Harian Rakyat Banten

Sementara itu camat Jiput bernama Suntama saat ditemui menuturkan, bahwa ia menyambut baik dengan adanya produksi keripik pisang yang dikelola oleh BumDes Bunga Bangsa desa Sukacai.

Tetapi ia berpesan untuk menjaga kualitas keripik pisang itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kata ia. Diantaranya selalu gunakan minyak kemasan yang ukuran 1 atau 2 kg atau sesuai takaran yang dibutuhkan ketika saat menggoreng, lanjutnya.

Masih dikatakan camat, juga perhatikan  saat pengemasan juga rasa kerenyahan keripik pisang itu. Sehingga tidak cepat umes dan rasa keripik pisang tersebut lebih unggul dari produk lain yang ada di pasaran, ujarnya.

Ditambahkan Suntama, dengan adanya produksi keripik pisang ini semoga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar.Terkait untuk penambahan atau memperkuat modal, bisa diajukan melalui APBDes, serta mengharapkan adanya pembinaan untuk BumDes dari pihak atau dinas terkait, pungkasnya.(Isum)

Dan untuk saat ini di desa Sukacai kecamatan Jiput, selain ada batik Kendago juga memproduksi keripik pisang secara rumahan. Sementara itu kepala desa Sukacai bernama Mi'an Sami'an saat dihubungi melalui pesan whatsApp menyampaikan, bahwa produksi keripik pisang ini dikelola oleh Bumdes Bunga Bangsa.

Adapun untuk saat ini pas di bulan puasa, pasaran keripik agak kendor(kurang, red), tambahnya. Sekarang ini pasaran keripik agak sepi, kata ia. Beda dengan bulan sebelum puasa.

Di luar bulan puasa, tiap hari terjual 100 bungkus keripik pisang yang eceran Rp 1000, ujarnya.

Untuk saat ini pasarnya ke warung -warung sekitar aja, ucapnya. Dan ada juga yang kemasan agak besar dengan harga satu kantong keripik Rp 10.000, tetapi yang ini dibuatnya sesuai pesanan aja, masih dikatakan Mi'an.

Berharap bulan sawal atau setelah lebaran, pasaran keripik pisang ini bisa normal kembali, pungkasnya.

Terpisah, salah satu warga Jiput bernama Ririn mengatakan, bahwa ia pernah beli keripik pisang di warung tetangga. Dan label atau merek tertulis Bumdes Bunga Bangsa desa Sukacai , ternyata keripik tersebut selain renyah juga lebih enak rasanya di banding keripik pisang lain, tutupnya. (Isum)

"Saatnya kita harus melakukan sinergisitas biar memiliki pemahaman yang sama, karena memang banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian dari Ombudsman yang tidak kita pahami" kata Wahidin Halim

Gubernur mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Misalnya soal pencegahan korupsi, Pemprov telah bekerja sama dengan KPK dan berhasil menjadi urutan 4 terbaik dalam indeks pencegahan korupsi.

Kerjasama tersebut kata Gubernur untuk memastikan agar program-program masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan, "Selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK ada kerjasama dalam hal pembinaan" kata Gubernur.

"Kami juga sudah bekerja sama  dengan BPKP. Jadi rencana pembangunan di review dulu BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan agar program yang dibuat bisa tepat sasaran" tambah Gubernur

Untuk bidang pendidikan Gubernur juga mengatakan, Pemprov Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dengan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan guru.

"Termasuk Guru swasta kita kasih insentif Rp. 500 ribu sebulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru agar memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten" kata Gubernur

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga siap memfasilitasi Ombudsman Banten dalam penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.

"Kalau lahannya saya bisa kasih, sama kaya BPKP, saya sediain lahannya. Nanti pak Sekda akan cari lahan mana yang bisa digunakan oleh Ombudsman" kata Gubernur.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Patika SP menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Gubernur kepada Ombudsman. Ia meminta agar ke depan sinergitas Pemprov dan lembaganya bisa terjalin dengan lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih atas suport yang telah kami terima khususnya atas kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Maksud kedatangan kami bahwa kami perlu mendapatkan masukan terkait ombudsman yang di Banten soal kinerja, apakah sudah baik atau tidak, juga program-program yang dimiliki Ombudsman dimata Pak Gubernur apakah ada yang kurang, monggo disampaikan saja, kami menyerap semuanya" katanya

Terkait dengan lahan yang akan diupayakan Pemprov Banten untuk kebutuhan kantor Ombudsman, Yeka akan segera melaporkannya  ke pusat.

"Terima kasih Pak Gubernur, jadi kalau Pemprov Banten bisa menyediakan lahan untuk kebutuhan kantor Ombudsman Banten, saya langsung laporkan ke pusat agar kami bisa langsung mengajukan anggaran untuk pembangunannya" kata Yekti

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemprov dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat Pulau Tunda.

"Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten sudah berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi dengan OPD-OPD untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Misalnya dengan Dinas ESDM kemarin soal masalah listrik di Pulau Tunda. Alhamdulilah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau Tunda yang membuat warga disana sudah diterangi listrik" katanya

Dedy berharap kedepannya Pemprov Banten bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, agar ada agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang berada di level bawah  bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.

"Kita siap mendampingi Pemprov Banten agar pelayanan  publik lebih baik dan meminimalkan  mall administrasi,“ katanya.(red/andre/Foto dok Pemrov)

Ketua Panitia Kegiatan Pesantren Ramadan 1442 H Muizudin mengatakan pembekalan materi disampaikan oleh para guru MAN 2 Cilegon, Kepala MAN 2 Cilegon Munirudin dan Kasubag TU Kemenag Provinsi Banten KH, Mahfudin.

Para siswa mendapatkan materi-materi tentang tahsin, tadarus, khotmil quran, prakter ibadah, dan moderasi beragama.

“Kegiatan ini dilaksananakan dengan membagi menjadi empat gelombang. Tujuannnya ingin mempersiapakan keilmuan para siswa yang akan lulus. Salah satunya ujian literasi  Al-quran sebagai syarat kelulusan,” kata Muizudin.

Moderasi beragama, menurut Muizudin penting diajarkan untuk para siswa sebagai upaya pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

“Inilah bagian dari upaya mewujudkan pembentukan karakter islami dan mampu mengaktualisasi diri dalam masyarakat yang bisa dilakukan oleh para siswa setelah lulus nanti,” kata Muizudin. (Pram)

Penghargaan untuk All New Honda PCX ini ditemani skutik lainnya yaitu All New Honda BeAT yang berhasil meraih peringkat pertama kategori Low Skutik. Selain itu, All New Honda Scoopy berhasil meraih penghargaan tertinggi di kategori Medium Retro Skutik.

Marketing Director PT Astra Honda Motor Thomas Wijaya menyampaikan apresiasi kepada para pencinta sepeda motor di Tanah Air atas penerimaan yang baik terhadap All New Honda PCX sehingga memotivasi AHM untuk terus menghadirkan produk dan layanan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

"Terima kasih atas terpilihnya All New Honda PCX sebagai Bike of The Year pada Otomotif Award 2021. Dengan pencapaian ini, kami berharap dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara para pecinta skutik premium yang menyukai sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi," ujar Thomas.

Skutik premium All New Honda PCX hadir tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Selain dari sisi desain, model ini mengadopsi mesin lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+) dan ditunjang dengan teknologi minim gesekan dan performa meningkat. Perubahan yang ditawarkan pada produk ini mampu memberikan kesempurnaan saat dikendarai harian maupun jarak jauh. 

Otomotif Award 2021 memberikan penghargaan kepada kendaraan bermotor yang diseleksi melalui serangkaian penilaian dan uji performa sejak April 2020 hingga April 2021. (Andre / Foto Ist)

Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung hadir untuk meninjau uji coba perdana fasilitas GeNose C19 di Bandara Banyuwangi, didampingi oleh President Director AP II Muhammad Awaluddin dan Director of Operation & Service Muhamad Wasid.

Menhub dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran AP II sejalan dengan tersedianya fasilitas GeNose C19 di Bandara Banyuwangi.

“Saya apresiasi AP II. Ini menjadi bandara AP II yang ke-9 [yang telah menyediakan fasilitas GeNose C19]. Menunjukkan AP II serius dalam upaya pencegahan virus corona. Saya apresiasi Bupati Banyuwangi dan AP II, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi bangsa,” ujar Menhub. 

Menhub menuturkan GeNose C19 merupakan produk dalam negeri yang sudah terbukti keunggulannya.

Fasilitas GeNose C19 di Bandara Banyuwangi terletak di gedung terminal internasional dan beroperasi mulai dari pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Pelaksanaan tes dengan GeNose C19 di Bandara Banyuwangi dan bandara-bandara AP II lainnya terdiri dari 3 tahap, yaitu: Pre-process (registrasi di aplikasi atau di lokasi), lalu On-process (verifikasi dan pemberian kantong napas), dan Post-process (hasil tes keluar). Ketiga tahap ini dapat dijalani dengan waktu sekitar 10 menit.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan fasilitas GeNose C19 di Bandara Banyuwangi bertujuan untuk mendukung calon penumpang memenuhi protokol kesehatan terkait dengan kewajiban tes COVID-19 sebelum melakukan perjalanan dengan pesawat.

“Mulai hari ini Bandara Banyuwangi sudah memiliki fasilitas tes GeNose C19, dalam rangka uji coba. Dengan demikian nantinya sudah ada tiga alternatif tes COVID-19 bagi calon penumpang pesawat di Banyuwangi yaitu rapid test antigen, PCR test, dan GeNose C19. Fasilitas tes COVID-19 ini merupakan bagian dari layanan Airport Health Center di bandara-bandara AP II,” ujar Muhammad Awaluddin. 

Muhammad Awaluddin menambahkan, “Bandara Banyuwangi berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penggunaan GeNose C19 di sektor angkutan udara.”

Penerapan GeNose C19 untuk tes COVID-19 juga sesuai dengan Surat Edaran Kemenhub No 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Muhammad Awaluddin mengatakan dengan adanya fasilitas GeNose C19 di Bandara Banyuwangi, maka total bandara AP II yang telah memiliki layanan tes dengan sampel embusan napas ini sudah sebanyak 9 bandara.

Berikut bandara AP II yang sudah memiliki fasilitas layanan GeNose C19:

1.       Bandara Husein Sastranegara (Bandung)

1.       2.BandaraSultan Mahmud Badaruddin II (Palembang)

2.       Bandara Sultan Thaha (Jambi)

3.       Bandara Depati Amir (Pangkalpinang)

4.       Bandara HAS Hanandjoeddin (Belitung)6. Bandara Radin Inten II (Lampung)

5.       7. Bandara Supadio (Pontianak)

6.       8. Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang)

7.       9. Bandara Banyuwangi (Jawa Timur) - dalam rangka uji coba

Sementara itu, bandara AP II yang akan membuka layanan GeNose C19 pada 26 April 2021 adalah:

1.       Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)

2.       Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh)

3.       Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya)

Bandara-bandara lainnya yang dikelola AP II juga akan membuka fasilitas GeNose C19 untuk tes COVID-19. Pembukaan fasilitas tes GeNose C19 di bandara AP II dilakukan secara bertahap melihat kesiapan berbagai aspek seperti peralatan, SDM, dan prosedur. (Andre / Foto Humas Akngasa Pura 2)

"Posko Pengaduan THR sudah kami buka sejak 19 April hingga 10 Mei mendatang. Sejauh ini, kami (Disnaker-red) pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui Surat Edaran Kementerian ke 3.752 Perusahaan di Kota Tangerang," papar Kepala Disnaker, Moh Rakhmansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/04)

Rakhmansyah menerangkan, Posko Pengaduan THR dibuka di lantai 2, Gedung Disnaker yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II No 1, Cikokol, Kota Tangerang. "Bagi seluruh pekerja yang ingin melakukan pelaporan, kami wajibkan untuk menaati protokol kesehatan dengan ketat," tegasnya.

Sementara itu, terkait prosedur pelayanannya dijelaskan bahwa setelah Disnaker menerima pengaduan, selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan mediasi dan pemanggilan pada perusahaan, yang bersangkutan. Selebihnya, peneguran dan penindakan masuk pada ranah pengawasan tingkat Provinsi Banten.

"Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang memiliki keluhan akan terkait THR. Bisa melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker, ada 10 petugas Disnaker yang akan melayani, menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan," ungkapnya.

Sementara itu, kata Rakhmansyah berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021 menyatakan THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

"Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi dan berakibat tidak mampu memberikan THR, dapat melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan kekeluargaan," jelas Rakhmansyah.

Hal itu, lanjut Rakhmansyah dapat dilakukan dengan menunjukan bukti ketidakmampuan membayar THR tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker.

"Namun itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan mambayar THR," pungkasnya.

Diketahui, Posko pengaduan THR ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal permasalahan, yang muncul terkait dibayarkannya THR pada hari raya keagamaan. (Andre / Foto Dok Tanggerang)

"Saya sangat menjaga dan menghormati kiyai.  Dengan adanya PHD (Perjanjian Hibah Daerah, red), sampaikan amanah ini dengan benar," ungkap Gubernur.

"Kita harus mampu mengendalikan diri, khususnya di tengah menjalankan ibadah puasa seperti saat ini," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengaku prihatin dan sedih bahwa niat baiknya untuk memberikan bantuan ke Pondok Pesantren ternyata membawa masalah hukum. Bantuan atau insentif ke Pondok Pesantren sebagai bentuk penghargaan ke Pondok Pesantren yang sejak kemerdekaan membangun dan mendidik masyarakat tanpa pamrih dan tanpa mengharap jasa.

Dikatakan, saat dirinya menjabat Walikota Tangerang, setiap tahun pihaknya memberikan bantuan atau insentif ke Pondok Pesantren, para guru ngaji, juga untuk para marbot. 

"Makanya saya optimis bantuan ini sampai kiyai dan memberikan manfaat. Mungkin karena jumlahnnya tidak sebanyak di sini. Itu yang membuat saya sedih," ungkap Gubernur.

"Janganlah uang yang diamanahkan ke kiyai dipotong. Jangan sampai terulang lagi. Tetap menjaga integritas, sampaikan amanah itu dengan benar," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga berpesan bahwa bantuan hibah harus dipertanggungjawabkan. Harus ada komitmen transparansi dan akuntabilitas dari lembaga penerima hibah.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Gunawan Rusminto melaporkan Bantuan HIbah Gubernur Banten untuk Lembaga Non Pondok Pesantren mencapai Rp. 10.310.000.000,-

Dalam kesempatan itu, perwakilan lembaga penerima Bantuan Hibah Gubernur Banten Non Pondok Pesantren antara lain : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren (FSPP), Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Banten, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Banten, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten, Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Banten, Lembaga Seni dan Qosidah Indonesia (LASQI) Provinsi Banten, serta Forum Majelis Taklim Provinsi Banten. (Andre / Foto Dok Pemprov)

Cilegon,- Pemerintah Kota Cilegon bekerjasama dengan Universitas Al-Khairiyah  memberikan beasiswa untuk warga Kota Cilegon.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau MOU oleh Wali Kota Cilegon, H. Helldy Agustian dan Rektor Universitas  Al-Khairiyah Dr Hj Gema Ika Sari, pada hari Selasa 27 April 2021, di Aula Komeninfo Kota Cielgon.

kepada Bupati Pandeglang dan Wakil serta Walikota Tangerang Selatan dan Wakil usai dilantik di Pendopo Gubernur Banten, KP3B curug, Kota Serang (Senin, 26/4/2021).

Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020 itu dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-1052 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Banten, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2021.

Dalam lampiran SK disebutkan bahwa atas nama Hj. Irna Narulita SE. MM. jabatan Bupati Pandeglang dan H. Tanto Warsono Arban SE. ME. jabatan Wakil Bupati Pandeglang. Serta, Drs H Benjamin Davnie jabatan Walikota Tangerang Selatan dan H. Pilar Saga Ichsan ST. jabatan Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Sebelum mengucap janji dan sumpah pelantikan, Gubernur mengingatkan kepada Kepala Daerah yang akan dilantik bahwa sumpah dan janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, Bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Sumpah dan janji tersebut juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Gubernur  membacakan Sumpah dan Janji Pelantikan Kepala Daerah yang kemudian diikuti oleh Kepala Daerah yang dilantik.

Dalam sambutannya Gubernur meminta Kepala Daerah yang baru dilantik untuk amanah terhadap jabatan yang telah dipercayakan oleh rakyat serta bersungguh-sungguh dalam menangani pandemi Covid-19. (Andre)

Tangerang,- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 3 Mei mendatang. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 180/1580-Bag.Hukum/2021. Dalam SE tersebut Pemkot Tangerang juga memperbolehkan gelanggang seni atau bioskop beroperasi, namun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan memberlakukan pembatasan kapasitas maksimal sebesar 25%.

“Berdasarkan SE terbaru bioskop sudah diperbolehkan beroperasional. Untuk saat ini, kita masih tahap sosialisasi, diperkirakan minggu depan sudah bisa buka dan dinikmati masyarakat,” ungkap Boyke Urip, Kepala Bidang Pariwisata, Disbudpar Kota Tangerang, Jumat (23/4/21).

Ia menuturkan, Disbudpar Kota Tangerang juga sudah melakukan pemeriksaan atas protokol kesehatan di sejumlah bioskop di Kota Tangerang. Selain itu, Disbudpar bersama penanggungjawab bioskop juga akan melakukan penandatanganan perjanjian aturan operasional.

“Dalam pemberlakuannya, Disbudpar akan menerjunkan petugas untuk melakukan pengawasan. Disisi lain juga menjalin kerjasama  dengan Satpol PP untuk penindakan, jika ditemukan bioskop melanggar perjanjian atau peraturan yang sudah ditetapkan,” tegas Boyke.

Terkait kegiatan restoran dan usaha makan minum, kata Boyke tetap diperbolehkan buka dengan ketentuan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai pukul 21.00. Sedangkan untuk jasa usaha rekreasi seperti kolam renang, pusat kebugaran, spa, taman rekreasi, panti pijat dan karaoke masih tetap tutup.

“Kami berharap semua kebijakan ini bisa dipahami dan dilaksanakan sebagaimana peraturan yang disepakati. Sehingga, kondisi covid-19 di Kota Tangerang tetap bisa dikendalikan kita semua. Hiburan bisa berjalan, covid-19 terkendali dan eknomi dapat terpulihkan secara perlahan,” katanya.

Sementara itu, Kasatpol PP Agus Hendra mengungkapkan dalam perpanjangan PPKM hingga 3 Mei mendatang, pihaknya berjalan secara normal. Menerjunkan petugas dengan pembagian tiga shift, dan tiga penugasan yaitu patroli, pengamanan dan operasi.

“Secara waktu, banyak kita fokuskan pada sore dan malam hari. Mengingat, keramaian pada jam buka puasa dan aktivitas setelah tarawih yang berpotensi keramaian hingga kriminalitas. Dengan itu, sepanjang puasa hingga lebaran ini kita memperkuat pengawasan dari tiga pilar,” kata Agus saat ditemui di ruangannya.

Agus pun mengungkapkan, terkait pembatasan atau cek poin lebaran, Kota Tangerang akan membuka di dua titik yaitu Jl Daan Mogot dan Gatot Subroto. “Saat ini, koordinasi dengan TNI dan Polri terus diperkuat, jangan sampai ada masyarakat yang dilarang mudik ternyata melanggar hal itu,” katanya.(andre/foto dok Pemkot Tangerang)

Kegiatan ini berlangsung tanggal 19 April - 26 April 2021 di Masjid AN-NAJAH Citangkil Kota Cilegon.

Penutupan  Mabit dihadiri Oleh Rektor UNIVAL Dr. Gema Ika Sari, SE., M.AK. Ketua STIT  Drs. KH. Hikmatulloh Jamud, M.Si. Dan Warek I Dr. Tata Rustandi, SE., MM, Warek II Rulin Swastika, M.Kom. serta Ketua malam bina iman dan takwa (Mabit) Sayuti, M.Pd.i.

Warek I Dr. Tata Rustandi Alhamdulillah semua lancar, insya allah kegiatan mabit ini kita selenggarakan setiap tahun “Terima kasih kepada panitia dan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini, insya allah kegiatan mabit ini akan menjadi agenda tetap tahunan di Universitas Al-Khairiyah” Katanya.

Sementara itu Dalam penutupan tersebut Rektor UNIVAL Dr. Hj Gema Ika Sari mengatakan, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia beserta jajarannya yang alhamdulillah yang selama satu minggu melaksanakan kegiatan dengan baik “walaupun di awal kita ada beberapa ganjalan, alhamdulillah akhirnya bisa berjalan dengan baik dan lancar.” ujarnya.

Dengan ini mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin acara Mabit 2021 perguruan tinggi Universita Al-Khairiyah dan Sekolah Ilmu Tinggi Tarbiyah dengan ini ditutup. (andre/foto Tegar)

Irna berharap, para kepala OPD bisa membuat program kegiatan yang tepat sasaran di periode kedua Irna - Tanto 2021-2026. "Waktu akan berjalan terus, mohon dimaafkan kalau saya langkahnya akan lebih cepat, saya ingin terus mengukir prestasi di periode kedua kami," ungkap Irna pada saat rapat dengan kepala OPD, Senin (26/4/2021) di halaman belakang Pendopo Pandeglang.

Irna juga meminta OPD penghasil dapat memaksimalkan pendapatannya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Jika PAD meningkat akan berdampak pada kemandirian fiskal yang selama ini kita harapkan," imbuhnya.

Diungkapkan Irna, setiap ada laporan masyarakat pihak OPD terkait dengan cepat harus melakukan pengecekan kelapangan, hal ini kata Irna, supaya ada jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan. "Dengan begitu kegaduhan tidak akan terjadi, sejauh ini saya bangga kepada kinerja aparatur kami, sekarang kita harus lebih ektra lagi pada periode kedua ini,"pungkasnya.

Masih kata Irna, ditengah pandemi covid 19 semua kegiatan didorong untuk penanggulangan covid 19, oleh sebab itu prokes terus dijaga walaupun trend covid 19 sudah menurun di Pandeglang. "Kita syukuri kepada Allah.SWT, kita tetap pakai masker setiap melaksanakan rutinitas dan semoga pandemi cepat berakhir," lanjutnya.

Hadir dalam acara ini Sekda Pandeglang Pery Hasanudin, para Assisten Daerah, Kepala Badan, Dinas dan Bagian.(isum)

Adapun tradisi tersebut sering dikatakan warga ketupat kunut, dan tradisi ini sangat kental sekali di wilayah  kabupaten Pandeglang khususnya.

Sementara itu salah satu warga kecamatan Labuan  bernama Didin, yang setiap ada tradisi membuat ketupat selalu dapat orderan atau pesanan hingga ratusan biji ketupat.

Sebetulnya pesanan untuk membikin ketupat tidak pada bulan puasa aja, tetapi pada bulan lainnya kadang juga suka ada pesanan, ucap Didin.

Dilanjutkan Didin, untuk hari ini(ahad, 25/4) baru ada pesanan sekitar 200 biji, nggak tahu besok atau lusa masih ada yang pesan nggak.

Berdasarkan pengalaman bulan puasa sebelumnya, tidak kurang dari 700 biji pesanan untuk membikin ketupat, tambahnya.

Harga dari ketupat matang atau yang sudah direbus sekitar Rp 1500 per biji( buah, red), pungkasnya.

Terpisah, warga lainnya bernama Engkus menuturkan, biasanya saat pertengahan bulan puasa selain ada ketupat juga ada lepeut.

Kalau ketupat terbuat dari beras biasa, sedangkan lepeut berbahan baku dari beras ketan, tutupnya. (Isum).

Setelah dilantik oleh Gubernur Banten Bupati Irna Narulita mengatakan dirinya bersama Tanto W Arban akan langsung tancap gas, sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diperiode pertamanya. "Infrastruktur dasar yang diharapkan masyarakat pandeglang akan jadi prioritas," kata Irna usai pelantikan.

Irna juga berharap, di periodenya kedua ini Semua elemen ikut membantu dalam mendorong  pembangunan di Pandeglang. "Kita bersama dengan DPRD, forkopimda, masyarakat dan unsur lainnya bersama membangun pandeglang," ujarnya.

Bupati Irna juga meyakini pada periode kedua ini iklim investasi di pandeglang akan tumbuh, kata Irna, hal ini yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan PAD meningkat akan ada kemandirian fiskal di pandeglang sehingga sejajar dengan daerah lainnya di Banten, dan pandeglang tidak akan terus ditopang oleh pusat," imbuhnya.

Senada dengan Bupati Irna, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan periode kedua ini masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, kendati demikian, harus dapat ditempuh kurang lebih dalam kurun waktu 3,5 tahun. "Makanya kita tancap gas agar meneruskan pembangunan yang sudah direncanakan pada periode sebelumnya," kata Tanto

Selain infrastruktur dasar yang menjadi prioristas di periode kedua ini, Tanto juga mengatakan Pemda akan fokus dalam penangnan covid 19 di Pandeglang. "Ini amanat dari Bapak Gubernur, kami telah melakukan tahapannya dari penangnan, vaksinasi covid 19 hingga dampak sosial ekonomi di masyarakat,"ujarnya.

Dalam sambutannya Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dirinya meminta Kepala Derah di Provinsi Banten dapat menangani masalah covid 19 dengan serius. "Saya ingin covid 19 trend nya terus menurun di Banten sehingga ekonomi akan terus bangkit guna kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (Isum)

Pembagian Alquran dan Iqro tersebut diberikan kepada Majlis Taklim Al-Falah Kampung Bojong Kondang, Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Sabtu (24/4/2021) malam.

Ustad Enju Juhata pengasuh Majlis Taklim Al-Falah mengucapkan terima dengan adanya bantuan Al Quran. Apalagi, kata dia, dengan bantuan tersebut bisa dipergunakan untuk Tadarus di Bulan Ramadan.

"Ini sangat bermanfaat bagi kami, karena Al Qur'an ini bisa kami pergunakan untuk tadarusan. Bahkan bisa dipergunakan bagi jamah majlis taklim, dalam memperdalam ilmu agama," katanya.

Sementara itu ketua Koperasi BKS Tatang Fauzi mengatakan, kegiatan berbagai tersebut menjadi program Koprasi Beuti Kamal Sejahtera juga DT Peduli.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kami berharap kedepannya akan banyak generasi yang peduli terhadap pembangunan SDM terutama dibidang pendidikan agama," tuturnya.

Soalnya, kata dia, DT. Peduli adalah salah satu yayasan yang bergerak dibidang sosial, Pendidikan kesehatan dan keagamaan.

"Karena pemabangunan SDM tidak akan selesai oleh  pemerintah, untuk itu semua pihak harus ambil bagian dalam membangun Iman dan Taqwa," ucapnya.

Hal hampir senada dikatakan oleh perwakilan pada Bagian program dari Darul Tauhid (DT) Peduli Epul Saepudin mengatakan, Pembagian Al Quran dan Iqro tersebut tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaresmi, pagelaran, dan Kecamatan Patia.

"Kalau jumlah yang sudah kami salurkan sebanyak 92 Al Qur'an dan 40 Iqro," ujarnya.(Isum).

Kepala UPTD PPD Samsat Pandeglang Epy Shafiullah mengatakan, bahwa pembukaan layanan Samsat jemput bola dilakukan untuk mengurangi angka Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) tahun 2021.

"Kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti surat edaran kepala bappenda nomor 973/275-bappenda.03/2021 perihal pelaksanaan KBMDU guna meningkatkan pendapatan target pajak," kata Epy, Sabtu (24/4/2021)

Menurut dia, dalam kegiatan tersebut pihaknya menargetkan  sebanyak 250 wajib wajak. Yang dimulai pada pukul 14.30 sampai 17.30 wib.

"Hari ini (Sabtu) gabungan antara pihak kepolisian, jasa raharja, perbankan dan lesing. Targetnya 250 wp (Wajib Pajak) dan semuanya tercapai," ucapnya.

Soalnya, kata Epy, untuk kendaraan roda dua dan roda empat sejak 2016 sampai 2020 di Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 134.664 unit yang masih menunggak.

"Kami terus berupaya melakukan langkah-langkah agar penunggak pajak ini bisa taat, sehingga jumlah tersebut bisa berkurang," ucapnya.

Selain untuk meningkatkan capaian pajak, tujuan dilakukan nya KBMDU sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi kendaraan yang sudah tidak layak.

"KBMDU juga untuk menghapus kendaraan yang misalnya sudah tidak layak pakai, hilang, sudah terjual namun belum dibalik nama dan menjadi penguasaan lesing," katanya.

Dengan kegiatan tersebut juga, kata dia, pihaknya juga membagikan takjil kepada wajib pajak (WP) dan para pengendara yang melintas.

"Kami juga bagikan takjil kepada wajib pajak dan juga pengendara yang melintas di alun-alun Pandeglang," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Regident Satlantas Polres Pandeglang, Ipda Moch Fahmi Prakasa mengaku, dengan adanya kegiatan KBMDU merupakan hal baik lantaran saat ini kepolisian sudah menerapkan sistem E-Tilang. Untuk itu, diharapkan bagi masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki kendaraan namun helum melakukan pemblokiran sesegera mungkin untuk mengurusnya.

Kepala UPTD PPD Samsat Pandeglang Epy Shafiullah mengatakan, bahwa pembukaan layanan Samsat jemput bola dilakukan untuk mengurangi angka Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) tahun 2021.

"Kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti surat edaran kepala bappenda nomor 973/275-bappenda.03/2021 perihal pelaksanaan KBMDU guna meningkatkan pendapatan target pajak," kata Epy, Sabtu (24/4/2021)

Menurut dia, dalam kegiatan tersebut pihaknya menargetkan  sebanyak 250 wajib wajak. Yang dimulai pada pukul 14.30 sampai 17.30 wib.

"Hari ini (Sabtu) gabungan antara pihak kepolisian, jasa raharja, perbankan dan lesing. Targetnya 250 wp (Wajib Pajak) dan semuanya tercapai," ucapnya.

Soalnya, kata Epy, untuk kendaraan roda dua dan roda empat sejak 2016 sampai 2020 di Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 134.664 unit yang masih menunggak.

"Kami terus berupaya melakukan langkah-langkah agar penunggak pajak ini bisa taat, sehingga jumlah tersebut bisa berkurang," ucapnya.

Selain untuk meningkatkan capaian pajak, tujuan dilakukan nya KBMDU sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi kendaraan yang sudah tidak layak.

"KBMDU juga untuk menghapus kendaraan yang misalnya sudah tidak layak pakai, hilang, sudah terjual namun belum dibalik nama dan menjadi penguasaan lesing," katanya.

Dengan kegiatan tersebut juga, kata dia, pihaknya juga membagikan takjil kepada wajib pajak (WP) dan para pengendara yang melintas.

"Kami juga bagikan takjil kepada wajib pajak dan juga pengendara yang melintas di alun-alun Pandeglang," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Regident Satlantas Polres Pandeglang, Ipda Moch Fahmi Prakasa mengaku, dengan adanya kegiatan KBMDU merupakan hal baik lantaran saat ini kepolisian sudah menerapkan sistem E-Tilang. Untuk itu, diharapkan bagi masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki kendaraan namun helum melakukan pemblokiran sesegera mungkin untuk mengurusnya.

Seluruh potensi dan kemampuan telah dilakukan. Bahkan negara tetangga ikut serta membantu pencarian dengan menerjunkan peralatan dan teknologi terbaiknya.

Pengurus inti DPD Demokrat Banten, bersama seluruh pengurus DPC dan anggota DPRD di Banten menggelar buka puasa dan doa bersama, agar pencarian KRI Nanggala 402 dapat berjalan lancar.

"Sengaja kita kumpulkan beberapa orang, untuk menggelar doa bersama demi kelancaran dan kesuksesan pencarian tersebut," kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, dirumahnya, Jumat (23/04/2021).

Menurut Iti, seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang merupakan putra putri dan prajurit terbaik Indonesia. Kapal selam buatan Jerman tahun 1952 itu memiliki motto 'Tabah Hingga Akhir'.

KRI Nanggala 402 diserahkan ke Indonesia pada 06 Juli 1981 di galangan kapal howaldt-deuts-she-werke di Kota Kiel, Jerman. Karena kemampuannya yang kuat dan lebih tahan di bawah permukaan air, makanya diberi motto 'Tabah Sampai Akhir'.

Meski tua, kapal itu memiliki sensor yang mampu menangkap kehadiran kapal lawan, sebelum mereka mengetahuinya. Memiliki bobot 1.200 ton.

“Selama pandemi, kami telah melihat bahwa angka wirausahawan dan pelaku UMKM terus meningkat pesat, serta adanya pergeseran menuju platform dan pembayaran digital. Masyarakat Indonesia kini memiliki berbagai pilihan metode pembayaran, dan UMKM harus dapat memfasilitasi hal tersebut. Melalui pembebasan biaya senilai 1 miliar rupiah untuk layanan payment gateway Xendit, para pelaku UMKM tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya dan komisi. Mereka dapat berfokus untuk mengembangkan bisnis mereka. Pendeknya, kami ingin mendukung para pelaku usaha untuk mewujudkan #WaktuIndonesiaBerbisnis,” jelas Moses Lo, CEO and Co-Founder of Xendit.

UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi. UMKM merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% dan mempekerjakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selama pandemi, sebagian besar UMKM mulai berpindah ke platform online, seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang berbelanja secara online. Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi pembayaran digital juga meningkat 37,8% selama pandemi. Oleh sebab itu, semakin penting bagi para pelaku bisnis untuk memfasilitasi konsumen mereka dengan layanan digital payment gateway.

Dr. M. Hanafiah, SE, MM.,, Asisten Deputi bidang Pembiayaan dan Investasi UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap program Xendit Level Up. “Kami senang melihat semakin banyak pihak yang membantu pengembangan UMKM di Indonesia sebagaimana lembaga lainnya yang bergerak di sektor ini dan kita harapkan sudah memiliki izin legalitas dari lembaga terkait agar bekerja secara sempurna. Terutama karena program Xendit ini sejalan dengan visi kami untuk membantu setidaknya 30 juta UMKM untuk Go Digital pada tahun 2023. Kami berharap, para UMKM di seluruh Indonesia memahami dan memanfaatkan kesempatan ini agar bisa memfasilitasi transaksi pembayaran digital dengan lebih mudah, aman, dan terpercaya, bagi para konsumen untuk kemajuan bisnis yang dikelolanya.”

Erik Hidayat, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ekonomi Kreatif, mengungkapkan, “Kami sangat menyambut baik inisiatif Xendit untuk membantu 1.000 UMKM mengakses fasilitas pembayaran digital dengan mudah tanpa biaya, terutama karena tahun ini merupakan tahun pemulihan mereka pasca-pandemi. Kami dari Kadin juga akan mengajak anggota kami untuk berpartisipasi dalam program Xendit Level Up ini.”

Sebagai penyedia layanan payment gateway, Xendit memperjuangkan pertumbuhan dan kesuksesan UMKM Indonesia dengan terus membangun infrastruktur pembayaran digital yang aman, andal, dan mudah diakses. Xendit LEVEL UP Program terbuka bagi 1.000 UMKM dan bisnis di Indonesia dari berbagai sektor dan bidang, dengan syarat sudah beroperasi lebih dari tiga bulan.

Pendaftaran untuk Xendit LEVEL UP Program kini secara resmi sudah dibuka. Berikut adalah tahapan untuk berpartisipasi dalam Business Pitch Challenge:

Business Pitch Challenge ditujukan bagi UMKM di industri ritel, e-commerce, dan jasa. Pendaftaran akan dibuka mulai 23 April hingga 30 Juni 2021. Para pendaftar harus:

Membuat video berdurasi 3 menit yang menjelaskan model bisnis dan mengapa mereka layak mengikuti program ini.

Mengunggah video tersebut di YouTube menggunakan tagar #WaktuIndonesiaBerbisnis

Mengirimkan tautan video dengan mengisi formulir pendaftaran di sini.

The Accelerator Program ditujukan bagi UMKM di industri startup dan teknologi. Pendaftaran akan dibuka pada pertengahan Juli 2021. Informasi lebih lanjut akan diumumkan secara terpisah.

Beroperasi sebagai payment gateway terkemuka sejak tahun 2016, Xendit telah melayani lebih dari 2.000 pelanggan dari berbagai industri, mulai dari retail, fashion, industri finansial hingga perusahaan penyedia produk digital. Xendit juga telah memfasilitasi total 65 juta transaksi pembayaran.

Tentang Xendit

Xendit adalah perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan solusi pembayaran yang menyederhanakan proses pembayaran untuk bisnis di Indonesia dan Filipina, dari UKM, startup e-commerce hingga perusahaan besar. Xendit menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mudah diintegrasikan, didukung oleh layanan pelanggan kelas dunia. Dengan beragam produk, sistem Xendit dapat menerima pembayaran dari akun virtual, kartu kredit dan debit, eWallets, outlet ritel (Alfamart dan Indomaret), dan juga kartu kredit online.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur pembayaran Indonesia, Xendit sedang dalam perjalanan membentuk generasi unicorn berikutnya dengan memberdayakan para pemula untuk tumbuh secara eksponensial melalui produk yang ditawarkan.

Sebagai startup Indonesia pertama yang berhasil lulus dari inkubator YCombinator yang bergengsi di Silicon Valley, Xendit terus berkembang untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Xendit memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.(Andre)

Adapun di lokasi acara terlihat Direktur operasi 1 PT Indonesian power(IP)bernama Hanafi Nur Rifai, GM PLTU Banten 2 Labuan OMU I Dewa Made Suci, manager administrasi Heri Hermawan, SPS umum bernama Andi Ahmad Sugandi, bagian Humas bernama Irwin Sumaryo dan jajaran manajemen PLTU Banten 2 Labuan OMU serta persatuan istri karyawan dan karyawati.

Sementara itu GM PLTU Banten 2 Labuan OMU bernama I Dewa Made Suci mengatakan, bahwa agenda hari ini adalah silaturrahmi ramadhan dari direksi IP di jakarta kesemua unit.

Kebetulan pak Hanafi sebagai direktur operasi 1 silaturrahmi ramadhan(Siram, red) ke PLTU Banten 2 Labuan OMU, lanjut I  Dewa Made Suci.

Ini bentuk kepedulian dari direksi untuk memberikan suport ke teman-teman dilapangan, juga sekaligus dalam rangka safari ramadhan, ujarnya.

Rangkaian acara ini juga diisi dengan santunan kepada anak yatim dari masyarakat sekitar atau dari 4(empat)wilayah desa penyangga PLTU Banten 2 Labuan OMU,  terangnya.

Yaitu anak yatim dari desa margasana dan desa margagiri yang ada di wilayah kecamatan Pagelaran,  serta desa sukamaju dan desa Cigondang di wilayah kecamatan Labuan, ucapnya.

Juga bantuan biaya pendidikan bagi warga desa Cimanggu kecamatan Cimanggu yang sempat viral di medsos beberapa waktu lalu, tambahnya.

Semua ini adalah bentuk sinergi kepada masyarakat sekitar, supaya bisa lebih berbahagia di bulan ramadhan yang suci ini, pungkasnya.

Adapun berdasarkan informasi, bahwa bingkisan sembako tersebut sebanyak 100 paket, bingkisan uang Rp 10 juta untuk 100  (seratus)orang anak yatim, dan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2.500.000. Selain para anak-anak yatim dari 4 desa penyangga, terlihat beberapa Sekdes hadir disitu. (Isum)

Pery menilai, penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB ini cukup profosional. Sebab kata Pery,  banyak kabupaten yang lain yang tidak dapat mempertahankan peringkatnya. "Kita alhamdulillah masih dapat mempertahankan, bahkan Kabupaten lain ada yang penilaian SAKIP nya turun,” ujarnya.

Diyakini Pery, untuk naik peringkat dalam penilaian SAKIP memang tidaklah mudah, butuh pembenahan yang lebih baik sehingga bisa terintegrasi. "Kita rasa ini sudah maksimal, harapan memang naik ke A, kita akan lakukan evaluasi kembali mungkin ada beberapa sistem yang belum terintegrasi,"tandasnya.

Dalam sambutannya PLT. Deputi kunwas RB Namanya Agus Uji Hantara mengatakan, untuk mengukur pengelolaan anggaran negara yang berorientasi hasil, Kementerian PANRB setiap tahunya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kata Agus, melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. “Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu Instansi Pemerintah,” jelasnya.

Selain melakukan evaluasi SAKIP, Kementerian PANRB juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil. "semakin tinggi indeks reformasi birokrasi maka semakin baik tata kelola instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi stakeholder dan berkontribusi pada capaian pembangunan nasional," ungkapnya.

Masih kata Agus, Kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. "Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,"imbuhnya.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memacu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan semakin meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,"sambungnya. (Isum / Foto Dok Pemkab Pandeglang)

Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan apel Polres Pandeglang, yang di hadiri oleh PJU Polres Pandeglang, Kapolsek Jajaran Polres Pandeglang serta seluruh anggota Polres Pandeglang.

Pejabat yang melaksanakan sertijab yaitu Polsek Labuan yang sebelumnya di jabat oleh Kompol Nono Hartono, SH., MH menjadi Kabagsumda Polres Lebak di gantikan oleh Kompol Hasan Khan.

“Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi, S.H.,S.I.K., M.H, mengatakan kegiatan ini merupakan hal yang biasa di lakukan dalam institusi Polri dan merupakan penyegaran bagi personil itu sendiri serta sebagai promosi jabatan di lingkungan Polres Pandeglang,” tuturnya

Disampaikan AKBP Hamam, kepada pejabat baru supaya dapat segera beradaptasi pada tugas dan tanggung jawab masing-masing guna memacu kinerjanya bersama anggota dalam menjaga situasi Kamtibmas Kabupaten Pandeglang tetap aman dan kondusif.

Kapolres juga menambahkan kegiatan tersebut juga dilakukan demi kepentingan dinas dalam hal ini Polres Pandeglang untuk keberlangsungan untuk melaksanakan tugas-tugas karena tugas kedepan sangat berat yang sudah barang tentu memiliki tantangan tersendiri “ungkapnya

Kegiatan Serah Terima jabatan tersebut tetap mengedepankan dan mematuhi Protokol kesehatan.(Isum/Foto Dok Polres Pandeglang)

"Prinsipnya kami siap amankan kebijakan pusat soal larangan mudik. Dan, kepada tokoh masyarakat agar siap membantu mengimbau warga," kata Andika usai mengikuti rapat virtual terkait kesiapan pengamanan pelaksanaan perayaan Idul Fitri 2021 di Markas Polda Banten, Kota Serang, Rabu (21/4).  Rapat yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo dari Mabes Polri di Jakarta tersebut diikuti oleh semua Polda dan Pemprov se-Indonesia.

Andika mengatakan, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat semata-mata untuk memutus penyebaran Covid-19. Disebutkan Andika, tren penyebaran Covid-19 cenderung meningkat setiap kali musim libur panjang usai. "Data menyebutkan setiap kali selesai liburan, itu kasus Covid-19 naik tajam. Oleh karena itu tidak mudik kita sekarang ini niatkan sebagai ikhtiar untuk mengakhiri pandemi," kata Andika.

Terkait kesiapan Pemprov Banten sendiri, Andika mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi lalu lintas berupa penyekatan di sejumlah titik untuk menghalau pemudik. Operasi dimaksud akan digelar di Pintu Tol Cikupa, Pintu Tol Merak, dan di sejumlah jalur arteri Kabupaten Tangerang seperti di Gerbang Citra Raya, Pasar Kemis, Kronjo, Tigaraksa, Jayanti, dan Solear. Untuk di wilayah Kabupaten Serang, penyekatan akan dilakukan di Simpang Asem, Cikande. Di Kota Serang, penyekatan akan dilakukan di Simpang Pusri. Sementara di Kabupaten Pandeglang, operasi tersebut akan digelar di kawasan Gayam.

Titik-titik Berikutnya adalah Gerem dan Gerbang Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Pelabuhan BBJ Bojonegara di Kabupaten Serang, dan di daerah perbatasan dengan Jasinga, Kabupaten Bogor, serta perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi di Cilograng, Lebak.

"Bentuk kegiatan operasinya sendiri adalah penyuluhan, himbauan dan sosialisasi, penjagaan dan pengaturan; penyekatan dan putar balik pemudik ke arah daerah asal," paparnya.

Lebih jauh Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten mencanangkan program Siaga Wisata Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Menurutnya, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan masyarakat berwisata pada momen libur Idul Fitri tahun ini, Pemprov Banten siap mengamankan kebijakan tersebut dengan melakukan sejumlah persiapan. Persiapan dimaksud meliputi koordinasi dengan stakeholder pariwisata di Banten tentang jaminan penyelenggaraan pariwisata akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Andika mengaku koordinasi terkait itu sudah dilakukan Pemprov Banten dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Polda Banten, Lanal Banten, Badan SAR Nasional Banten, hingga dengan Pos Pengamatan Anak Gunung Krakatau Pasauran dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Serang.

"Kita juga sudah koordinasi dengan Taruna Siaga Bencana Provinsi Banten, Kwartir Daerah Pramuka Banten, sampai dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota," katanya.

Menurutnya, sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 juga tengah dipersiapkan untuk dilakukan.

Pemprov Banten, kata Andika, juga akan memberikan insentif berupa honorarium kepada para pelaku pariwisata seperti Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata dan Balawista atau Badan Penyelamat Wisata Tirta.(Andre / Foto dok Pemprov Banten)