Dalam pertemuan tersebut, Deputi Executive Vice President II PT.KAI Yuskal Setiawan menegaskan pertemuan ini membahas tentang program pembangunan reaktivasi kereta api jurusan Rangkasbitung - Labuan.
"Reaktivasi Kereta api Rangkasbitung - Labuan merupakan program nasional, tentu saja untuk mewujudkan pembangunan tersebut kami harus berkoordinasi dengan Pemkab Pandeglang, "kata Yuskal.
Lebih lanjut Ia mengatakan merujuk Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang larangan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan lahan dijalur reaktivasi kereta.
"Berdasarkan surat edaran tersebut, daerah yang dilalui jalur reaktivasi kereta api rangkasbitung - Labuan tentu saja tidak boleh dimanfaatkan lahan milik PT.KAI dalam bentuk apapun, maka dari itu kami saat ini sedang menginventarisir mana saja aswt lahan milik PT.KAI, "tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan sebagai upaya mendorong progres pembangunan reaktivasi kereta api Rangkasbitung - Labuan, Pemkab Pandeglang telah membuat surat edaran Bupati Pandeglang nomor 005/97-Adm-Per/2020 tentang larangan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan lahan sepanjang jalur kereta api, tentu saja hal tersebut dalam rangka percepatan pembangunan reaktivasi kereta api Rangkasbitung - Labuan, "kata Tanto
"Pemkab Pandeglang sangat mendukung sekali pembangunan reaktivasi kereta Rangkasbitung - Labuan, karena masyarakat Pandeglang sangat membutuhkan moda transportasi masal yang mudah dan cepat, "ucap Tanto.
"Kami yakin jika transportasi kereta ini sudah terwujud, dampaknya sangat besar bagi Pemkab Pandeglang dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, "terang Tanto.(isum)
Posting Komentar