak maju, jangan mundur lagi. Karena sudah 14 tahun," tegas Yudhiawan.

Setelah melalui pembahasan, rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyerahan 41 Aset Pemkab Serang ke Pemkot Serang di wilayah Kota Serang. 

Sebagai informasi, rekonsiliasi aset dilakukan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat serta penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rekonsiliasi aset daerah pemekaran juga menjadi langkah awal untuk administrasi dan pengelolaan aset daerah pemekaran.(Alawi/foto dok. Pemrov Banten)

Kegiatan Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026 secara resmi dibuka oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita secara virtual dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Sekretaris daerah, para Kepala OPD, serta para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi mengatakan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2021 Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik  infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, peningkatan sarana dan prasarana ini menjadi salah satu 12 program unggulan Pemkab Pandeglang lima tahun kedepan, “kata Utuy.

Lebih lanjut Ia mengatakan program unggulan lainya selain peningkatan infrastruktur yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan iklim investasi, semua harus tersusun dalam dokumen agar Kabupaten Pandeglang kedepan mampu berdaya saing dan sejahtera sesuai dengan tema RPJMD, “terangnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam sambutanya secara virtual mengatakan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak, agar program pembangunan terlaksana dengan baik, “kata Irna.

Ia menambahkan dengan dilaksanakanya konsultasi publik RPJMD tahun 2021-2026 adalah untuk mendapatkan masukan dan menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, “ucap Irna.

Ia menambahkan Pemerintah daerah terus berupaya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, maka dari itu bagaimana caranya agar pendapatan daerah bisa meningkat.

“Kami terus berupaya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, tetapi dengan fiskal daerah yang masih terbatas, sedangkan kita berkomitmen untuk mewujudkan pemeretaan pembangunan diberbagai daerah di Pandeglang, tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah, maka dari itu, untuk mewujudkan target tersebut, peningkatan PAD harus digenjot dan investasi harus lebih digaungkan, “ujarnya. (ISUM)

"SPM KESWA kita mencapai 130%, kita mendapat penghargaan dari Kemenkes dan dari Provinsi Banten karena memberikan pelayanan terbaik ODGJ tingkat Provinsi Banten," Demikian dikatakan Samsudin Kasi PTM KESWA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan Samsudin, dengan penghargaan tersebut Dinkes Pandeglang diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Banten melakukan persentasi di Kemenkes. "Kemarin mewakilii Provinsi Banten untuk persentasi ke Kemenkes tentang kegiatan inovasi pelayanan kesehatan jiwa," ujarnya.

Samsudin menyampaikan, penghargaan itu tidak serta merta diberikan kepada Pandeglang tanpa sebuah pencapaian dalam pelayanan kesehatan jiwa. "Dari 2018-2021 tercatat 2.405 ODGJ berat sekarang sudah menjadi odgj ringan bahkan dinyatakan sembuh terkontrol, dan  sudah mendapatkan pelayanan di Puskesmas masing - masing," jelasnya.

"Untuk ODGJ Pasung dari 111 orang tinggal 2 orang, semua ini berkat dukungan dari Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat yang sangat mendukung program kesehatan jiwa terutama Pandeglang bebas pasung 2021. ," sambungnya.

Masih kata Samsudin, yang sudah dinyatakan sembuh ini tetap terkontrol dengan baik walaupun sudah berbaur dengan masyarakat. Sebab kata Samsudin, akan tetap tercatat sebagai ODGJ, dan akan terus akan mendapatkan pengobatan seumur hidup. "Yang sudah kembali bejerja baik sebagai istri atau suami, bahkan odgj yg baru  menikah tetap dipantau," imbuhnya.

"Jika dalam 1 bulan tidak ada mengambil obat, kita menanyakan kepada pembina desa dan kader kesehatan jiwa yg ada didesa masing-masing kemana ODGJ  ini tidak berobat atau ngambil obat, jika sedang bekerja kita bekali ke pembina desa atau kadernya untuk disampaikan obat tersebut ke ODGJ nya atau keluarga nya sdh rutin  kita bekali  obat  supaya ODGJ tidak sampai putus obat  agar tidak kambuh lagi," pungkasnya.

Lebih lanjut Samsudin mengatakan, ODGJ yang dinyatakan sembuh mendapatkan bantuan permodalan masing - masing 5 juta dari Dinsos Provinsi dan Kabupaten. "ODGJ pasung mendapat bantuan berbentuk sembako, pupuk, bibit tanaman untuk dijual kembali dan sekarang alhamdulillah berkembang usahanya," lanjutnya. (ISUM)

Penyerahan hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Pandeglang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Kasi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) di Ruang Garuda Pendopo, Selasa (25/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten  Rusliana Pandjaitan mengatakan untuk tahap ini jumlah BMN yang kami hibahkan kepada Pemkab Pandeglang ada sekitar 22 berupa Infrastruktur dengan total anggaran kurang lebih empat puluh tujuh miliar, “kata Rusliana.

“Barang Milik Negara yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang dari Kementerian PUPR terdiri dari penataan kawasan permukiman, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, “terangnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan menyikapi persoalan hibah BMN ini, tentu saja kami sangat mengapresiasi Pemkab Pandeglang karena dalam hal ini Pemerintah daerah responya sangat cepat, dimana Kepala daerah (Bupati) bersedia menerima dan tidak ditunda-tunda, hal tersebut tentu sangat membantu sekali, sehingga BMN ini statusnya bisa segera kami pindahkan dari Barang Milik Negera menjadi Barang Milik Daerah, “tuturnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan terima kasih dan apresiasi Kepada Kemeneterian PUPR yang telah bersinergi dengan Pemerintah daerah.

“Pembangunan yang sudah dilaksanakan tentu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Pandeglang dan hibahnya saat ini telah kami terima, itu berarti Barang Milik Negara sudah menjadi Barang Milik Daerah, “kata Irna.

Ia menambahkan dengan telah diserahkanya BMN kepada Pemkab Pandeglang tentu saja Pemerintah daerah akan merawat BMN ini dengan baik dan akan melakukan pembahasan beserta seluruh instansi terkait untuk menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah, “tambahnya. (ISUM)

Dikatakan Bupati Irna, pembuatan pelabuhan perikanan banten selatan ini merupakan program stategis, sebab kata Irna, semua bisa tercerahkan. "Ekonomi masyarakat meningkat, dan semoga juga ada peningkatan PAD Pandeglang, karena selama ini masih bergantung kepada transfer dana pusat," ujarnya.

"Dengan meningkatnya PAD, akan ada kemandirian fiskal daerah. Kami harap porsinya seimbang dalam pengembangan wilayahnya,"tandasnya.

Menurut Irna, pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu di Kecamatan Cikeusik sangat tepat, karena wilayah itu diperuntukan untuk industri. "Sesuai RTRW wilayak Cikeusik merupakan untuk industri, semoga ini terealisasi dengan baik, harapan saya dapat dilaksanakam dalam waktu yang tidak cukup lama," sambung Irna

Kepala Dinas Kelautan Provinsi Banten  Eli Susiyanti mengatakan, percepatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Banten Selatan terpadu, ini mendapatkan dukungan dari semua pihak baik Gubernur Banten maupun Pemerintah Pusat. "Mudah -mudahan gak direfokusing. Intinya kami ingin melakukan yang lebih baik di perikanan, khususnya kawasan pelabuhan perikanan tetpadu," katanya.

Menurutnya, potensi perikanan akan jadi penunjang utama jadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banten. "Sejauh ini sektor kelautan Banten belum bisa dijadikan sektor andalan PAD, padahal potensi luar biasa, kami harap pelabuhan perikanan ini menambah nilai ekonomi bagi Banten dan Kabupaten," jelasnya.

Masih kata Eli, dampak dibangunnya Pelabuhan Perikanan Banten Selatan terpau sangatlah signifikan diantaranya tumbuhnya aktifitas ekonomi masyarakat pesisir,  meningkatkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dan penataan kawasan kumuh. "Produksi perikanan tangkap, nilai tukar nelayan, pendapatan nelayan, tingkat konsumsi ikan, retribusi PAD, PDRB, Ekspor Perikanan akan meningkat,"pungkasnya.

"DED kawasan terpadu akan diajukan diperubahan anggaran tahun 2021 diperkirakan Agustus - Oktober,"tutupnya.

Hadir dalam acara ini Sekda Pandeglang Pery Hasanudin,  Asda Administrasi Umum Kurnia Satriawan, Kepala BAPPEDA Utuy Setiadi, Kepala BPKD Iskandar, Kepala DPMPD Doni Hermawan, dan Kepala Dinas Kelautan Suaedi Kurdiatna. (ISUM)

Aksi penggalangan dananya kami lakukan di lokasi jalan simpang tiga saketi depan kantor pos saketi dan dibeberapa sekitar pasar saketi. masing-masing tugas dilakukan seperti mengatur lalu lintas,penggalangan donasi dan sebagainya.

Masa yang terlibat aksi berusaha mengumpulkan sumbangan dari para pengendara kendaraan bermotor dan mobil di simpang tiga saketi .

Ketua karang taruna desa kadudampit Dan LDK ROBBANI UNMA Saepudin mengatakan Aksi kemanusian ini kami lakukan sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap sodara-sodara kami di palestina yang kini telah dilanda musibah atas dampak yang dilakukan zionis israel.

Selain itu, kami juga membuka rekening donasi Mandiri syariah 7129395294 An irfan solehudin dengan melampirkan bukti transpernya ke whatsapp 085319390736 

Bagi masyarakat yang ingin ikut ambil bagian dalam penggalangan dana untuk palestina dapat mengiri melalui rekening tersebut. nantinya,apabila   sudah terkumpul akan kami salurkan melalui lembaga resmi seperti ACT

Terimakasih juga yang tak terhingga untuk semua teman-teman dari lembaga, organisasi, komunitas dan individu yang mendukung kegiatan ini serta ikut menggalang dana dalam keadaan menyenangkan dan kondusif. Ungkapnya

"Kami berencana akan melakukan penggalangan donasi ini selama 2 hari di hari sabtu ini sampai dengan minggu dan  alhamdulillah donasi yang terkumpul pada pada hari ini 4.100.000,nantinya dari dana yang terkumpul akan diserahkan melalui ACT untuk selanjutnya diberikan ke negera palestina" Tutupnya. (ISUM)

Rencana adanya pembangunan Marina Bay di Kabupaten Pandeglang diketahui saat para pimpinan perusahaan BUMN melakukan pertemuan di Tanjung Lesung dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita, Sabtu (22/5/2021).

Lebih lanjut Ia mengatakan pembangunan marina bay yang diprakarsai oleh tiga perusahaan BUMN ini berdiri ditanah seluas 500 hektar dan proses rencana pembangunanya akan dimulai tahun ini tempatnya di kawasan Tanjung lesung, jika objek kawasan wisata ini memiliki maestro justru akan lebih bagus bisa menarik wisatawan,"terangnya.

"Kami berkolaborasi dengan tiga perusahaan BUMN untuk pembangunan marina bay, semata mata bertujuan untuk mensejahterakan meningkatkan ekonomi masyarakat Pandeglang, bayangkan jika kapal pesiar mampir ke tanjung lesung tentu saja lima ribu wisatawan bisa berkunjung ke area wisata ini, hal ini tentu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Pandeglang, "terangnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana tiga BUMN untuk membangun wisata tingkat dunia di Kabupatem Pandeglang, "kata Irna

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Harian Kwarcab Kota Cilegon, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum, Wakil Ketua Bidang Bina Muda, Sekretaris Kwarcab, Para Andalan Kwarcab Kota Cilegon serta utusan Dewan Kerja Ranting Se Kota Cilegon.

Kegiatan SIDPARCAB Tahun 2021 dibuka oleh H. Abdullah Syarief, S.E. selaku Ketua Harian Kwarcab Kota Cilegon.

"Gerakan Pramuka merupakan wadah organisasi untuk mendidik, membina dan membentuk karakter kaum muda yang berbudi luhur serta berwawasan kebangsaan."

SIDPARCAB yang bertema Meningkatkan Mutu, Produktivitas dan Kredibilitas Dewan Kerja. Dengan harapan melalui kegiatan ini mampu merumuskan program kerja yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu anggota dewan kerja. Selain itu anggota pramuka juga harus mengikuti proses perkembangan zaman agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Ujar Kak. Abdullah

Sidang Paripurna merupakan agenda tahunan dewan kerja yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan arah kebijakan program kerja untuk diajukan pada Rapat Kerja Cabang. Semoga Dewan Kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk Kota Cilegon khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ucap Kaifi Azmi.

Sementara itu, Kak H. Rifki Suja'i, S.H., M.H. Wakil Ketua Bidang Bina Muda ketika menutup kegiatan tersebut berpesan untuk tetap semangat, dan tingkatkan komunikasi, serta kerjasama antara Dewan Kerja, Karena Dewan Kerja adalah motor penggerak Kwartir, Selain itu, Dewan kerja juga merupakan calon-calon Pengurus Kwartir dimasa mendatang. (Alawi/HRB)

Keynote Speker oleh Rektor UNIVAL Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak Kegiatan ini diikuti sekira 50 peserta dari berbagai macam profesi seperti, dosen dan mahasiswa. 

Warek I UNIVAL Tata Rustandi mengatakan bahwa diadakannya workshop ini bertujuan untuk mengajak para dosen untuk lebih rajin menulis baik untuk masyarakat maupun untuk mahasiswanya.

“Diadakannya workshop ini bertujuan agar para dosen lebih giat lagi menulis, baik untuk masyarakat maupun untuk mahasiswa-mahasiswanya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa seseorang dianggap berhasil jika dilandasi dengan kepenulisan berdasarkan referensi yang jelas, juga ia mengharapkan agar para dosen mampu menemukan kabaruan dari hasil tulisannya.

“Keberhasilan seseorang dilandasi dengan kepenulisan berdasarkan referensi-referensi yang ada, dan melakukan penelitian agar menemukan kebaruan dari hasil kepenulisan tersebut,” tambahnya.

Sementata itu Aat Surya Syafaat sebagai narasumber pada workshop kali ini juga berharap agar para dosen dan para akademisi Universitas Al-khairiyah mampu menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, dan dipublish di media massa.

“Saya berharap para dosen dan para akademisi Al-Khairiyah mampu menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, selama ini kan lewat jurnal, saya berharap tulisannya bisa masuk di media massa. Karena menulis di jurnal dan di media itu beda, kalau di jurnal seperti mercusuar jadi hanya dibaca oleh mereka sendiri, oleh penulisnya oleh koleganya, oleh dosennya. Tapi kalau menulis di media massa itu kan dibaca banyak orang,” tutupnya. (Andre)

Serang,  Satubanten.com – Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2020. Raihan ini merupakan capaian kelima kali berturut-turut sejak LKPD 2016.

Pencapaian ini merupakan bukti konkret kinerja Gubernur H Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, H. Andika Hazrumy dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian ini juga merupakan bentuk keberhasilan Pemprov Banten dalam melaksanakan misi pertama Pemprov Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.  Salah satu komponen yang dapat mewujudkan good governance adalah dengan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Seperti diketahui sejak didaulat secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada Jumat (12/5/2017), Gubernur dan Wakil Gubernur Banten telah menyatakan bahwa mereka telah mewakafkan dirinya untuk menjadikan Provinsi Banten lebih maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Suatu harapan yang tidak mudah diwujudkan, tetapi bukan berarti hal mustahil terealisasi. Terlebih saat itu Pemprov Banten tengah didera sejumlah persoalan hukum yang menjadikan masyarakat sempat ragu dengan kepemimpinan sosok birokrat senior yang religius dan politisi sekaligus aktivis muda berbakat seperti Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Selama 16 tahun sejak Provinsi Banten berdiri, pengelolaan keuangan Pemprov Banten tidak pernah sekalipun diakui akuntabilitasnya oleh BPK sebagai instansi yang berwenang memerika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2012, LKPD Pemprov Banten diganjar dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Bahkan pada tahun 2013-2014, Pemprov Banten secara berturut-turut mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Kemudian pada tahun 2015 opini WDP kembali diperoleh dan akhirnya perjuangan mendapatkan opini WTP baru terwujud pada tahun anggaran 2016 yang diberikan saat Gubernur Wahidin Wagub Andika baru saja berada di tampuk kekuasaan.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Hal itu juga menjadi rangkaian akhir dari proses pemeriksaan sebagaimana pasal 17 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada lembaga perwakilan dan pimpinan otoritas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LKPD Provinsi Banten TA 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten maka BPK berkeyakinan penuh memberikan opini WTP,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten TA 2020 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (24/5/2021).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2020 Pemprov Banten tersebut berlangsung secara terbatas di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin (12/4/2021). Dihadiri langsung Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar dan Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa tersebut juga disiarkan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan streaming youtube.

Ia menuturkan, tanpa mengurangi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh Pemprov Banten, BPK menemukan sejumlah kelemahan pengendalian internal dan permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan-undangan, yang tidak mempengaruhi materi terhadap kewajaran laporan keuangan tahun 2020.

Selanjutnya, untuk kedua kalinya dalam penyerahan LHP LKPD TA 2020 ini, BPK turut menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan pada Aspek Kelengkapan Pangan Tahun 2020 dalam kerangka Long Form Audit Report (LFAR).  Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai kegiatan peningkatan ketahanan pangan pada aspek pangan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten.

“Merupakan bagian dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat lembaga pemeriksa. Itu seperti yang telah disepakati secara internasional dalam INTOSAI (Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi),” katanya.

Terkait hasil pemeriksaan BPK atas kinerja ini, pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov Banten dalam peningkatan ketersediaan pangan melalui Dinas Pertanian Pemprov Banten. Telah melaksanakan kegiatan terkait fasilitasi, penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian pangan melalui kegiatan demonstrasi farming dan demonstrasi plot.

“Untuk tanaman jagung, yang bertujuan untuk pengenalan teknologi baru terhadap masyarakat petani.  Selain itu Dinas Pertanian telah melaksanakan tahapan kegiatan sesuai juknis dan juklak bantuan benih tahun 2020 untuk memastikan kesesuaian bantuan benih dengan kebutuhan dari kelompok tani di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Harry Azhar memaparkan, tentang perkembangan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005-2020 dengan tingkat penyelesaian 79,35 persen yaitu sebanyak 6.985 rekomendasi senilai Rp370,87 miliar dan 0,86 ribu USD dari total 8.803 rekomendasi senilai Rp776,01 miliar dan 450,36 ribu USD.

Sedangkan kerugian daerah 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp526,82 miliar telah telah ditetapkan senilai Rp101,47 miliar. Dari yang telah ditetapkan tersebut telah disetor sebesar Rp93,71 miliar serta dihapuskan senilai Rp0,73 miliar. Harry Azhar berharap, pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya.

“Apabila pimpinan atau anggota DPRD meminta penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, dapat berkonsultasi konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk mendapat penjelasan lebih lanjut,” tuturnya

Harry Azhar diakhir sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada  Gubernur dan wakil Gubernur Banten, serta DPRD Provinsi Banten beserta jajaran atas kerja samanya selama proses pemeriksaan.

“Berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberi dan motivasi untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” tuturnya.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku bersyukur atas pencapaian meraih WTP untuk yang kelima kalinya. “Alhamdulillah, kita (Pemprov-red) kembali meraih WTP untuk kelima kalinya. Mari kita syukuri, dan anggaplah ini sebagai berkah menyambut bulan suci meskipun masih dalam situasi pandemi,” tutur WH dalam sambutannya.

Gubernur meyakini, pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, tidak hanya aparatur di OPD Pemprov Banten, melainkan seluruh stakeholder terkait yang tidak pernah lelah membimbing dan mendampingi serta mengawasi Pemprov Banten dalam mengelola keuangan daerah agar senantiasa akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Banten, Wahidin Halim berharap, agar prestasi meraih WTP terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak hanya setelah berakhirnya periode kepemimpinan Wahidin-Andika, juga untuk periode-periode berikutnya.

Gubernur juga sempat menceritakan tentang pencapaian WTP pertama kali atau beberapa saat setelah dilantik menjadi gubernur. “Baru seminggu dilantik, dapat opini WTP. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan selama kami menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar WH di hadapan puluhan awak media kala itu.

Harapan itu ia buktikan sejak tahun berikutnya hingga tahun anggaran 2020 ini. Opini WTP dari BPK telah diterima Pemprov Banten selama lima kali berturut-turut.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berharap melalui LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov Banten TA 2020 tata kelola keuangan yang akan menjadi semakin baik. Penilaian dari tahun sebelum-sebelumnya predikat WTP harus tetap bisa dipertahankan.

Ia juga menginstruksikan kepada Sekda dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti catatan dan temuan tanpa harus menunggu batas waktu yang diberikan. “Per hari ini seluruhnya sudah disetor ke kas daerah,” ujarnya. (ADV)

Dalam kesempatan itu, Gubernur jelaskan mekanisme proses pemberian dana hibah baik untuk pondok pesantren maupun dana hibah lainnya.

Dijelaskan, secara administratif  pemberian dana hibah yang diatur dalam Perda Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren, tidak ada persoalan. Secara mekanisme, penganggaran dilakukan oleh opd, kemuadian diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  kemudian dimasukkan menjadi RKUA-PPAS (Rencana Kebijakan Umum APBD- Prioritas Plafon Anggaran Sementara). 

"Kemudian dibahas bersama dewan (DPRD Banten) lalu munculah RAPERDA, kemudian menjadi Perda untuk Tahun 2020. Kalau memang hibah itu salah atau konsepnya tidak sesuai, pastinya kena evaluasi Kemendagri. Karena Perda ini harus disetujui Kemendagri kemudian turun ke kita," kata Gubernur, Senin (24/5/2021) 

Pada mekanisme lainnya menurut Gubernur,  dalam pelaksanaan pemberian hibah sudah disepakati bahwa penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan langsung oleh penerima dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

"Hibah itu bukan hanya pesantren, hibah itu banyak, bantuan-bantuan itu banyak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan itu dimana-mana memang begitu mekanismenya dan berdasarkan Undang-Undang. Saya mau bantu ponpes ya boleh, ada Undang-Undangnya dan sebagainya. Kebijakan itu dipayungi oleh peraturan-peraturan lain," jelasnya.

"Lalu dalam setiap kegiatan jangan dikorupsi itu sudah pesan Gubernur dari dulu. Tidak ada kepentingan. Gubernur masa motongin duit pesantren," tambah Gubernur.

Berkaitan dengan kontrol yang dilakukan, Pemerintah Provinsi, kata Gubernur, sedari awal telah melakukannya. Salah satunya, melalui audit internal melalui Inspektorat serta bekerja sama dengan BPKP. (Andre/foto Dok. Pemprov Banten)

"Pemprov Banten mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten, atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini serta bimbingan dan saran-saran perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama masa pemeriksaan," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim pada Rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Senin (24/5). Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banten Andra Soni tersebut diserahkan secara resmi LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten 2020 oleh Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis.

Diungkapkan Andika, sebagaimana diamanatkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 23/2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten lebih awal yaitu pada 8 Februari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah hampir kurang lebih 2 bulan, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan, kata Andika, hasilnya menyebutkan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. "Baik dari aspek pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dari sisi kesesuaian penyajiannya," imbuhnya.

LHP BPK tersebut, kata Andika, selanjutnya akan menjadi bahan bagi Gubernur dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada DPRD Banten melalui sebuah rancangan peraturan daerah.

(Andre/foto dok. Pemprov Banten)

Serang,– Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Angka tersebut menempatkan Provinsi Banten berada diatas indeks rata-rata nasional yakni 55,74.

Brdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa Indeks Literasi Membaca (ILM) Provinsi Banten juga berhasil naik dimana tahun 2018 hanya memperoleh 3,45 sedangkan untuk tahun 2020 mampu mencapai 8,90.

Meski begitu, seluruh stakeholder Banten masih harus bekerja keras karena angka tersebut masih masuk dalam kategori kurang.

Selain penelitian yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, Provinsi Banten juga berhasil meraih peringkat ke 8 (delapan) dengan rata-rata nilai 40,81 dalam Indeks Aktivasi Membaca (Alibaca) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banten berhasil menjadi provinsi yang tertinggi se-Pulau Jawa.

Beberapa indikator yang harus ditingkatkan oleh Provinsi Banten, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten, untuk menggenjot IKM, ILM dan Alibaca tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan standar nasional (PSN) dan koleksi buku perpustakaan. Khusus untuk koleksi buku, saat ini DPK Provinsi Banten baru memiliki 59.602 judul dengan jumlah 173.207 eksemplar. Untuk mencapai nilai ILM tinggi, minimal Pemprov Banten memiliki 100 ribu lebih judul buku.

Begitupun dengan Perpustakaan Standar Nasional, DPK Provinsi Banten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melakukan sertifikasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, sehingga kuantitas perpustakaan berstandar di Banten bisa bertambah dan mampu menggejot Indeks Pembangunan Literasi.

Saat ini, jumlah perpustakaan yang sesuai standar sampai dengan Desember 2020 sebanyak 152 perpustakaan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Untuk Kota Cilegon sebanyak 19, Kota Serang 16, Kabupaten Serang 28, Kota Tangerang Selatan 22, Kota Tangerang 25, Kabupaten Tangerang 16, Kabupaten Pandeglang 13 dan Kabupaten Lebak 13.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten Usman Asshidiqi Qohara mengatakan, naiknya IKM serta indikator lain dalam kegemaran membaca merupakan kerja keras Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, yang didukung seluruh stakeholder, yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.

“Tekad Gubernur dan Wakil Gubernur meningkatkan minat baca, dilakukan penataan dan kelayakan gedung yang dibangun 3 (tiga) lantai sehingga memungkinkan adanya berbagai ruangan layanan khusus seperti ruangan khusus anak yang dilengkapi dengan mainan, ruangan multimedia, ruangan Banten Corner yang menyediakan koleksi khusus soal Banten, ruang brailer, ruangan arsip, mobil perpustakaan keliling, mobil pintar, mobil arsip keliling, dan tentu saja ruang baca yang sangat nyaman bagi masyarakat, serta fasilitas penunjang lainnya seperti gazebo dan lainnya” kata Usman.

Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang dimiliki DPK Banten, Usman berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dan menjadikan Banten sebagai Provinsi yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta misi ke-3 (tiga) yakni peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.

“Perpustakaan menjadi sektor penting dalam terwujudnya visi misi pak Gubernur dan pak Wagub. Kita punya berbagai program dalam mendukung itu misalnya Perpustakaan untuk kesejahteraan, literasi Al-quran, sindang layang dan lainnya yang menunjang masyarakat untuk menjadi pribadi yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Sejahtera . ” kata Usman.

Usman menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi kesejahteraan merupakan program yang dirancang dengan pendekatan literasi kognitif. Salah satunya yaitu program bedah buku yang dibarengi dengan praktik langsung. Misalnya, bedah buku kerajinan tangan, dimana peserta tidak hanya membahas persoalan teori atau keilmuannya saja tetapi juga langsung mempraktikan yang didampingi oleh praktis. Hal ini diharapkan, menjadikan masyarakat bisa lebih produktif. Dengan produktifitas yang meningkat kata Usman, diharapkan mampu menjadikan masyarakat Banten yang maju dan berdaya saing serta menunjang kesejahteraan.

Begitupun dengan literasi Alquran, salah satu program yang dirancang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya Banten yang dikenal sebagai Provinsi yang religious. Program ini yaitu mengajak masyarakat untuk kembali membaca Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, program Sidang Layang merupakan program dimana masyarakat bisa mengajukan peminjaman buku dalam jumlah banyak dengan tenggat waktu tertentu. Ini merupakan upaya dalam menyediakan akses bahan bacaan bagi masyarakat dalam meningkatkan minat baca. “Misalnya, sebuah komunitas atau taman baca membutuhkan buku yang banyak, bisa berkirim surat ke kami, kami akan menyediakan bukunya. Setelah tenggat waktunya selesai, masyarakat harus mengembalikannya dan bisa mengajukan peminjaman yang lainnya. Ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengakses bahan bacaan” kata Usman.

Terkait dengan masa pandemi covid-19 yang membuat DPK Banten tidak bisa beroperasi secara maksimal, Usman mengatakan akan terus berusaha memberikan layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, serta inovasi-inovasi lainnya semisal dengan memaksimalkan penggunaaan platform-platform digital.

“Mudah-mudahan kedepan kita bisa membuka layanan tertutup, jadi nanti masyarakat bisa mengirimkan surat atau catatan kebutuhan buku, nanti pustakawan yang akan mengambilkannya. Jadi meskipun selama pandemi ini kita tutup, masyarakat masih tetap bisa mengakses koleksi yang dimiliki DPK. Sekarang kami sedang mencoba memformulasikan mekanismenya” kata Usman.

DPK Banten,kata Usman telah memiliki fasilitas perpustakaan digital yaitu e-banten yang bisa diunduh memalui appstore. Sehingga dimasa pandemi ini masyarakat masih tetap bisa memanfaatkannya untuk membaca koleksi-koleksi yang dimiliki oleh DPK Banten.

Untuk saat ini kata Usman, DPK Banten memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan dikarenakan pandemi, meski begitu sebenarnya masyarakat masih tetap bisa menikmati layanan umum yaitu dengan datang ke DPK tapi hanya pada kategori tertentu. Misalnya untuk kebutuhan referensi, akses koleksi brailer dan Banten corner. “Untuk referensi atau masyarakat yang mengakses koleksi-koleksi brailer itu kan jumlahnya terbatas, jadi itu masih dibolehkan untuk mengakses langsung, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat” tutup Usman

Dalam data DPK masyarakat yang saat ini telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan yakni sebanyak 61.229 hingga 30 April 2021. Dengan jumlah rata-rata pengunjung perharinya yakni 39.127 pengunjung. Sedangkan untuk kunjungan website yakni 131.370 orang atau 360 perhari. Untuk layanan mobil perpustakaan keliling yakni 120 titik. Layanan mobil pintar sebanyak 150 titik dan mobil arsip keliling 100 titik.

Kemudian dalam mendukung minat baca masyarakat Banten, Pemerintah Provinsi Banten mendorong setiap desa memiliki perpustakaan dengan memanfaatkan dana bantuan desa dari Pemprov Banten. Hal ini juga sebagai upaya pemprov dalam pengentasan buta aksara melalui gerakan literasi.

Dalam progres perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan Pemprov Banten dan telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022. Peningkatan ILM merupakan capaian misi peningkatan kualitas Pendidikan di Provinsi Banten. (ADV)

Kegiatan ini bertempat di Kopi Bakar Pandeglang dan dihadiri oleh Seluruh Kader HMI Cabang Pandeglang beserta Alumni, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mempererat Asas Kekeluargaan antar Kader dan Alumni HMI Cabang Pandeglang.

Hadi Setiawan, selaku Ketua Umum menuturkan "Dengan dilaksanakannya Kegiatan ini diharapkan bida menjadi tempat jalinan Silaturahmi antar Kader dan Alumni HMI Pandeglang, sehingga bisa mewujudkan rasa sense of bellonging atau rasa memiliki kepada Himpunan" Ujarnya.

Halal Bi Halal yang dilaksanakan juga disertakan dengan adanya Sharing Season bersama Majelis Pengawa dan Konsultasi (MPK - PC HMI Pandeglang), dengan mengangkat tema "Napak Tilas HMI Cabang Pandeglang; Refleksi dan Proyeksi".

"Harapan Kami, seluruh Kader bisa merefleksikan diri masing-masing, sehingga kedepan dengan Fase-Fase Perjuangan HMI Cabang Pandeglang dari Masa ke Masa atau Napak Tilas, diharapkan Kader mampu menjaga Independesi baik secara Etis dan Organisatoris dalam Perjuangan Himpunan hari ini dan kedepannya." Tambah Hadi Setiawan.

Senanda yang sama Ahmad Khasani selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Umat (PU), menuturkan "Dengan ini Kami berharap Kader dan Alumni HMI Cabang Pandeglang dengan jalinan silaturahmi, bisa mempererat Kekeluargaan hari ini hingga kedepan. Dan ketika ada sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, karena di HMI kita diajarkan menjadi Teman Lebih dari Saudara." Tutupnya. (ISUM)

Kegiatan tersebut dihelat sebagai bentuk kepedulian relawan terhadap persoalan sampah yang kerap mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipunten Agung. 

Ketua Pelaksana susur sungai Fikri Jufri mengatakan, banyaknya pembuangan sampah liar di sepanjang DAS, memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan kelangsungan hidup ekosistem di sekitar sungai. 

"Tumpukan sampah bisa merusak kualitas air dan tingkat kesuburan tanah sekitar DAS. Selain itu, sampah juga akan terbawa arus sungai dan menumpuk di laut," ujar Fikri. 

Oleh karenanya, lanjut Fikri, dibutuhkan upaya serius dalam menanggulangi persoalan sampah. Sehingga, perlu ada reformasi manajemen sampah agar tercipta lingkungan asri dan bersih. 

Menurut Fikri, sistem open dumping atau sistem pembuangan terbuka yang menempatkan sampah dibuang begitu saja, dalam sebuat tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun dinilai sudah tidak relevan lagi. 

"Padahal menurut UU No.18 tahun 2008, Pemerintah Daerah harus meninggalkan sistem open dumping sejak 2013, tapi faktanya ? Pemerintah Kabupaten Pandeglang  sampai saat ini memberlakukan sistem itu," tegasnya. 

Meski demikian, Fikri tidak menampikan, rendahnya kesadaran masyarakat turut andil dalam pencemaran lingkungan akibat sampah. 

"Dalam hal ini,  baik masyarakat maupun pemerintah punya andil. Masyarakat buang sampah sembarangan lantaran tidak ada fasilitas yang memadai, pemerintah juga terbilang lemah dalam mengedukasi masyarakat serta fasilitas manajemen sampah yang minim," ungkapnya. 

Sementara itu, Penanggung jawab susur sungai Aang Ahmed, mengatakan permasalah sampah merupakan tanggung jawab bersama. Baik pihak Pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

"Tidak cukup penyelesaiannya hanya pada satu pihak saja. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus sama-sama mengurai persoalan ini sesuai dengan perannya masing-masing," ujarnya. 

Aang juga mengatakan, untuk menekan tingkat polusi yang disebabkan oleh sampah, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. 

"Pengelolaan sampah secara komprehensif dari pihak swasta tentu dibutuhkan untuk mengurangi volume sampah, selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki prospek yang baik bagi lingkungan, " kata Aang. 

Menurutnya, Labas merupakan sebuah inisiatif gerakan dalam menjawab persoalan sampah di daerah, khususnya di Kecamatan Labuan. 

Ia juga mengapresiasi semangat relawan yang turut hadir menyukseskan kegiatan susur sungai Cipunten Agung. Bagi Aang, semakin banyak pihak yang terlibat dalam gerakan, akan memudahkan tercapainya lingkungan bebas sampah. 

"Terimakasih kepada seluruh relawan yang sudah hadir, baik dari dan luar Pandeglang. Sebagai gagasan, Labuan Bebas Sampah tidak akan mati dalam satu gerakan saja, melainkan akan berkembang dalam varian gerakan," ujar Aang. 

Diketahui, kegiatan ini dihelat sekitar pukul 08:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB. Estimasi sampah yang dihasilkan selama kegiatan, berjumlah 73 trashbag. (Isum)

Cilegon, - Wakil Rektor I Dr. Tata Rustandi, S.E., M.M. resmi melantik Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Al-khairiyah. Sabtu, 22 Mei 2021. 

Bertempat di Gedung Universitas Al-khairiyah kegiatan tahunan ini dihadiri oleh Wakil Rektor I beliau bapak Dr. Tata Rustandi, S.E., M.M. serta segenap jajaran Kepala Biro yang ada di lingkup UNIVAL. Acara pelantikan KPUM UNIVAL bertujuan untuk melancarkan jalannya Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) yang diselenggarakan selama satu tahun sekali untuk memilih Presiden Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) Universitas. 

Wakil Rektor I bidang akademik UNIVAL Dr. Tata Rustandi, S.E., M.M. mengatakan kepengurusan di tahun sekarang harus lebih baik dari kepengurusan tahun lalu pasalnya penggabungan STIE dan STIKOM Al-khairiyah yang sekarang sudah menjadi Universitas Al-khairiyah perlu meningkatkan sinergitas antara mahasiswa dari kedua perguruan tinggi. 

"Para anggota diharapkan memiliki sifat amanah dan loyalitas terhadap organisasi untuk bisa berkomitmen, konsisten, kompak serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPUM yang telah terbentuk, " ujarnya. 

Sementara itu Ketua Umum Adam Fadillah mengatakan, kami berharap KPUM UNIVAL periode 2021/2022 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil).

 “Kami berharap setelah dilantiknya kepengurusan KPUM UNIVAL 2021/2022 akan meningkatkan sinergitas KPUM dengan Civitas Akademika serta Mahasiswa UNIVAL. Sehingga memperlancar jalannya pemilihan presiden mahasiswa yang baru, target KPUM semoga terpilihnya presiden mahasiswa agar fungsi UKM dan organisasi internal serta kegiatan mahasiswa memiliki wadah dan dapat berjalan dengan baik kembali.,” tutur Adam Fadillah, yang telah dilantik sebagai Ketua KPUM periode 2021-2022.(Alawi) 

Jaro Saidi Putra salah satu pimpinan pada acara seba mengatakan, seba baduy merupakan satu amanah dari para leluhur untuk menyampaikan sebuah pesan agar selalu menjaga kelestarian alam. "Gunung ulah kalebur, leubak ulah diruksak, bisi katuar kayuna, bisi kasungkur batunya," ungkap Jaro Saida saat menyerahkan hasil bumi pada acara seba, Sabtu (22/5/2021).

Ia juga berpesan, jika Pemerintah Daerah Pandeglang harus dapat menjaga kelestarian diantaranya Gunung Karang, Gunung Aseupan, Gunung Pulosari, Gunung Honje dan Sangiang Sirah (Ujung Kulon). "Cai, leuwi ulah dikotoran, menta dijaga, menta diraksa, keseluruhan menta diaping jeung kasalametan," imbuhnya.

Sementara Sekda Pandeglang Pery Hasanudin yang mewakili Bupati Pandeglang mengatakan, terimakasih atas kunjungan warga baduy ke Pendopo Pandeglang, pesan yang disampaikan kata Pery, sangat dimengerti." Yang ditipkan oleh para karuhun insya Allah kami jaga supaya baik untuk kelangsungan hidup kedepan," ungkapnya.

Dikatakan Pery, walaupun saat ini pembangunan terus berjalan, tetap memakai aturan dan tidak akan bersinggungan yang berdampak kepada pengrusakan lingkungan." Semua yang disebutkan sama kita akan dipelihara,  semoga rombongan dulur ti baduy lancar dalam perjalanan nya menuju Provinsi Banten," pungkasnya.

Hadir Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Taufik Hidayat, Kadispariwisata dr. Asmani. (isum)

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menjabarkan pekan depan Pemerintah Kota Tangerang akan melanjutkan program vaksinasi yang diperuntukan bagi UMKM hingga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang.

"Total kuota yang disediakan untuk 20.000 orang di 13 kecamatan," ujar Wali Kota di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (21/5).

Arief menambahkan program vaksinasi lanjutan bagi pelaku UMKM dan juga PKL akan mulai dilakukan pada Selasa tanggal 25 Mei hingga Jumat, 28 Mei 2021 dengan sasaran utama para pedagang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Jadi prioritasnya untuk mereka yang melayani masyarakat langsung dalam proses jual beli,"

"Pendaftaran bisa dilakukan di masing - masing kelurahan sesuai lokasi toko atau tempat usaha," jelas Wali Kota.

Lebih lanjut Wali Kota menjelaskan program vaksinasi yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan pedagang ini bertujuan mendukung program pemerintah pusat dalam proses penguatan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Agar ekonomi bangkit dan masyarakat juga bisa terjaga dari Covid-19 ," tukas Arief. (Foto Pemkot Tangerang)

Dikatakan Pery, kerjasama yang dilakukan dengan BPS ini akan ditindaklanjuti oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Dinas Komunikasi Sandi dan Statistik (Diskomsantik). "Semua data ini akan kita pusatkan di Diskomsantik, nanti semua OPD menyampaikan keterkaitan datanya ke Diskomsantik," ujarnya.

"Dalam setiap kebijakan, modal dasarnya adalah ketersediaan data untuk kepentingan daerah,"sambungnya.

Dengan terhimpunnya data base, diungkapkan Sekda tentu akan mudah mengakurasi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. "Setiap program kegiatan di OPD butuh data dari mulai sosial, ekonomi bahkan potensi daerah, ini akan memudahkan kami dan masyarakatpun akan dapat mengaksesnya," lanjutnya.

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Banten Ridwan Hidayat mengatakan, kerjasama yang dibangun ini sangat membantu  pencapaian tugas BPS sebagai salah satu pembina statistik. "Dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) no 39 terkait indonesia satu data mengatur fungsi kami sebagai pembina data statistik," katanya.

Ia juga menjekaskan, yang dikerjasamakan dengan Pemkab Pandeglang yaitu terkait pemanfaatan data statistik."Kami sangat senang sekali dengan upaya yang dilakukan Pemkab Pandeglang, harapan kami semua OPD bisa menjadi produsen data yang nantinya akan di setorkan kepada Diskomsantik sebagai wali data,"pungkasnya. (Isum)

Kordinator Al-Khairiyah Peduli Palestina  Ahmad Munji mengatakan mengatakan pihaknya menyalurkan donasi yang dikumpulkan dari keluarga besar al-khairiya membantu masyarakat Tanah Syam itu. Pasalnya, serangan ke Palestina berlangsung terus menerus sejak lama.

"Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan memiliki persaudaraan yang begitu erat, namun sampai hari ini mereka dijajah oleh Israel. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa Bangsa Indonesa Mendukung kedaulatan bangsa yang masih terjajah ," kata munji, Jumat (21/05).

Selain itu, ia juga mengecam adanya dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina. Menurutnya, itu sama dengan membiarkan penjajahan terjadi di Palestina dan merupakan kejahatan kemanusiaan.

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan tanah Palestina. (Andre)

Cilegon, - Rektor Universitas Al-Khairiyah hadiri pemberian penghargaan Gender Champion Cilegon yang digelar oleh Pemerintah Kota Cilegon,Jumat(21/05).

Disela-sela peringati HUT Kota Cilegon dan hari Kartini sebagai Pahlawan pencetus emansipasi wanita yang dikenaldengn "habis gelap terbitlah terang" Pemkot Cilegon juga berikan penobatan gender Champaion Kota Cilegon Tahun 2020 dengan menyerahkan SK Walikota dan Piagam penghargaan.

Penghargaan ini melewati tahapan yang panjang dan sistem penilaian sebagai berikut, kontribusi bidang kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak serta upaya atau kajian yg dihasilkan untuk penguatan keluarga dengn kotribusi gender.

Salah satu peraih penghargaan Gender Chammpion adalah Rektor Unival Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak

Rektor UNIVAL Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak mengatakan, alhamdulillah dari penilaian itu terpilih lah saya sebagai penerima penghargaan Gender Champion. 

" Tugas kami dengan penobatan ini adalah Berkomitmen dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, Mengupayakan berjuang agar perempuan mampu bangkit dalam kondisi pandemik. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan anak" Ujarnya. 

Ia menambahkan, Oleb karena itu sekarang menjadi Ketua Puspa Kota Cilegon sebagai forum publik yang membantu pemerintah dalam kesetaraan gender.

Bahwa gender bukanlah sebagai sala kaparah atas kodrat, Namun gender menjadikan peran,sikap,tanggung jawab,fungsi dan perilaku yang melekat pada diri pria dan perempuan namun tetap tidak mengesampingkan kodrati. 

"Oleh karena itu perempuan yang mampu mengerti gender adalah memiiki AHA yaitu

A adalah agama tetap mengutamakan agama sehingga mengerti kodrati dan fungsi pokok. H adalah hati, semua ygang dilakukan tetap mengguakan hati, 

A adalah akal yg sehat tetap terjaga agar semua peran pokok dapat dilaksanakan. Yang penting perempuan keren adalah yg mengerti AHA itu keywordnya" Ungkapnya. 

Kegiatan ini dalam rangka Peringatan hari jadi Kota Cilegon ke 22 tahun 2021 dan hari Kartini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cilegon. (Andre) 

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menjabarkan melalui program sekolah inklusi, seluruh anak usia belajar di Kota Tangerang baik yang normal maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan berkualitas yang sama.

"Kita bersama resmikan sekolah inklusi, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional,"

"Jadi nantinya ABK belajar bersama dengan anak - anak lain dalam satu ruang kelas yang sama,"

"Tapi ada beberapa pelajaran yang diberikan pendampingan dari guru untuk yang ABK," tutur Wali Kota dalam acara yang berlangsung di SDN 3 Cipondoh, Kamis (20/5).

Lebih lanjut Arief menerangkan, Pemerintah Kota Tangerang telah mempersiapkan sebanyak 79 sekolah inklusi yang tersebar di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang mulai dari jenjang TK hingga SMP.

"TK ada 13, SD ada 53 dan SMP sebanyak 13 sekolah inklusi," terang Arief yang hadir didampingi Wakil Wali Kota H. Sachrudin.

Selain itu, sambung Wali Kota, Pemkot juga mendorong agar program sekolah inklusi dapat diterapkan diseluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang agar para ABK bisa terus menggali potensi diri.

"Di Hari Kebangkitan Nasional mari jadikan momentum untuk para guru meningkatkan kualitas pengajaran dan mengembangkan metode pembelajaran di tengah pandemi Covid-19," pungkas Arief. (Foto Pemkot Tanggerang)

"Bank Banten harus bersaing dan berani berkompetisi. Pasti bisa, kita punya potensi yg luar biasa," tegasnya.

"Bank Banten bisa mengelola dana hingga Rp15 triliun," tambah Gubernur.

Dikatakan, perjalanan Bank Banten hingga bisa seperti saat ini (dinyatakan sehat, red) melibatkan seluruh para pemangku kepentingan nasional dan regional.

"Ini memang membutuhkan waktu perjuangan yang panjang sejak 2018. Setelah dinyatakan sehat, saya sangat bersyukur," ungkap Gubernur.

"Sekarang modalnya ya semangat untuk bangkit," tambahnya.

Diakui Gubernur, dalam proses penyehatan Bank Banten, pihaknya ke KPK, Kemenko Marinvest, Kepolisian, DPRD Provinsi Banten dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan konsultasi.

"Saya senang sekali dengan pemegang saham yang masih bersemangat dan mendukung. Alhamdulillah, sekarang Bank Banten dinyatakan sehat," ungkapnya.

"Kita awali Bank Banten dengan manajemen yang jujur dan dipercaya," tambah Gubernur.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga berharap kepada manajemen Bank Banten untuk memangkas divisi ataupun cabang yang tidak efektif dan tidak produktif. Selain itu, dalam pengembangannya, manajemen harus menjaga prinsip kehati-hatian. Tidak ekspansif spekulatif.

"Kalau Bank Banten sudah dipercaya, saya yakin Bupati/Walikota akan menaruh kas daerah (RKUD) di Bank Banten. Saham Bank Banten di pasar juga sudah cukup bagus," ungkapnya.

"Selamat melaksanakan rapat. Semoga hasilnya meningkatkan kinerja Bank Banten," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin melaporkan, Bank Banten saat ini sedang melakukan proses transformasi. Mempersiapkan Bank Banten untuk bersaing melalui penguatan modal insani, penguatan sistem informasi, penguatan permodalan dan likuiditas, serta mempersiapkan teknologi informasi dan refocusing usaha.

"Secara prinsip, Bank Banten siap untuk penerimaan RKUD Provinsi Banten dan pengelolaannya," ungkapnya.

Setelah status BDPK (Bank Dalam Pengawasan Khusus) dicabut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Banten terus berbenah dengan merubah budaya perusahaan. Tujuannya, agar Bank Banten semakin dipercaya oleh masyarakat atau nasabah sebagai tempat menyimpan uangnya.

Bank Banten mencanangkan budaya kerja baru yaitu TRUST yang merupakan singkatan dari Think Different, Reliable, Universe, Sustainable, dan Track.

Bank Banten terus melakukan penguatan dan penyempurnaan untuk menjadi ‘Bank Jawara’, bukan hanya dalam bentuk produk dan layanan namun juga penguatan sumber daya manusia untuk meraih kinerja yang optimal. 

"Melalui perubahan budaya perusahaan ini, saya berharap kita bersama-sama bisa menjadikan Bank Banten sebagai ‘Bank Jawara’ yang menjadi pendorong laju perekonomian di Provinsi Banten," pungkas Agus.

Turut Hadir : Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota.(Andre/foto dok. Pemrov Banten)

Perpanjangan PSBB dibuat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2021 tentang Perpanjangan Tahap Kesembilan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun pertimbangan perpanjangan PSBB, karena berdasarkan evaluasi  kasus penyebaran Covid-19 masih ditemukan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Atas temuan itu, perlu dilakukan perpanjangan tahap kesembilan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditandatangani tanggal 18 Mei 2021 itu menyebutkan, perpanjangan tahap kesembilan PSBB dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Perpanjangan tersebut berlaku selama 30 hari sejak tanggal 17 Mei 2021 hingga tanggal 18 Juni 2021. PSBB dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, seperti disebut dalam Keputusan Gubernur, wajib melaksanakan penetapan perpanjangan PSBB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Waktu penetapan pelaksanaan PSBB di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Adapun waktu dimulai dan lamanya operasional check point (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diatur oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan pertimbangan pengambilan keputusan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada 

Kondisi Tertentu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Selanjutnya memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam  sebagai Bencana Nasional. (Andre/foto dok Pemrov Banten)

Lebih lanjut Tanto mengatakan, hal tersebut karena Bank Banten saat ini sudah dalam kondisi sehat, setelah status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) yang disebelumnya disematkan kepada Bank Banten resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Dengan dicabut statusnya tersebut oleh OJK tentu ini menjadi kabar yang baik bagi kami selaku pemda untuk menindaklanjuti kerjasama dibidang keuangan dengan Bank Banten, dan kemarin juga bapak gubernur pun telah menginstruksikan agar seluruh kabupaten/kota di Banten bisa melakukan kerjasama”, katanya.

Apalagi, ujar Tanto, Bank Banten sendiri memiliki nilai sejarah yang kental dengan Kabupaten Pandeglang, “Di gedung ini, yang kita kenal dengan Gedung Juang 45 merupakan cikal bakal berdirinya  Bank Banten dan tepat didepannya ada jalan yang dinamakan Jalan Bank Banten. Saya berharap setelah proses kerjasama kedepan, bank Banten bisa membangun Kantor Pusat disini (Pandeglang)”, ujarnya.

Sementara Direktur Utama Bank Banten Agus Syabbarudin menjelaskan tujuan acara tersebut digelar adalah salah satu grand strategi dalam rangka transformasi atau perubahan Bank Banten ke arah yang lebih baik dan maju, “Menjadi spirit yang kuat, agar Bank Banten punya marwah yang baru dan kepercayaan baru masyarakat,” katanya.

Masih kata Agus, launching perusahaan budaya baru ini merupakan salah satu momentum dalam rangka transformasi Bank Banten, “Transformasi yang kami laksanakan ini mengembalikan kepercayaan dan memberikan glori baru atau yang terbaik dalam pengelolaan daerah. Kami berharap dan percaya bahwa perubahan itu datang dari human capital,” katanya. Isum

Para anggota dewan dari fraksi PKS Pandeglang akan membuat gerakan kawal konstitusi, gerakan ini merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 45, terang ketua fraksi bernama Agus Sopian.

Bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tambahnya. 

Dan juga amanat funding father kita adalah bapak Ir. Soekarno yang mengatakan bahwa "selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang -orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel", tegasnya. 

Masih dikatakan Agus Sopian, kami mendukung perjuangan kemerdekaan di Palestina, adalah sebagai bentuk dukungan kita terhadap perdamaian. 

Dan perlawanan terhadap ketidakadilan,  yang paling utama adalah mengawal amanat UUD 45, tambahnya. 

Dilanjutkan Agus, sejarah mencatat bahwa Palestina menjadi pelaku sejarah dalam mendukung Kemerdekaan Indonesia, oleh karenanya sikapIndonesia harus totalitas dalam melawan penjajahan di atas bumi ini.

Untuk itu saya bersama rekan -rekan anggota dewan dari fraksi PKS Pandeglang mengajak yang lain untuk berpartisipasi dalam mengawal konstitusi, ujarnya. 

Dalam acara ini akan kami undang dari komite nasional untuk rakyat Palestina (KNRP), untuk hadir ditengah-tengah kami untuk menerima sumbangan gaji satu bulan, pungkasnya. Isum