https://harianrakyatbanten.com


Tangerang - PemKab Tangerang menerima pelimpahan aset jalan Desa Kohod Kampung Sejahtera dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Acara pelimpahan aset tersebut digelar di Ruang Rapat Wareng, Gedung Setda Kab. Tangerang, Senin (29/6/20).

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk melaksanakan serah terima penandatanganan Berita Acara Pemindahtanganan Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Pada kesempatan yang baik ini pula kami atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah melakukan pemindahan aset ke Kab. Tangerang," bebernya.

Zaki menambahkan, bahwa aset yang dipindahtangankan ke Kab. Tangerang berupa Jalan Desa Kohod yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung program Kampung Sejahtera.

"Penyerahan aset kali ini masih tahap yang pertama yakni jalan Desa Kohod, mungkin nanti akan ada tahapan-tahapan lanjutan pemindahan asetnya seperti bangunan atau yang lainnya," Kata Zaki.


Beberapa waktu terakhir ini menurut Zaki, Pemerintah Pusat menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yakni Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji sebagai salah satu fokus utama program permbangunan guna mendukung program Kampung Sejahtera. 

"Kami, Pemerintah Daerah menyambut baik serta turut memberikan apresiasi yang luar biasa atas program ini dengan harapan ini bisa terus berkelanjutan dan bisa menjadi role model yang baik untuk merangsang daerah lain untuk melakukan hal serupa," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Ditjen Cipta Karya, Darwanto mengungkapkan bahwa prosesi pemindahtanganan barang milik negara yang kita laksanakan pada kali ini yakni antara Kementerian PUPR kepada Pemkab. Tangerang.

"Adapun aset yang dilimpahkan berupa Jalan Desa Kohod dengan nilai Rp.7.726.274.600 tentunya dengan didasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku," katanya.

Darwanto mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kab. Tangerang telah bekerjasama dengan baik sehingga pelimpahan aset berupa jalan tersebut bisa lancar, dan Ia mengharapkan jalan yang sudah dibangun tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Kohod.

(Diskominfo Kab/az)


Cilegon - Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dari Jalur Perseorangan Haji Ali Mujahidin dan Firman Mutakin (MULIA) kembali turun ke lapangan mengawal sekaligus menyapa pendukungnya, pada hari ke tiga jalannya Verifikasi Faktual (Verfak) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, selasa (30/6/2020). Lian Firman dan Haji Ali Mujahidin nampak bersemangat dan berlomba untuk menemui target 55.000 pendukungnya.

Menurut Juru bicara Relawan Mulia Munji mengatkan, Lian Firman turun langsung mengawal dan menyapa para pendukung yang sudah menyatakan dukungannya kepada MULIA.
“Alhamdulillah pendukung  sangat antusias menyambut dan beberapa warga bahkan menemui PPS mengantarkan KTP elektronik untuk diverfak,” ucapnya.


Selain itu, kami para Relawan berharap proses Verfak oleh KPU Cilegon dan pengawalan Bawaslu yang akan berlangsung hingga tanggal 11 Juli 2020 mendatang berjalan lancar.
Selama satu hari ini berkunjung ke lapangan, Lian Firman mendapati para pendukungnya konsisten dan sangat aktif menjelaskan kepada petugas, terkait dukungannya kepada Pasangan Calon MULIA.
"semoga sampai akhir Verifikasi Faktual semua berjalan lancar dan tidak ada kendala" tuturnya.(az)




TANGSEL - Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangsel, kembali diperpanjang hingga 12 Juli 2020.Sebelumnya Tangsel sudah perpanjang PSBB jilid IV terhitung 15-28 Juni 2020.

"Pak Gubenur sudah memutuskan perpanjang PSBB dari 28 Juni hingga 12 Juli mendatang, "ungkap Walikota Tangsel, Minggu (28/6).

Diperpanjangnya PSBB ini, diharapkan masyarakat Kota Tangsel untuk lebih peduli dengan kesehatan diri, sehingga tetap menggunakan masker, berjaga jarak. Dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

"Sering cuci tangan, jaga kesehatan dan pola makan, tetap jaga jarak, "katanya.

Dia menambahkan, aturan perpanjangan PSBB masih sama dengan sebelumnya. Namun, Airin mengatakan , ada pelonggaran di beberapa sektor dalam ketentuan PSBB kali ini.

Bahkan Pihaknya tetap menerapkan konsep pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) atau berbasis lingkungan RT/RW, karena terbukti bisa menekan jumlah zona merah yang ada di Kota Tangsel. (humas/Az)


Kota Serang – DPRD Kota Serang menerima kunjungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang, Kamis (18/06/2020).

MUI Kota Serang menyampaikan beberapa aspirasi ke Pimpinan DPRD Kota Serang yang saat itu diterima oleh Wakil Ketua, Roni Alfanto dan Hasan Basri.

Kunjungan MUI Kota Serang membahas soal isu-isu Komunisme PKi, Covid-19, dan Radikalisme.

Tapi, salah satu penyampaiannya ialah Penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Saya menyambut baik kunjungan dari MUI, sekalian juga siturahmi dan halal bi halal bersama para ulama Kota Serang.

Ada beberapa hal yang disampaikan pada pertemuan ini terkait masalah penolakan rapid test, RUU HIP, dan program kerja dari MUI Kota Serang itu sendiri, ujar Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri.

Dalam pertemuan ini, Hasan Basri sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang dari Fraksi PKS ini memfokuskan ke pembahasan penolakan RUU HIP yang disampaikan kepada MUI.

“Ini sama, seperti kerasahan kami khususnya PKS. Karena sejak awal pembahasan RUU itu, kami sudah menolak.

Pancasila itu sudah final, sehingga tidak perlu lagi di buat undang-undangnya. Jangan sampai jadi trisila atau ekasila, ini kan jadi mempersempit pancasila.

Intinya kami akan tampung dan bawa aspirasi ini ke Dewan Pusat, kebetulan ada Anggota PKS dari Serang yang berada di pusat,” ungkapnya.

Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tajudin mengatakan, bahwa RUU HIP itu sudah jelas menyimpang dari ideologi pancasila. Bisa-bisa nanti dimanfaatkan.

“Jangan ditunda-tunda lagi, Kami menolak RUU HIP itu. Kalau cuma ditunda, nanti tiba-tiba disahkan bagaimana? Tanpa sepengetahuan kita? Makanya kami mendesak untuk segera dibatalkan.

Kita akan terus menyuarakan agar segera dibatalkan.



Serang-Selama Covid-19,  terjadi penurunan pendapatan daerah . Dari Rp 28 miliar per bulan kini turun menjadi Rp 7 miliar per bulan," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Ahmad Yani No. 158, Kota Serang (Senin, 29/6/2020).

Diakuinya, penurunan pendapatan daerah turut mengganggu aktivitas cashflow kas daerah. Termasuk pula turunnya Bantuan Keuangan yang mencapai 13 persen. Kondisi ini ditambah dengan tidak bisa dicairkannya dana kas daerah di Bank Banten yang mencapai 1,6 triliun yang merupakan dana realokasi dan refocusing APBD Pemprov Banten 2020.

Sehingga muncul kajian pinjaman daerah meski hingga saat ini belum direalisasikan.

Dijelaskan, pendapatan daerah Pemprov Banten berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Meski saat ini Pemprov Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Program Pemutihan dan Pembebasan Denda Keterlambatan membayar pajak, para pemilik kendaraan belum antusias untuk membayar pajak kendaraannya dengan mengikuti program ini.

"Mungkin ini juga dampak dari Covid-19," ungkap Gubernur WH.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan soal pemotongan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, soal tunjangan kinerja memang aturan dari Pemerintah Pusat.

Daerah lain sudah melakukan pemotongan tukin sebesar 50 persen.

"Kenapa pemotongan tukin di Pemprov Banten dihebohkan?" tanya Gubernur WH.

Karena besaran tukin Pemprov Banten, lanjutnya, nomor dua setelah DKI Jakarta. Sehingga pemotongan ini cukup terasa.

"Turunnya kita memang tidak seperti daerah lain. Karena kita nomor dua setelah DKI Jakarta," tambah Gubernur WH.

Tidak hanya masalah tunjangan kinerja, Gubernur WH juga mengakui wabah Covid-19 turut mempengaruhi capaian RPJMD 2017 - 2022 Pemprov Banten. Sehingga Pemprov Banten melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan revisi capaian RPJMD

"Karena ini kan force majeur, ada bencana sehingga perlu revisi.

Dengan KLB (Kejadian Luar Biasa)  ini, mempengaruhi capaian RPJMD," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Banten mengungkapkan, berdasar konsultasi Kemendagri, pemprov Banten dapat melakukan penyesuaian target RPJMD dengan melakukan evaluasi untuk menjadi dasar RKPD (Rencana kerja Pembangunan Daerah) Pemprov Banten 2021.

Sebagai informasi, realisasi pendapatan daerah Pemprov Banten pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11,20 triliun lebih atau 95,74% dari target sebesar Rp 11,69 triliun. Dengan rincian,

pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 7,02 triliun lebih atau 97,45% dari target sebesar Rp 7,20 triliun lebih; pendapatan transfer sebesar Rp 4,16 triliun lebih atau 92,98% dari target sebesar Rp 4,48 triliun lebih; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,00 miliar lebih atau 104,34% dari target sebesar Rp 12,46 miliar.(rls/az)

foto ist


Jakarta - Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S dengan didampingi Dirjen Pothan Kemhan dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemhan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Ketahanan Nasional, di Komisi I DPR RI, Senin (29/6).

RDP yang dihadiri institusi negara yaitu Kemhan, Bakamla, BSSN, TNI, BIN, Lemhannas dan Dewan Ketahanan Nasional serta enam fraksi DPR RI membahas Langkah Strategis dalam Penanganan Covid-19 untuk Ketahanan Nasional berikut alokasi anggarannya.

Kepada tim Panja, Sekjen menyampaikan bahwa Kemhan telah membuat dan melaksanakan beberapa langkah strategis dalam penanggulangan Covid-19. Langkah-langkah tersebut yaitu melakukan koordinasi dan sinergi dengan K/L lainnya serta meningkatkan kapasitas sarpras dan fasilitas kesehatan.

Selain itu Kemhan berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, transformasi bidang pendidikan, pemanfaatan kerja sama antar negara ASEAN dan Plus countries serta melaksanakan kebijakan protokol kesehatan.

Lebih lanjut diungkapkan Sekjen, Kemhan juga melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Ini merupakan upaya nyata Kemhan dalam optimalisasi sumber daya pertahanan guna menyikapi setiap kemungkinan perubahan situasi sehingga diharapkan permasalahan Covid-19 dapat segera teratasi.(rls/AZ)

#Kemhan
#KemhanRI
#KemhanRIBekerja
#BersatuLawanCovid19
#FightCovid19
#BelaNegara

foto ist


Serang, Senin (29/6/2020). Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan rapat bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2020-2040.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan bahwa, kegiatan hari ini pembahasan masalah revisi RTRW yang sudah mendapat persetujuan substansi atas rancangan peraturan Kota Serang tentang rancangan tata ruang wilayah Kota Serang tahun 2020-2040.

"Jadi perubahan atau revisi RTRW ini perjalanannya cukup panjang dari semenjak baru dilantik hingga sampai saat ini alhamdulilah sudah mendapat persetujuan substansi," ujar Syafrudin.

Kemudian, revisi ini memperbanyak perumahan dan perkantoran. Lalu, untuk pertanian pihaknya juga tidak ditinggalkan. "Pertanian di daerah Kasemen itu masih ada untuk pertanian sebab pertanian di Kota Serang diperlukan," ujarnya.

Sebetulnya tuntutan pertanian di wilayah kota itu sudah tidak ada. Karena, kota harus banyak dari sektor perumahan, industri dan lain sebagainya.

NAmun, pertanian juga masih dibutuhkan. "Pertanian di Kota Serang masih sekitar 3,5 ribu hektare masih di Kasemen," Yang jelas kami mengapresiasi bahwa atas persetujuan substansi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang ini sudah turun 18 Juni 2020, jelasnya.

Kemudian untuk kawasan industri, kata Syafrudin, akan ditempatkan di Kecamatan Walantaka dan Kasemen. "Diluar dua kecamatan itu akan menjadi kawasan perumahan atau permukiman," katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan bahwa, RTRW ini disamping untuk penyesuaian sekaligus penyelarasan RTRW Pusat, Provinsi dan Kota Serang. "Ini bukan keinginan kita, sekaligus untuk pemerataan pembangunan. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perubahan juga tidak segnifikan, hanya Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka untuk kawasan industri. Industri ini juga untuk menunjang adanya pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Adanya juga jalan dari Cikeusal menuju KP3B dan untuk menunjang industri dari Kabupaten Serang supaya kita juga ikut," kata Subadri Ushuludin.(Rls/RD)


PPDB Kota Cilegon mulai dibuka. perhatikan juknis dan langkah-langkah yang terdapat dalam

Sebagai bentuk antisipasi dan layanan masyarakat selain adanya pelayanan helpdesk online, sekolah tujuan dan panitia Dinas Pendidikan membuka helpdesk offline dengan pemberlakuan protokol covid 19 untuk membantu bapak/ibu orang tua/wali yang memilki kendala dalam hal pendaftaran PPDB melalui sistem siap PPDB.

ikuti terus informasi PPDB online kota cilegon pada:

IG: @dindikclg
FB: dindik cilegon



Mengajarkan tauhid kepada anak adalah hal paling mendasar yang selayaknya kita tanamkan sejak dini, hal ini agar mereka mengenal betul siapa Tuhan mereka dan memiliki pemahaman akan tauhid sejak mereka kecil. Tapi bagaimana ya caranya?

Caranya dengan mulai tanamkanlah keyakinan dengan mengajarinya untuk selalu melibatkan Allah di setiap apa yang ia kerjakan dan yang diinginkan olehnya, misalnya ajari mereka saat berdoa untuk selalu meminta hanya kepada Allah “Ya Allah berikanlah kesembuhan kepada aku”, “Ya Allah berikanlah aku kemudahan dalam belajar” dsb. Dengan melatihnya seperti ini, maka anak bisa secara perlahan mulai terbiasa dan meyakini bahwa Allah itu ada dan Maha atas segalanya.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan kepada anak-anak :

إذا سَأَلْت فاسألِ الله ، وإذا استَعنْتَ فاستَعِنْ باللهِ
.
Artinya: “Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan jika kamu meminta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah”.  (HR. Tirmidzi)
-
Ingin menjadi Orang Tua Asuh?
Kunjungi https://genota.id

Info & Konfirmasi: 0812 8744 8444
Instagram: @_genota.id
Facebook: GenotaYatimMandiri
Twitter: genota_id

#YatimMandiri #yatimmandiribanten #GenOTA #OrangTuaAsuh #YatimPrestasi #PenghafalAlQuran #MudahBerbagi #TerimakasihOTA #PahlawanGenerasi #MengabdiUntukNegeri #IkhlasBerbagi #donasionline



Serang- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, KPK membuat penilaian dengan menampilkan dashboard yang berisi tentang informasi progress tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional. Didalamnya, Pemprov Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik Nasional.

“Dari 34 provinsi, Provinsi Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik dengan bobot 82%, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta,” kata Wagub saat membacakan Pidato Jawaban Gubernur Banten atas Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, dalam rapat paripura DPRD dengan agenda tersebut di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jum'at (26/6/2020).

Rapat paripurna yang tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Sementara Wagub yang hadir mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar.

Hal itu diungkapkan Wagub untuk menjawab tanggapan sejumlah fraksi DPRD sebelumnya yang mempertanyakan terkait pengelolaan aset Pemprov Banten. Kata Wagub, pencapaian tematik dalam bidang manajemen aset daerah sampai dengan akhir tahun 2019 Pemprov Banten memiliki total tanah 1.022 bidang, dengan rincian telah bersertifikat sejumlah 263 bidang, belum bersertifikat sejumlah 759 bidang, sehingga aset yang telah bersertifikat 25,73%.

Lebih jauh, Wagub menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemprov Banten dalam rangka percepatan pensertifikatan dan penyelesaian aset bermasalah diantaranya adalah melakukan nota kesepahaman dengan Kanwil BPN Banten tentang pendaftaran tanah, penanganan permasalahan barang milik daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai.

Terkait inventarisasi aset ini, ujar Wagub, Pemprov Banten juga telah melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), serta melakukan nota kesepahaman dengan Kejati Banten tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan membuat SKK (surat kuasa khusus).

Realisasi Pendapatan

Mengenai tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah yang ditanyakan sejumlah fraksi DPRD sebelumnya, Wagub mengatakan, hal itu diantaranya disebabkan oleh adanya kebijakan Permenakes tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, yang mempersyaratkan adanya pemotongan atas realisasi pajak rokok sebagai pembayaran kontribusi ke BPJS Kesehatan.

Selain itu, kata Wagub, hal itu juga disebabkan oleh pendapatan transfer dari bagi hasil pph pasal 25 dan pph pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 menurun. “Dikarenakan adanya perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil triwulan IV tahun anggaran 2019 sesuai dengan Permenkeu 180/pmk.07/2019,” imbuhnya.

Meski begitu, lanjutnya, langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah terus dilakukan. Wagub menyebut, optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB terus dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pajak daerah seperti diseminasi pajak daerah ke perguruan tinggi atau universitas bersama Polda Banten dan Polda Metrojaya dan Jasa Raharja Banten.

Wagub mengatakan, Pemprov Banten juga sudah melakukan penelusuran dan penagihan dari rumah ke rumah, peningkatan pelayanan di kantor samsat dan gerai samsat dengan e-samsat, hingga penetapan dan pemberlakuan Perda 4 tahun 2019 tentang pajak daerah. “Yang pada tataran pelaksanaan diaplikasikan melalui Pergub 17 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor tahunan serta bebas bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua,” jelasnya

Outcome Anggaran Belanja

Terkait belanja daerah yang disoroti oleh Fraksi Golkar bahwa realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output, Wagub mengatakan bahwa evaluasi kegiatan Pemprov Banten sudah mulai bergeser tidak semata output tapi ke outcome yang berorientasi manfaat bagi masyarakat. Wagub mencontohkan, revitalisasi Banten Lama yang secara signifikan meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan perekonomian.

“Hal ini tercermin dari nilai SAKIP anten yang meningkat 5 poin sebagai indikasi pergeseran kinerja dari orientasi output ke outcome,” sambungnya.

Penyertaan Modal Bank Banten

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menjawab pertanyaan sejumlah fraksi DPRD sebelumnya yang mempertanyakan mengenai tidak direalisasikannya anggaran penyertaan modal ke Bank Banten. Menurut Wagub, terkait anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 131 miliar yang tidak terealisasi tersebut, hal itu mengingat hingga akhir tahun 2019 belum ada strategic partner yang dapat menguntungkan pihak Bank Banten. Sehingga, Pemprov Banten khawatir dana penyertaan modal tersebut akan habis digunakan untuk biaya operasional bank bukan untuk modal bank.

“Pemprov Banten menggunakan azas kehati-hatian dalam rangka penyertaan modal Bank Banten ini,” ujarnya.(rls/rn)


CILEGON –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon lakukan Verifikasi Faktual (Verfak) hari pertama, Minggu (28/6/2020).

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dari Jalur Perseorangan Haji Ali Mujahidin dan Firman Mutakin (MULIA) turut hadir mengawal Verifikasi faktual hari pertama.





Haji Ali Mujahidin dan Lian Firman mengunjungi wilayah di hari pertama verfak ini,tidak hanya mengawal verfak  Mereka juga menyapa para pendukungya yang sudah menunggu dari pagi hari.


Haji Ali Mujahidin mengatakan, dari 8 kecamatan di Cilegon, masing-masing saya dan Lian Firman turun langsung ke lapangan mengawal di empat kecamatan.

“Saya di Kecamatan Citangkil, Jombang, Cilegon dan Cibeber dan  Lian Firman ke Kecamatan Pulomerak, Ciwandan, Purwakarta dan Grogol,” katanya.


Selanjutnya H. Mumu menambahkan di hari pertama Verfak ini, ia dan Firman langsung meninjau beberapa Kecamatan yang melakukan verfak sekaligus untuk menyapa para pendukung yang sudah menyatakan dukungannya.

“kami ikut untuk melihat para pendukung kami dan monitor proses verfak di lapangan"ujarnya.(rd)



Cilegon - Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan sejak kemarin, Sabtu (27-06-2020) lakukan kunjungan di Banten dalam rangka roadshow pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak di Banten tahun 2020.

Hari ini Minggu (28-06-2020) Abhan kunjungi Desa Tembong Kecamatan Carita, dan Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, kunjungan ini dilakukan dalam rangka supervisi verifikasi faktual (verfak) calon perseorangan pilkada 2020.

Usai kunjungi Pandeglang, Abhan berlanjut kunjungi Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil,  Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

Abhan menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan di Kabupaten Pandeglang untuk memastikan pelaksanaan verfak sudah sesuai aturan, "Pengawasan verfak dilakukan untuk memastikan penyelenggara melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada, masih ada beberapa hari kedepan jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya bisa menjadi bahan perbaikan kedepannya," katanya pada saat melakukan pengawasan. "Semangat kepada sahabat bawaslu untuk mengawasi tahapan pemilihan serentak 2020 dengan selalu menjaga integritas, profesionalitas dan kemandirian sebagai penyelenggara," tandasnya kemudian.

Anggota Bawaslu Banten Koordinator Divisi Pengawasan Nuryati Solapari mengungkapkan bahwa di Banten ada dua daerah yang terdapat bakal calon perseorangan, "dua daerah tersebut adalah Kota Cilegon dan  Kabupaten Pandeglang, yang saat sedang dalam masa tahapan verifikasi faktual untuk calon perseorangan," jelas Nuryati pada saat mendampingi Ketua Bawaslu RI.

Pelaksanaan pengawasan verfak calon perseorangan ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan standar Covid-19 yang ketat.

Turut mendampingi pada kegiatan tersebut yaitu Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi, Anggota Bawaslu Banten yaitu Kordiv Penindakan Pelanggaran Badrul Munir, Kordiv Humas dan Hubal Sam'ani, serta Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan Bawaslu Cilegon.(rls)


Serang - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Tangerang Raya diperpanjang dengan berbagai catatan dan kelonggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakatnya.

"PSBB diperpanjang dengan memuat berbagai instrumen yang disesuaikan dengan hal-hal yang masih dijadikan keluhan secara sosial kemasyarakatan," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembatasaan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap IV Wilayah Tangerang Raya (Minggu, 28/6/2020).



Dijelaskan, untuk keluhan sosial kemasyarakatan, dilakukan konsolidasi dan koordinasi untuk lebih terperinci dikoordinir oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Termasuk di antaranya soal persiapan menghadapi sholat Iedul Adha serta potong hewan qurban. Hal-hal seperti ini akan secara rinci dimasukkan dalam Pergub yang akan ditetapkan segera.

Masih menurut Gubernur WH, berdasarkan pantauannya, pasar modern relatif patuh pada protokol kesehatan.

Tapi sebaliknya, pasar tradisional, persoalan memang social distancing dan juga fasilitas cuci tangan yang belum merata. Ada tapi tidak merata atau ada tapi tidak tersosialisasi dengan baik.

"Jadi pasar tradisional ini, relatif perlu perhatian khusus," tegasnya dalam rapat evaluasi yang diikuti oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy,  Sekda Pemprov Banten Al Muktabar, Forkopimda Banten, Kadinkes yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Banten,  Forkopimda se Tangerang Raya, para kepala OPD Pemprov Banten dan kabupaten/ kota Tangerang Raya serta wakil dari MUI dan Kanwil Kemenag Banten.



Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten juga  menyatakan, informasi aktual pelaksanaan PSSBB dari bupati/walikota menjadi bahan baginya dalam menetapkan langkah dan kebijakan untuk hari ini dan ke depan.

Gubernur juga mengapresiasi para Kepala Daerah di wilayahnya, jika selama ini perekonomian masih berjalan dengan stabil.
"Lainnya, kuartal ketiga yang seharusnya mulai terasa saat pandemi, tapi di tengah krisis aktivitas masyarakat tidak berkurang.

Untuk belanja sehari-hari, berdasarkan survei, masyarakat relatif cukup berkemampuan," ungkap Gubernur WH.

Namun lanjutnya, di lain pihak ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang menjadikannya senang dan merasa bangga dengan sosialisasi dan terbiasa dengan melaksanakan protokol kesehatan.

"Misalnya masyarakatsudah terbiasa menggunakan masker kemana mana. Di jalan, di toko, dan sebagainya," ungkapnya

Namun, diakuinya, memang masih ada aktivitas masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat meskipun pakai masker namun tidak social distancing.



Tapi yang menggembirakan, lanjutnya, walau fluktuatif, dari hasil rapid test secara masal maupun dalam jumlah tertentu, persentase yang reaktif sangat kecil.

"Jadi memang, upaya pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga di dalamnya upaya pemerintah baik kota/ kabupaten yang ada di Provinsi Banten telah berusaha keras dalam menyediakan fasilitas untuk penanggulangan pandemi ini.

Sehingga bisa memberikan dampak yang positif di masyarakat," papar Gubernur WH.

"Bahwa yang sakit dibanding yang sembuh, relatif di atas 40 persen," tambahnya.

Dari perkembangan tersebut, Gubernur WH juga mengajak segenap pihak untuk mengamati dan mencermati dinamika perkembangan ke depan yang harus diantisipasi.

Bahwa sudah terjadi kelonggaran - kelonggaran di berbagai tempat. Tapi bukan berarti jadi banyak pelanggaran. Dan yang terpenting adalah saling mengingatkan dan menjaga.

Gubernur WH juga ungkapkan hasil pengamatan Dinas Kesehatan Pemprov Banten, bahwa tingkat penularan semakin rendah. Satu orang maksimal menularkan dua orang.

Ditambahkan, arahan Gugus Tugas Covid-19, kantor pemerintahan tidak boleh buka kantor ???? untuk mencegah transmisi di lingkungan kerja. Mencegah timbulnya kecendurungan area-area penularan baru.

Gubernur WH juga memberikan opsi kepada Bupati/Walikota se Tangerang Raya, jika PSBB akan dilanjutkan yang tentunya sambil kita melakukan perbaikan ulang dan melengkapi fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.



Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga meminta Kakanwil Kemenag Provinsi Banten berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten serta segera menyampaikan SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri termasuk surat edaran untuk pondok pesantren.

Sementara itu untuk pemotongan hewan kurban sesuaikan dengan semangat berkurban masyarakat.

Pemotongan dilakukan di masjid. Pemotong atau jagal harus mengikuti protokol kesehatan.

"Jangan mencabut tradisi yang selama ini sudah berlaku di masyarakat.

Kalau di rumah pemotongan hewan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial," jelas Gubernur WH.

"Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Penangangan Covid-19 di Banten sudah baik. Terlihat dari grafik di Indonesia, Banten terus menurun dibanding dengan provinsi lain yang ada," pungkasnya.(rls/Rn)


JAKARTA -- PT Angkasa Pura (AP) II menyiapkan sistem Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) demi peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional penerbangan menghadapi pandemi global Covid-19. Pada tahap awal, sistem ini diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta

A-CDM ialah sistem kolaborasi antara operator bandara (PT AP II), penyedia jasa navigasi penerbangan (AirNav Indonesia), maskapai, penyedia jasa ground handling dan stakeholder lainnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam operasional penerbangan.

Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin menyampaikan, AP II secara proaktif perlu melakukan adaptasi digital dalam proses bisnisnya. Dengan begitu, ada efektifitas dan efisiensi operasional di tengah pandemi Covid-19 ini. "Kami ingin kolaborasi stakeholder dapat ditingkatkan ke level lebih tinggi," kata Awaluddin dalam keterangan pers pada Republika, Sabtu (20/6).

A-CDM belum pernah diimplementasikan di Indonesia dan Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi bandara pertama yang menerapkan konsep tersebut.
Sebagai bagian implementasi A-CDM, stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta akan terhubung di satu platform digital yang memuat berbagai data terkait operasional bandara dan penerbangan.

PT AP II selaku operator Soekarno-Hatta misalnya menyediakan informasi penerbangan secara realtime. Termasuk rencana lokasi parkir bagi pesawat dan gate keberangkatan penumpang secara realtime.

"Operator bandara akan berperan seperti ketua komite di dalam A-CDM ini sehingga juga mengawasi jalannya koordinasi di dalam A-CDM," ujar Awaluddin.

Sedangkan maskapai menyediakan rencana penerbangan secara realtime termasuk jenis pesawat dan jumlah penumpang. Maskapai juga menyediakan informasi mengenai target waktu pesawat siap beranjak dari tempat parkir (Target Off-Block Time/TOBT) untuk diberangkatkan.

Adapun AirNav Indonesia menyediakan informasi mengenai penggunaan runway yang sedang digunakan, rencana penggunaan runway, kapasitas runway, dan informasi lainnya terkait lalu lintas penerbangan.

"Melalui kolaborasi yang lebih erat lewat A-CDM maka efesiensi dan efektifitas dapat dicapai," ucap Awaluddin.(RLS/D)


Jakarta - Publik Indonesia sangat menantikan kehadiran Shin Tae Yong kembali ke tanah air untuk dapat melatih tim nasional. Para pencinta sepak bola Indonesia sangat menyayangi Shin, sebagai pelatih dengan rekam jejak ekselen dari sesama negara Asia yang punya tekad kuat memajukan sepak bola Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam percakapan melalui konferensi virtual dengan pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae Yong, Jumat, 26 Juni 2020.

“Saya tahu Shin Tae Yong pelatih profesional dan hebat. Kualitasnya sangat baik. Karena itu, kami sangat menunggu kedatangan Shin kembali ke tanah air,” kata Iriawan.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa ‘Iwan Bule’ itu menegaskan keinginannya untuk berkomunikasi dengan Shin secara kekeluargaan.

“Saya menganggap Anda sebagai adik saya. Usia saya 58 tahun, Shin Tae Yong 52 tahun. Sudah seperti adik dalam keluarga saya, karena itu mari berkomunikasi sebagai keluarga,” kata Iriawan.

Lebih jauh, Ketua Umum PSSI memaparkan alasan mengapa timnas Indonesia tak bisa memenuhi permintaan Shin Tae Yong untuk menggelar pemusatan latihan atau training camp (TC) di Korsel.

“Pertama, karena Timnas U-19 yang akan dipersiapkan ke Piala Dunia U-20 2021 masih dalam proses seleksi. Tentu tidak efektif membawa rombongan sebanyak itu ke luar negeri,” papar Iriawan.

Kedua, sesuai kontrak, Shin dipercaya menangani tiga level timnas yakni U-19, U-23 dan timnas senior.

“Tidak mungkin membawa semua level timnas ke Korsel. Sementara dalam waktu bersamaan, Timnas U-19 dan Timnas Senior memiliki prioritas sama pentingnya,” jelas Iriawan.

Sebagaimana diketahui, Timnas U-19 bersiap mengikuti Piala AFC U-19 di Uzbekistan sebagai persiapan Piala Dunia U-20 2021. Pada saat yang sama, Timnas Senior harus segera berkonsentrasi menghadapi tiga laga lanjutan Pra Piala Dunia untuk memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA.

“Jika yang berangkat hanya Timnas U-19, maka Timnas Senior yang bersiap untuk Pra Piala Dunia dan Piala AFF tidak akan tertangani,” urainya. Lain halnya jika TC berlangsung di Indonesia, maka semua level timnas akan dapat ditangani dengan baik.

Demikian pula jika alasannya terkait Pandemi Covid-19, PSSI bisa mencarikan tempat yang aman, sebagaimana Timnas U-16 mulai berlatih dengan protokol kesehatan ketat pada awal Juli mendatang.

Dalam pembicaraan ini, Shin Tae Yong menekankan, dirinya tak ada maksud berpolemik dengan PSSI.

“Saya memiliki keinginan besar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya pun patuh dan taat kepada Ketua Umum PSSI untuk melakukan berbagai hal demi peningkatan prestasi sepak bola Indonesia,” terangnya.


Shin memaparkan, dalam waktu dekat ia akan menyampaikan hasil seleksi dan juga road map atau peta jalan Timnas U-19 menuju Piala Dunia U-20 2021.

Seandainya tidak memungkinkan berlatih di luar negeri, Shin menyatakan siap memimpin latihan timnas di tanah air, serta bersama berjuang menaikkan peringkat Indonesia di ranking FIFA.

“Saya siap membantu Ketua Umum PSSI, demikian pula Ketua Umum PSSI membantu saya. Kita bersama-sama bergandengtangan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kita harus berbagi pikiran untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan,” tegas pelatih yang memimpin Korsel berlaga di Piala Dunia 2018 Rusia itu.

Iriawan menyambut baik penjelasan Shin Tae Yong.

“Mari kita bicarakan dengan detail di Indonesia. Kamsahamnida, terima kasih,” kata Iriawan.



Cilegon, 26 JUNI 2020
Pukul : 16:00 WIB

Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 698
Selesai : 657
Dalam Pantauan : 40
Meninggal : 1

Orang Tanpa Gejala (OTG) : 542
Isolasi : 210
Selesai : 332

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 124
Sembuh : 35
Dirawat : 53
Meninggal : 36

Positif Covid : 34
Dirawat : 11
Sembuh : 23
Meninggal : 0

http://covid19.cilegon.go.id

Note : Untuk Seluruh Masyarakat Kota Cilegon tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
Selalu gunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan.
#StayHealth
#MaskerUntukSemua
#JagaJarak
#DisiplinUntukSehat

TANGSEL – Pemkot Tangerang Selatan siap wujudkan Revitalisasi Pasar Ciputat yang rencananya akan dilakukan oleh Dinas pada tahun ini.

Kepala Disperindag Kota Tangsel Maya Mardiana menjelaskan bahwa Pasar Ciputat merupakan salah satu Pasar Rakyat terbesar di Kota Tangerang Selatan, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tangsel.

”Karena itu, revitalisasi ini dilakukan nantinya akan disesuaikan oleh Konsep Pasar Rakyat yang modern dan sesuai dengan SNI Pasar,” kata Maya.

Untuk desainnya, sebagaimana memudahkan kegiatan ekonomi dan jual beli barang kebutuhan setiap hari. Sehingga nanti pasa tersebut akan dibuat untuk memudahkan pengakutan barang ke lantai atas.

Selain itu, Maya juga menyampaikan bahwa akan ada pebaikan fasilitas umumnya. Misalnya saluran air, saluran pembuangan dan instalasi listrik, sarana penunjang mushola dan ruang lakstasi serta sarana prasarana lainnya yang memadai.

Pasar dengan Luas bangunan 5670 meter persegi ini nantinya akan terdiri dari dua gedung memiliki sekitar 650 pedagang dengan berbagai komoditi. Sementara saat ini kondisi pasar lantai dasar dan lantai satu saja yang dipenuhi pedagang sementara lantai dua dan tiga tidak terisi.

”Alasannya karena kondisi yang memerlukan perbaikan berat, sehingga untuk lancarnya proses revitalisasi tersebut diperlukan pengosongan pasar agar kualitas bangunan, efektivitas dan efisiensi waktu pengerjaan bisa lebih optimal,” kata dia.

Proses relokasi dimulai dengan sosialisasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang rencana revitalisasi dan tahapan relokasi pedagang serta rencana pengelolaan setelah revitalisasi selesai. Sosialisasi dilaksanakan beberapa tahap dikarenakan untuk memenuhi protokol covid 19, baik kepada para pedagang, masyarakat sekitar.

Karena revitaliasasi ini merupakan salah satu proyek strategis daerah, Disperindag memastikan bahwa akan ada banyak dukungan dari berbagai pihak yaitu antara lain dari DPRD , Camat Ciputat beserta Lurah Ciputat dan Lurah Cipayung beserta jajarannya serta OPD terkait. Proses revitalisasi ini juga diawasi oleh unsur TNI/Polri dan Kejaksaan.

”Agar setiap prosesnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.” Ujar perempuan yang bergelar dokter gigi tersebut.

Ditambahkan untuk relokasi sementara sesuai usulan dan harapan pedagang untuk ditempat yang tidak jauh dari lokasi awal. Dengan mementingkan unsur kenyaman dan tetap mudah diakses konsumen atau pelanggan. Maka lokasi Plaza Ciputat menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Tahapan setelah sosialisasi kemudian adalah pendaftaran ulang sesuai dengan data yang tercatat dan dilanjutkan dengan penempatan sesuai klasifikasi komoditi baik di los maupun kios.

Maya berharap harapkan kerjasama dan semangat kebersamaan dari seluruh elemen agar terwujud Pasar Ciputat yang Modern, sehat dan nyaman. Proses relokasi direncanakan dapat diselesaikan sebelum mulai revitalisasi yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus atau September.

”Setelah selesai revitalisasi tentunya pedagang akan kembali ke gedung pasar tersebut dengan penataan ulang sesuai ketentuan yang berlaku sesuai standar yang ditetapkan , seperti penempatan berdasarkan komoditi dan lainnya,” kata dia

Dengan direvitalisasi pasar ini juga memastikan bahwa seluruh lokasi tempat berdagang dapat termanfaatkan dengan optimal dan area jalananan. Misalnya Jalan Haji Usman yang kerap dikeluhkan masyarakat karena kemacetan akibat banyak pedagang di bahu jalan juga dapat dirapikan dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Saat ini Disperindag sedang terus melakukan berbabgai kegiatan sosialisasi. Salah satunya adalah rapat teknis dilaksanakan secara simultan dan pada hari ini Selasa 23 Juni 2020 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dengan narasumber dari DPRD , Camat Ciputat, pihak Polres Tangsel, Polsek Ciputat, dan Danramil.

Walikota Airin Rachmi Diany mendorong terus agar program ini dapat segera terwujud dengan harapan dengan pasar yang nyaman dan berstandar SNI maka akan terjadi peningkatan konsumen sehingga menambah omset dan perputaran ekonomi pedagang sehingga menjadi daya ungkit bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan di wilayah Ciputat khususnya dan juga masyarakat Kota Tangerang Selatan.(/rtn/humas-kominfo)


Serang - Realisasi pendapatan daerah Pemprov Banten tahun anggaran 2019 sebesar Rp 11,20 triliun lebih atau 95,74% dari target sebesar Rp 11,69 triliun. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 7,02 triliun lebih atau 97,45% dari target sebesar Rp 7,20 triliun lebih serta pendapatan transfer sebesar Rp 4,16 triliun lebih atau 92,98% dari target sebesar Rp 4,48 triliun lebih.

“Terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,00 miliar lebih atau 104,34% dari target sebesar Rp 12,46 miliar rupiah,” kata Wakil Gubernur Andika Hazrumy saat membacakan Nota Pengantar Gubernur Banten tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertangggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD 2019 di Gedung ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (24/6/2020).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar Fahmi Hakim tersebut diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid 19. Wagub sendiri didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar.

Berikutnya, lanjut Wagub, realisasi belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp 8,35 triliun lebih atau 87,01% dari jumlah anggaran sebesar Rp 9,59 triliun lebih.

Rincian realisasi belanja tersebut adalah belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp 6,96 triliun lebih, atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp 7,75 triliun lebih. Sementara, belanja modal terealisasi sebesar Rp 1,37 triliun lebih atau 76,64% dari anggaran sebesar Rp 1,79 triliun lebih.

“Terakhir, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp 1,52 miliar lebih atau 3,44% dari anggaran sebesar Rp 44,28 miliar lebih,"papar Wagub.

Lebih lanjut Wagub memaparkan, untuk pengeluaran transfer tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 2,97 triliun lebih atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp 3,05 triliun lebih. "Termasuk dalam pengeluaran transfer tersebut adalah transfer bagi hasil pendapatan pajak daerah dan transfer bantuan keuangan,"tegasnya

Adapun penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019, Wagub melanjutkan, terealisasi 100 % dari anggaran sebesar Rp 1,07 triliun lebih. Jumlah ini disebut Wagub, keseluruhannya merupakan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu.

Sedangkan, lanjutnya, pengeluaran pembiayaan realisasi 0% dari anggaran sebesar Rp 131 miliar lebih. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan pada tahun 2019 tersebut, maka, kata Wagub, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 957,24 miliar lebih.

Empat Kali WTP

Sebelumnya, masih pada rapat paripurna DPRD Banten itu, Wagub mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2019 telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. "Raihan prestasi ini merupakan yang keempat kalinya diraih oleh Pemprov Banten," imbuh wagub.

Terhadap temuan-temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2019, kata Wagub, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menyusun rencana aksi (action plan) untuk menindaklanjutinya. "Dan telah disampaikan pula kepada badan anggaran maupun komisi-komisi di DPRD Banten pada kesempatan rapat pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI pada beberapa waktu yang lalu," tambahnya.(rls/adn/




Jakarta – Motor skutik premium Honda ADV150 dinobatkan sebagai Rookie of The Year pada ajang penghargaan tahunan Otomotif Award 2020 (16/4). Melalui penghargaan ini, Honda ADV150 berhasil mengukuhkan posisinya sebagai motor skutik penjelajah yang tangguh dalam melintasi berbagai kondisi jalanan di Indonesia.

Setelah melalui periode penilaian yang melihat dari sisi desain, fitur dan teknologi, performa, riding position dan handling, konsumsi bensin, dan harga, Honda ADV150 yang diluncurkan pada Juli 2019 berhasil meraih penghargaan sebagai Rookie of The Year pada Otomotif Award 2020. Periode penilaian pada ajang penghargaan ini dilakukan pada April 2019 – Februari 2020.

Menemani Honda ADV150, di segmen skutik All New Honda Scoopy terpilih sebagai Best Medium Retro Skutik. Selain itu skutik Honda terlaris di dunia yang baru saja disematkan rangka baru pada awal tahun ,yakni All New Honda BeAT berhasil meraih penghargaan Best Low Skutik. Sementara itu di segmen sport khususnya motor trail, Honda CRF150L dipilih sebagai Best Low Dual Purpose.

Deputy General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Andy Wijaya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pada pecinta sepeda motor Tanah Air. Honda ADV150 yang baru diluncurkan pertengahan tahun lalu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia sehingga menjadikan Honda ADV150 terpilih menjadi Rookie of The Year.


“Terima kasih atas penghargaan ini. Kami berharap kehadiran Honda ADV150 dapat senantiasa menemani pengendara dalam mobilitasnya memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari,” Ujar Andy.

Menyesuaikan karakter pengendara yang aktif, Honda ADV150 hadir dengan desain bodi yang futuristik dan manly dengan bekal mesin 150cc eSP sehingga menyuguhkan performa yang responsif. Beragam fitur canggih yang disematkan pun menjadikan Honda ADV150 sebagai partner berkendara terbaik.

Di kelas skutik kelas 150cc, Honda ADV150 menjadi pelopor disematkannya teknologi Two Step Adjustable Windscreen yang berfungsi merubah dudukan windscreen sesuai kebutuhan para pengguna. Pada bagian pencahayaan, model ini telah menggunakan full LED yang menambahkan kesan tampil semakin futuristik. Lampu depan telah menggunakan LED dan dilengkapi sistem Daytime Running Light (DRL) yang modern.(dd)



UPDATE INFOGRAFIS COVID-19 di Kota Cilegon.
Cilegon, 25 JUNI 2020
Pukul : 16:00 WIB

Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 689
Selesai : 655
Dalam Pantauan : 33
Meninggal : 1

Orang Tanpa Gejala (OTG) : 537
Isolasi : 205
Selesai : 332

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 124
Sembuh : 35
Dirawat : 53
Meninggal : 36

Positif Covid : 33
Dirawat : 11
Sembuh : 22
Meninggal : 0

http://covid19.cilegon.go.id

Note : Untuk Seluruh Masyarakat Kota Cilegon tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
Selalu gunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan.
#StayHealth
#MaskerUntukSemua
#JagaJarak
#DisiplinUntukSehat



Pandeglang - Pimpinan dan anggota Dprd, Forkopimda serta stakeholder, Dimana Pada Hari ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali mendapatkan penilaian opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Banten untuk kali ke empat atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Kami menyadari masih ada beberapa indikator yang harus disempurnakan. Apresiasi yang tinggi kami haturkan kepada BPK RI Wilayah Banten yang terus memberikan supervisi asistensi motivasi kepada seluruh Jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam proses Penyajian Keuangan yang sesuai standard prinsip akuntansi dan diyakini kebenarannya, sehingga kami dapat mempertahankan opini WTP yang juga menjadi harapan semua pihak.

Kepada seluruh jajaran OPD saya ucapkan terima kasih telah bekerja keras dalam menyajikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran secara transparant Dan akuntabel.

Semoga Atas Rahmat dan izin Allah SWT prestasi ini dapat ditingkatkan pada tahun mendatang, dengan melakukan penyempurnaan sesuai arahan BPK RI, yang semuanya pada akhirnya berdampak kepada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.#wtp#pandeglang Alhamdulillah..

Saya mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan doa segenap Masyarakat, Pimpinan dan anggota Dprd, Forkopimda serta stakeholder, Dimana Pada Hari ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali mendapatkan penilaian opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Banten untuk kali ke empat atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kami menyadari masih ada beberapa indikator yang harus disempurnakan.

Apresiasi yang tinggi kami haturkan kepada BPK RI Wilayah Banten yang terus memberikan supervisi asistensi motivasi kepada seluruh Jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam proses Penyajian Keuangan yang sesuai standard prinsip akuntansi dan diyakini kebenarannya, sehingga kami dapat mempertahankan opini WTP yang juga menjadi harapan semua pihak.

Kepada seluruh jajaran OPD saya ucapkan terima kasih telah bekerja keras dalam menyajikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran secara transparant Dan akuntabel.

Semoga Atas Rahmat dan izin Allah SWT prestasi ini dapat ditingkatkan pada tahun mendatang, dengan melakukan penyempurnaan sesuai arahan BPK RI, yang semuanya pada akhirnya berdampak kepada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.#wtp#pandeglang



Serang - PT Polyplex memberikan bantuan 25 liter hand sanitizer, 50 box medical masker 3 ply, 1.000 kg beras, dan 500 box mie instan.

Bantuan ini diarahkan ke PMI Kabupaten Serang untuk didistribusikan kepada masyarakat

Sementara PT Chandra Asri memberikan bantuan melalui PMI Banten berupa 3 unit positive pressure chamber.

Alat ini selanjutnya didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Banten untuk kebutuhan tes PCR atau swab pasien.

Atas nama Bupati Serang dan juga Ketua PMI Provinsi Banten, ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pemerintah dan perusahaan senantiasa bersinergi.



Serang (23/05/200,- Wakil Gubernur Andika Hazrumy menyampaikan aspirasi bahwa perlu ditambahkannya kuota bantuan sosial pemerintah pusat di Provinsi Banten. Aspirasi tersebut disampaikan Wagub saat menyambut Ketua DPR Puan Maharani dalam acara pembagian bantuan sosial tunai Kementerian Sosial tahun 2020 di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020).

Turut dalam rombongan Ketua DPR, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Adapun Wagub turut didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

"Penambahan kuota penerima bantuan sosial tunai ini sangat diperlukan saat ini kaitannya dengan kondisi pandemi Covid 19," kata Wagub

Menurut Wagub, wilayah Kabupaten Tangerang termasuk daerah di Banten yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Hal itu mengingat, Kabupaten Tangerang adalah wilayah industri dimana dengan adanya pandemi Covid-19 ini banyak industri yang mengurangi aktivitasnya sehingga berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.

Lebih jauh Wagub melaporkan, Provinsi Banten untuk wilayah Tangerang Raya saat ini masih dalam masa penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hingga 28 Juni 2020 mendatang.

"Dan PSBB di Banten ini penerapannya sejak gelombang 1 di wilayah Tangerang raya yaitu di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan," katanya.

Wagub menerangkan, Pemprov Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID-19. Alokasi awal

sampai saat ini telah mencapai 421.177 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19 di Provinsi Banten. Jumlah penerima JPS tersebut, kata Wagub, berasal dari data Non DTKS (Diluar Data Terpadu kesejahteraan sosial). "Namun termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID 19," imbuhnya.

Untuk diketahui, Provinsi Banten memiliki kuota 400 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat pada tahun 2020 ini. BST gelombang pertama yang didistribusikan melalui kantor pos ini senilai Rp 600 ribu untuk 3 bulan. Adapun untuk gelombang kedua dan tiga, pemerintah pusat berencana menambah kuota penerima, namun dengan nilai nominal yang dikurangi menjadi Rp 300 ribu.

Puan Maharani sendiri dalam sambutannya mengaku, kehadirannya adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. "DPR mempunyai tugas pengawasan. Jadi kami ingin memastikan, apakah anggaran negara yang sekian rupiah itu sampai dengan benar dan tepat kepada masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh pemerintah," katanya.


Lebih jauh Puan dalam sesi tanya jawab dengan warga perwakilan penerima bantuan, memastikan masyarakat mengetahui bahaya dari Covid 19, sehingga dapat dengan serius mentaati ketentuan pemerintah terkait upaya penanganan pandemi ini.(dd/rls)

 

Jakarta, 12 Juni 2020 – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) melalui unit usahanya di bidang perunggasan dan obat hewan, catat kinerja ekspor pada kuartal pertama 2020 sebesar lebih dari Rp 31 miliar. Di tengah pandemi COVID-19 ini, JAPFA tetap konsisten melakukan ekspor untuk mendorong perekonomian nasional dan meningkatkan kinerja perusahaan. Rangkaian produk yang diekspor meliputi produk ayam olahan, karkas, pakan ternak, anak ayam umur sehari atau day old chicken (DOC) serta obat-obatan dan vaksin perunggasan ke Myanmar, Timor Leste, Vietnam, dan Malaysia.

 

Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs JAPFA menyampaikan, “Walaupun Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19, komitmen JAPFA untuk terus menjaga rantai pasokan pangan tetap dijalankan. Ekspor yang kami lakukan merupakan wujud dukungan JAPFA terhadap pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.”

 

Ekspor merupakan langkah strategis yang diambil JAPFA saat ini untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia agar tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi global COVID-19. JAPFA juga percaya bahwa kualitas mutu produk yang dimiliki mampu bersaing di pasar internasional, yang dibuktikan dengan telah dikantonginya berbagai sertifikasi internasional, seperti memiliki sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza (AI), sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikat produk halal, Food Safety System Certification (FSSC) 22000, dan juga ISO 9001:2015.



JAPFA tetap terus berusaha mewujudkan komitmen perusahaan dalam menyediakan asupan protein hewani dan produk pendukungnya yang berkualitas dan terjangkau, tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga regional dan internasional. Di tengah situasi pandemi saat ini, JAPFA berupaya menjalankan komitmennya dengan tetap mengikuti seluruh protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

 

“Kami akan selalu berupaya untuk berkembang agar dapat memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Dengan berbagai sertifikasi yang telah dikantongi JAPFA, kami optimis dapat meningkatkan dan menembus angka ekspor perunggasan dan obat hewan senilai lebih dari 150 Miliar Rupiah di akhir tahun ini dengan distribusi menjangkau Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Saudi Arabia, Papua Nugini, Timor Leste dan beberapa negara tujuan lainnya yang sedang dijajaki,” ujar Rachmat.

 

Di sektor perikanan, JAPFA juga mencatat nilai ekspor sebesar 174 Miliar Rupiah hingga bulan ke empat tahun 2020. Melalui anak usahanya, PT Iroha Sidat Indonesia (ISI) dan PT Suri Tani Pemuka (STP), tahun ini JAPFA menargetkan nilai ekspor sebesar lebih dari 450 Miliar Rupiah dengan tujuan distribusi ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Amerika.(red)

 


Diberdayakan oleh Blogger.