Harian Rakyat Banten

Pandeglang,- Berdasarkan informasi, bahwa berapa wilayah di kabupaten Pandeglang masih belum surut betul dari genangan air pasca musibah banjir.

Dan hal ini pula yang membuat para kader PKS Pandeglang terjun ke lokasi banjir, mulai dari wilayah kecamatan patia, sukaresmi dan Panimbang.

Mereka terdiri dari ketua DPD PKS Pandeglang bernama Tb Asep Rafiudin Arief, Sekum DPD Pandeglang Hasan Afifi, Aleg DPRD Banten dari fraksi PKS Nurul Was'iah, Aleg DPRP Pandeglang Dede Sumantri, Korzon Dapil 5 Afit Hikmah Rahmatullah, dan para pengurus DPC serta Depra PKS, dikatakan Korzon Dapil 5 pada rabu (9/12/2020).

Sementara itu, Nurul Was'iah mengatakan, bahwa ia merasa sedih menyaksikan para pengungsi, ada yang di masjid, sekolah, bahkan ada yang masih bertahan di rumah masing-masing.

"Sedih rasanya melihat mereka (para pengungsi, red), di masa pandemi covid-19 belum berakhir.Harus bertahan di pengungsian, karena musibah banjir melanda kampung halaman mereka " terang Nurul Was'iah melalui akun facebook pada selasa (8/12).

Dilanjutkan Nurul, ia sangat bahagia sekali bisa mendampingi tim dari DPD PKS, DPC dan Depra untuk baksos di lokasi banjir patia, sukaremsi dan Panimbang.

Masih dikatakan Nurul, walaupun harus menaiki perahu kayu kecil dan sederhana untuk menjangkau lokasi banjir. Tetapi ada kebahagiaan tersendiri, pasalnya bisa bertemu mereka langsung untuk menyampaikan paket sembako secara langsung.

Memang ia sering melakukan baksos bersama teman -teman di PKS, tetapi tahun ini berbeda.Pasalnya ia seorang anggota legislatif (Aleg, red), dan mereka(konstituen,red) menitipkan suaranya ke saya, imbuh Nurul.

Ditambahkan Nurul, dari hujan semalam(senin, 7/12), ia membayangkan gimana ibu hamil, anak kecil dan balita harus bertahan di tempat pengungsian dan rumah dalam kondisi seperti itu.

Dilapangan saya bisa tersenyum untuk menghibur mereka, tetapi sampai di rumah saya menangis menyaksikan kondisi mereka disana, pungkasnya.(Isum)

PANDEGLANG,.- Pasangan nomor urut 1 Irna Narulita - Tanto Warsono Arban mengklaim unggul di 34 Kecamatan dari pesaingnya Thoni Fhatoni Mukson - Mifthaul Tamamy pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang 9 Desember 2020.

Juru bicara Pasangan Irna Narulita - Tanto Warsono Arban, Iing Andri Supriadi mengatakan, keunggulan tersebut hasil hitung cepat timnya. Sehingga, diketahui paslon nomor 1 unggul pada 34 Kecanatan dari 35 kecamatan se Kabupaten Pandeglang.

"Akurasi ini hampir 99 persen, karena kita ambil langsung dari tim di lapangan di tiap TPS. Sehingga, kita bisa cepat mengetahui hasil dari tim di lapangan, dan kita unggul di 34 Kecamatan, sedangkan 1 kecamatan Labuan kita kalah, tetapi memang tidak jauh selisihnya," kata Iing, kepada Kabar Banten, Kamis (10/12/2020).

Untuk itu, kata dia, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, tokoh agama, relawan dan Partai pengusung dalam mensukseskan Irna- Tanto.

"Kami mengucapkan kepada semuanya, sebab kemenangan ini milik masyarakat pandeglang semuanya. Untik itu, mari kita bersama-sama membangun Pandeglang kedepan lebih maju dan sejahtera lagi, sebab bu Irn dan pak Tanto selama ini sudah terbukti dalam membangun Pandeglang," katanya.

Selain itu, kata politisi muda partai Demokrat ini menambahkan, mengajak pasangan nomor urut 2 Thoni Fhatoni Mukson- Mifthaul Tamamy bersama untuk membangun Pandeglang.

"Pemilihan sudah usai, kami berharap pak Thoni dan pak Imat, juga bisa menerima hasil pilkada ini. Sehingga, mari kita bersama-sama untuk membangun Pandeglang, karena pada dasarnya kita semua ingin pandwgkang itu, masyarakatnya lebih maju dan sejahtera," tuturnya.

Sementara itu ketua Tim Thoni-Imat, Eli Mulyadi mengatakan, dalam menyikapi hasil Pilkada Paslon 02 akan terlebih dahulu menunggu hasil perhitungan suara yang ditetapkan melalui  Pleno KPU Kabupaten Pandeglang. Katanya, Sebagai pembelajaran dan perbaikan proses demokrasi pada Pilkada kedepan, Paslon 02 akan tetap melaporkan terkait masifnya keterlibatan ASN dan Aparatur Desa pada Pilkada Kab Pandeglang kepada Bawaslu, Gakumdu, Mendagri, Komisi ASN, Menpan dan lembaga hukum lainnya.

"Sebagai upaya perbaikan bagi penyelenggaraan Pilkada kedepan, Paslon 02 akan melakukan upaya hukum terhadap adanya dugaan pembiaran pelanggaran Pilkada di Kabupaten Pandeglang oleh lembaga penyelenggara dan Pengawas kepada DKPP dan lembaga hukum lainnya," ucapnya.

Untuk itu, Paslon 02 mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Partai Pengusung dan Partai Pendukung, Tim Pemenangan, Anggota legislatif ( DPR RI/Prov/Kab),  organ relawan dan para simpatisan yg telah berjuang bersama2 pada Pilkada Kabupaten Pandeglang.

"Terimakasih kepada Alimil ulama, tokmas, dan masyarakat kabupaten Pandeglang yg telah membantu paslon 02 pada pilkada Pandeglang.

Paslon 02 memyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung 02, kita akan tetap berjuang kedepan untuk perubahan Kab Pandeglang kearah yg lebih baik," ujarnya.*(Isum)

CILEGON - Beredarnya pemberitaan sejumlah media dan postingan media sosial sejumlah akun yang mengunggah informasi bahwa ada dugaan money politik yang dilakukan Tim Paslon 01 Pilkada Cilegon di Kelurahan Bendungan, dinilai sebagai bentuk fitnah dan kampanye hitam yang dilancarkan oleh lawan politik.

Saat dikonfirmasi, Ahmad Munji selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Ali Mujahidin-Firman Muttakin, membantah bahwa ada timnya yang melakukan praktik money politic di RT 06/03 Kelurahan Bendungan sebagaimana diberitakan di media.

Ahmad Munji menilai di hari tenang ini pihak lawan politiknya mulai menyebar fitnah dan kampanye hitam, karena sudah khawatir kalah dalam pemungutan suara besok 9 Desember 2020.

"Yang diberitakan itu fitnah dan bentuk kampanye hitam. Bisa dilihat konstruksi tulisan beritanya, narasumber tidak menjelaskan siapa pelakunya tapi hanya menyebut Paslonnya. Apalagi dalam berita itu disambung oleh statement dari anaknya calon walikota Ratu Ati Marliati, si Rizki. Jelas-jelas ini opini hitam yang digiring dan fitnah keji," ujar Munji kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

Munji juga menilai, praktik kampanye hitam terhadap Paslon 01 terkait penyebaran berita fitnah terlihat massif dilakukan oleh kubu Paslon 02.

"Bisa dilihat di media sosial, Relawan 02 yang namanya Isbat itu langsung mengunggah dan menuduh ke kita, penyebaran massif di grup-grup whatsapp juga mereka lakukan, padahal ini informasi fitnah dan kampanye hitam," ungkap Munji.

Dia juga meyakini bahwa produk berita fitnah terhadap Paslon 01 tersebut dibuat oleh media-media yang diduga terafiliasi dengan Tim Paslon Ati-Sokhidin.

"Saya sebut saja media Berita Karya itu kan punya orang Golkar pimpinan perusahaannya. Ada lagi media Harian Banten yang perusahaannya juga diduga terafiliasi dengan Relawan Paslon 02. Jadi jelas ini bukti nyata fitnah dan kampanye hitam yang dilakukan oleh Tim Paslon 02. Ini adalah pelanggaran di hari tenang, yang membuat situasi tidak kondusif," tegas Munji.

Tidak hanya membantah dan mengklarifikasi, Munji juga menyatakan akan melakukan pelaporan kepada Bawaslu terkait kampanye hitam yang diduga dilancarkan oleh Tim Paslon 02.

Munji juga akan menempuh laporan ke Dewan Pers untuk memperkarakan media online yang telah membuat berita bohong dan tidak berimbang, terlebih media tersebut diduga memiliki hubungan dengan Paslon di Pilkada Cilegon ini.

"Ini masuk delik fitnah dan bisa dijerat UU ITE dan juga kampanye hitam dalam Pilkada, makanya kita akan laporkan ke Bawaslu segera. Selain itu kita juga akan ke Dewan Pers melaporkan media-media yang tidak menjalankan fungsinya dan melanggar kode etik jurnalistik. Ini tidak boleh kita diamkan," tegas Munji.

Hal senada diungkapkan Sayuti Zakaria, Sekretaris Tim Pemenangan MULIA. Ditegaskannya, bahwa praktik kampanye hitam di Pilkada Cilegon 2020 terancam pidana sebagaimana diatur dalam UU No.10/2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye, yaitu menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," tegas Sayuti.

Sementara diberitakan di sejumlah media, ada warga RT06/RW03, Kelurahan Bendungan, yang bernama Tomi mengaku dirinya didatangi oleh dua orang yang diduga tim pemenangan atau relawan Paslon 01 dan memberi uang Rp 150 ribu untuk mengarahkan memilih Paslon 01.

Warga bernama Tomi itu mengaku didatangi pada Senin (7/12/2020) kemarin sekitar pukul 16.00 WIB. (PRam)

Pandeglang - Selesai cuti kampanye, Bupati Irna Narulita langsung terjun kelapangan meninjau masyarakat yang rumahnya terendam banjir di beberapa kecamatan, Senin (7/12/2020).

Terjadinya banjir tahunan dibeberapa Kecamatan ini disinyalir adanya luapan dari sungai Cilatak, Ciliman dan Cimandahan. Oleh sebab itu Bupati Irna Narulita berkordinasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3). "Kita akan sampaikan terkait banjir ini, saya kira ini ter sendimentasi pada aliran sungai sehingga meluap saat terjadi curah hujan yang tinggi, ini harus segera dinormalisasi,"demikian dikatakan Bupati Irna saat meninjau banjir di Desa Mekarjaya Kecamatan Panimbang.

Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Salurkan Bantuan Logistik Untuk Korban Banjir

Irna meminta, masyarakat bersabar karena dirinya saat ini akan berupaya dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap terjadi tahunan akibat luapan sungai. "Kami nanti juga berkoordinasi dengan provinsi, semoga masalah banjir ini bisa segera tertangani,"imbuhnya.

Saat meninjau banjir, Irna juga memberikan bantuan logistik untuk para warga yang rumah nya terendam banjir. Kecamatan yang didatangi yaitu Panimbang, Sobang dan Sukaresmi.

Sementara Surya Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan jika hingga saat ini sudah ada 9 Kecamatan yang terendam banjir. "Dari laporan yang masuk yaitu Cikeusik, Munjul, Angsana, Picung, Panimbang, Sukaresmi, Sobang, Patia dan Saketi, dan yang cukup tinggi ada di Kecamatan Sobang dan Cikusik," ungkapnya.

Surya juga menyampaikan, logistik dan perahu karet saat ini sudah diturunkan ke beberapa Kecamatan yang terendam banjir walaupun memang masih jauh dari cukup. "Perahu karet masih butuh 10, kita akan minta dukungan dari Provinsi Banten dan dunia usaha yang siap mensuport," pungkasnya.(isum)

PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban meninjau sekaligus memberikan bantuan logistik bagi korban musibah banjir dibeberapa lokasi yang terdampak, tepatnya di Kecamatan Patia, Munjul dan Kecamatan Cikeusik, Senin (7/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tanto Warsono Arban menyampaikan turut perihatin atas musibah banjir yang menimpa warga Pandeglang khususnya wilayah Pandeglang Selatan.

“Hari ini kami bersama Bupati Pandeglang usai melakukan cuti kampanye, tugas pertama, kita langsung turun kelapangan meninjau dan memberikan bantuan bagi para korban. Kami harus pastikan kebutuhan warga yang terdampak banjir harus terpenuhi, baik itu kebutuhan pokok, kondisi kesehatan warga dan sebaginya, makanya saat ini bantuan langsung kami salurkan, dan tim kesehatan kami intruksikan agar selalu stanby memantau perkembangan kesehatan warga yang terkena musibah banjir, “ucap Tanto.

Lebih lanjut Ia mengatakan untuk menanggulangi masalah banjir yang sering terjadi setiap tahun, tentunya Pemerintah daerah selalu mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemprov Banten untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pandeglang terkait dengan normalisasi sungai, sodetan dan lain sebagainya, “Upaya ini setiap tahun terus kita lakukan, akan tetapi tahap awal Pemerintah daerah untuk penanggulangan banjir ini hanya bisa bereaksi cepat dan sigap yaitu memberikan bantuan yang dibutuhkan para korban,“kata Tanto.

Tanto menghimbau kepada masyarakat Pandeglang agar selalu siaga dan waspada, “Pandeglang merupakan daerah yang rawan bencana salah satunya adalah bencana banjir, oleh sebab itu kami memohon kepada masyarakat Pandeglang untuk tetap waspada, pemerintah daerah akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah banjir”, himbaunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriyah mengatakan saat ini pihaknya bersama para relawan intens terjun kelapangan meninjau lokasi banjir dan menyalurkan bantuan bagi warga,

“Adapun jenis bantuan yang disalurkan seperti makanan siap saji diantaranya mie instan, biskuit dan air mineral, karena para korban juga membutuhkan asupan makanan yang bergizi, selain makanan siap saji, kami juga berikan bantuan selimut, tempat tidur, kasur lipat dan mendirikan dapur umum dibeberapa wilayah yang terdampak banjir,” katanya.(Isum)

Pandeglang,-Dalam hitungan belasan hari lagi, perayaan natal dan pergantian tahun baru masehi segera tiba. Dan berdasarkan informasi yang didapat pada senin (7/12/2020), harga telur ayam negeri di pasaran mulai meranjak naik.

Sementara itu, salah satu pedagang telor di pasar tradisional Labuan kecamatan Labuan,Sebut saja Udin(45) mengatakan, bahwa saat ini harga telor ayam sekitar Rp 26.000 per kilogram.

Besok harganya naik lagi, sekitar Rp 27.000 per kilogramnya.

Masih dikatakan Udin, pasokan telor lancar, tetapi harga dari distributor juga naik. Sehingga secara otomatis harga di pedagang juga naik, ucapnya.

Dilanjutkan Udin, juga mungkin ini dampak dari cuaca hujan terus, bisa juga menjelang natal dan pergantian tahun baru.

Terpisah, salam seorang warga sekitar bernama Iis menuturkan, baru minggu lalu harga telor ayam sekitar Rp 25.000 per kilogram.

"Baru seminggu lalu harganya masih Rp 25.000, hari ini sudah Rp 26.000", terangnya.

Bahkan kata pedagang, besok sudah Rp 27.000, pokoknya harga sembako selalu ada kenaikan. Setiap menjelang hari raya lebaran, natal dan tahun baru, juga pas banyak warga yang merayakan pesta, selalu aja ada kenaikan harga dari beberapa bahan pokok, pungkasnya.(Isum)

SERANG - Kepolisian Daerah (Polda) Banten gelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Bupati/Walikota dan Hitung Suara Pilkada Serentak tahun 2020 di lapangan apel Mapolda Banten, Senin (07/12/2020).

Apel ini dipimpin langsung oleh Irjen Pol Drs. Fiandar dan didampingi oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Drs. Ery Nursatari, Irwasda Polda Banten Kombes Pol Ady Soeseno, para Karo, para Direktur, para Kabid dan Ka Spn Mandalawangi.

Dalam amanatnya, Fiandar menyampaikan bahwa apel pergeseran pasukan ini memiliki makna yang strategis.

"Ini sebagai implementasi tahapan manajemen operasi dan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan akhir serta memantapkan kesiapsiagaan seluruh seluruh personel. Sehingga diharapkan kita dapat menunaikan tugas pokok dan peranan Polri secara optimal guna mengamankan dan menyukseskan Pilkada serentak," kata Fiandar.

Fiandar juga mengatakan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan fase yang sangat penting dalam proses PilkadaPilkada.

"Dalam hal itu, kita akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada dan menimbulkan kerawanan Kamtibmas. Dalam konteks stabilitas Kamtibmas Polri sebagai Aparatur Negara yang memiliki tugas pokok sebagai pemelihara Kamtibmas penegak hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Polda Banten akan mengawal menjaga dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sebagai implementasi peranan dan tanggung jawab kami sebagai Polri," ucap Fiandar.

Seperti diketahui, jumlah TPS seluruhnya ada 6.092 TPS, yaitu untuk Kabupaten Serang 3.065 TPS, Kota Cilegon 784 TPS dan Kabupaten Pandeglang 2.243 TPS.

"Ada sekitar 3.831 personel Polri yang terlibat dalam pengamanan pemungutan suara, yang terbagi dalam Pam TPS dan BKO di Polres setempat. Sedangkan dari unsur TNI 1.074 Personel dan Linmas 12.431 Personel," terang Fiandar.

Terakhir Fiandar menyampaikan beberapa hal kepada personel untuk dipedomani dan dilaksanakan.

"Jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, petakan setiap potensi kerawanan pada setiap TPS, Jalin kerja sama dengan penyelenggara Pilkada, TNI dan masyarakat, jaga komitmen dan netralitas, segera lakukan penyesuaian diri dan orientasi lapangan.

Ditemui usai apel, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengimbau tentang netralitas Polri dalam Pilkada dan patuhi prokes.

"Agar kepada semua personel menjaga netralitas Polri dalam Pilkada 2020 ini, agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak," tutup Edy Sumardi. (Isum)

Assalamu’alaikum Sahabat Dermawan,

Innalillahi Wa Innailaihi Raaji’uun

Wilayah Kabupaten Lebak dikepung banjir pada Minggu (6/12) dini hari akibat curah hujan yang tinggi.

Banjir merendam 14 Kecamatan dan 37 Desa, dilaporkan 1.200 rumah terendam banjir, 29 rumah rusak akibat longsor, 13 diantaranya rusak berat. Terjadi jalan amblas sepanjang 10 meter di ruas jalan muncang - leuwidamar dan jalan poros mekarmanik.

Sahabat,

Mari kirimkan doa dan sedekah terbaik kita untuk para saudara yang kini tertimpa duka bencana.

Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk tetap tabah dan kuat menghadapi ujian di tengah pandemi.

Dampingi dan kuatkan mereka di masa darurat ini melalui :

BNI Syariah # 88 0000 9313

MANDIRI # 1270010310934

a.n Aksi Cepat Tanggap

1 sedekah darimu, selamatkan ribuan jiwa.

Informasi Aksi Cepat Tanggap :

SMS Center : 0813 1515 4995

WA: http://bit.ly/CustomerRelationshipACTBanten

IG : act_banten

Website : www.act.id

Serang,- Keberhasilan Provinsi Banten dalam Program HIV/AIDS dan IMS tahun 2020 ini mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat. Hal itu ditunjukkan dengan diraihnya Penghargaan Atas Capaian Program HIV/AIDS Dan IMS Tertinggi Tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan RI (Selasa, 1/12/2020).

Dalam penanganan HIV (human immunodeficiency virus)/AIDS (acquired immune deficiency syndrome) dan IMS (infeksi menular seksual), Provinsi Banten melaksanakan tiga (3) Program Strategi Aksi Daerah (SRAD). Yaitu: Tiga Zero (3 Z), Tiga Eleminasi (3 E), dan 90.90.90 (Tiga 90). Merupakaqn tiga program yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

Pada Program Tiga Zero (3 Z) meliputi: zero infection (tidak infeksi baru HIV/AIDS); zero AIDS related death (tidak ada kematian akibat AIDS); serta, zero discrimination (tidak ada stigma dan diskriminasi kepada penderita HIV/AIDS).

Pada Program Tiga Eleminasi (3 E) meliputi: pencegahan penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui.

Pada Program 90.90.90 meliputi: 90 dapat diketahui status baru HIV; 90 orang status baru HIV, 90 orang mendapatkan obat ARV gratis; serta, 90 orang yang sudah mendapatkan pengobatan ini sumur hidup bisa mengalami penurunan kadar virusnya sebesar 90%.

Dalam penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Banten, KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) menjadi leading sector dalam sinergitas penanggulangan HIV/AIDS bersama OPD terkait sebagai mitra kerja. Selain KPA, mitra kerja di luar OPD saat adalah Yayasan Bina Muda Gemilang (BMG), Yayasan Kotex Mandiri, KAPETA, serta OPSI.

Hingga saat ini, di Provinsi Banten terdapat 27 layanan rujukan HIV/AIDS. Meliputi rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, hingga pusat kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sebagai Ketua Pelaksana KPA Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten 2020 mengungkapkan terhadap tiga (3) zero diperlukan program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terhadap masyarakat khususnya tentang virus HIV.

Diharapkan, lanjut Wagub, pemanfaatan teknologi informasi dalam program KIE dapat membangun kesadaran publik terkait dengan upaya bersama pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Banten. Termasuk pula melibatkan alim ulama dan tokoh lintas agama dalam program KIE pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Banten.

Dikatakan, komitmen seluruh pihak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Provinsi Banten.

Dipaparkan Wagub, dukungan dari Pemprov Banten berupa implementasi Perda 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Pergub Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten, dan Pergub 56 tahun 2017 tentang Hibah Bansos untuk KPA sebagai penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menekan laju penularan HIV dan AIDS.

Wagub juga menekankan perlunya sinergitas dari seluruh unsur dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Banten. Dari segi kebijakan, fasilitas layanan kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat sebagai mitra kerja KPA Provinsi Banten harus

berkolaborasi dan bekerjasama.(red)

Serang,- Bawaslu hari ini memulai  Patroli Pengawasan Anti politik Uang selama Tahapan Masa Tenang Pilkada  2020. Dimulai pada Minggu hingga Selasa (6- 8 Desember 2020 ). Patroli dilakukan serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan  pilihan  pemilih.  Kegiatan  itu  diluncurkan  Sabtu  (5/12)  ini  melalui  apel serentak pengawas pemilu seluruh Indonesia termasuk di Banten. 

Patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada 2020. Di antaranya adalah kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik politik uang. Dalam melakukan patroli, Bawaslu juga melibatkan kepolisian. Anggota polisi turut bersama pengawas pemilu untuk memastikan tidak ada tindak pidana pemilihan politik uang. 

Pencegahan ini semakin penting dilakukan mengingat berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu  pada  10  hari  ketujuh  kampanye,  setidaknya  ditemukan  37  dugaan  pelanggaran praktik politik uang se-Indonesia, termasuk yang telah diputusakan oleh pengadilan Negeri Tangerang terhadap kasus politik uang yang terjadi di Kota Tangserang Selatan. 

Patroli pengawasan yang dilakukan selain untuk mencegah politik uang juga ingin memastikan pemilih memahami dan menegakkan protokol kesehatan  pencegahan  penularan  Covid-19  (prokes)  pada  saat  pemungutan  suara, memastikan  distribusi  perlengakapn  pemungutan  suara (logistik) di TPS telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Dan juga, memastikan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) oleh jajaran KPU.

Patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI.  Kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak Pilkada 2018 ini adalah kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan. Sosialisasi dilakukan baik secara verbal maupun penyebaran bahan sosialisasi dengan tetap memperhatikan prokes. Selain kegiatan luring, sosialisasi juga dilakukan melalui media daring dengan melibatkan pemilih sebanyak- banyaknya.

Aktivitas patroli akan dilakukan dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai atau kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran agar pesan dapat lebih diterima oleh pemilih.

Patroli pengawasan telah dilaksanakan sejak penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Program ini diketahui menekan angka praktik politik uang untuk memengaruhi keterpilihan pemilih menjelang pemungutan suara, jelas Nuryati Kordiv pengawasan saat memberikan arahan pada Apel Patroli Pengawasan di Bawaslu Kota Cilegon. 

Nuryati menambahkan pula bahwa selama 10 hari ketujuh kampanye (25November -4 Desember ) Bawaslu mencatat 3.091 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka/pertemuan terbatas di 4 Kab/Kota se-banten ( Kab.Serang sebanyak 243,Kota Tangerang Selatan sebanyak 2647,Kab.Pandeglang sebanyak 24 dan Kota Cilegon sebanyak 177) .  

Sedangkan jumlah APK yang ditertibkan oleh Pengawas Pemilu sebantyak 14703 se-Banten dengan rincian Kab.Serang sebanyak 9.146, Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.973,Kab.Pandeglang sebanyak 1.034 dan Kota Cilegon sebanyak 2.584. Jumlah ini akan semakin bertambah karena hari ini Bawaslu serentak menertibkan APK dihari tenang.(Red/Dok.Bawaslu Provinsi)

Cilegon - Memasuki masa tenang kampanye Pilkada 2020, Polres Cilegon dan TNI bersama Satpol PP melakukan Pengamanan dan pengawalan Kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilaksanakan oleh Tim Bawaslu Kota Cilegon di sepanjang jalur Protokol Kota Cilegon dan Masing - masing Panwascam Minggu (6/12/2020).

Kapolda Banten Irjen Pol Drs fiandar melalui Kapolres Cilegon Akbp         Sigit Haryono, S.I.K.,S.H. menyampaikan bahwa Polres Cilegon dan TNI bersama Satpol PP melakukan Pengamanan dan pengawalan untuk lancarnya kegiatan penertiban APK yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu.

"Kehadiran Polisi bersama TNI dan Satpol PP untuk pengamanan  kelancaran kegiatan penertiban alat peraga kampanye," ucap Sigit.

Sigit menyampaikan Penurunan semua APK dilakukan karena saat ini Pilkada sudah memasuki masa tenang, petugas melakukan pencopotan Puluhan  APK, baik itu spanduk, baliho, bendera maupun stiker yang terpampang di ruas-ruas jalan

"dalam masa tenang ini, tidak ada lagi kegiatan kampanye maupun APK yang masih terpasang, untuk itu diharapkan ada kerja sama semua pihak, khususnya para tim sukses pasangan calon agar semua APK yang ada, agar segera dicabut, " Ujar Sigit

Sementara itu Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi

Menyampaikan bahwa hari ini Kepolisian bersama TNI dan Satpol PP melakukan Pengamanan dan pengawalan untuk lancarnya kegiatan penertiban APK yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu.

"Mari kita sukseskan Pilkada Serentak tahun 2020 ini, menjadi Pilkada yang sehat dan damai, dengan tetap mematuhi semua aturan yang telah ada, termasuk protokol kesehatan pencegahan covid-19.” Kata edy Sumardi (Isum)

Pandeglang,- Bertempat di villa Samudra  kecamatan Carita kabupaten Pandeglang, DPP generasi muda (Gema) Mathla'ul Anwar laksanakan ajang silaturrahmi para pengurus. Adapun agenda tersebut mengambil tema "Leadership camp", dan pelaksanaanya selama dua hari. Dari jumat hingga sabtu atau dari 4-5 Desember 2020, berdasarkan pantauan pada jumat (4/12).

Dalam agenda tersebut, terlihat beberapa tokoh, diantaranya KH Ahmad Sadeli Karim adalah Ketum PB Mathla'ul Anwar, H Embay Mulya Syarif tokoh Banten, Ustad Lili Nahriri pimpinan pondok pesantren Tahpizd Qur'an Mathla'ul Anwar dan Ahmad Yakub.

Sementara itu, Ketum DPP Gema Mathla'ul Anwar bernama Ahmad Nawawi Arsyad mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah ajang silaturrahmi antar pengurus. Selama ini kan pandemi covid-19, sehingga agenda rapat atau kegiatan selalu dilaksanakan melalui Daring atau meeting zoom, katanya.

Masih dikatakan Ahmad Nawawi, selain itu, sesuai dengan tema, ajang ini dalam rangka menguatkan kapasitas para pengurus dan sekaligus silaturrahmi antar pengurus.

Dan kegiatan ini, karena masih suasana pandemi covid-19, baik para pembicara maupun peserta tetap mengedepankan atau mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer, terangnya.

Dilanjutkan Ahmad Nawawi, berharap para pengurus Gema Mathla'ul Anwar atau kawan-kawan sesama pengurus dengan adanya kegiatan ini.Bisa meningkatkan kemampuan dalam ber organisasi, lebih wer, lebih respek, lebih mau ber organisasi yang benar dan baik juga yang bisa bertanggung jawab, pungkasnya.

Ditempat yang sama, salah satu pengurus DPP Gema Mathla'ul Anwar bernama H Ali Fikri menuturkan, bahwa ia sengaja mem fasilitasi kegiatan ini di tempatnya atau villa Samudra carita. Pasalnya Gema Mathla'ul Anwar ini sebagai organisasi besar, supaya bisa lebih greget dalam berkiprah.(Isum)

PANDEGLANG – Sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengkampanyekan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan melibatkan para ulama yang tergabung dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang, bertempat di Hotel S'Rizki, Rabu (2/12/2020).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Achmad Sulaiman mengatakan penyakit menular dan tidak menular masih menjadi masalah kesehatan yang bisa menyebabkan kematian, “maka dari itu diperlukan penanggulangan dan pencegahan secara menyeluruh, “kata Achmad Sulaiman.

Lebih lanjut Ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Pandeglang, diantaranya penanganan  DBD sebanyak 643 kasus, percepatan eliminasi malaria tahun 2021, penanganan gigitan hewan penular rabies (GHPR) sebanyak 32 kasus, 1681 penanganan penderita TB  positif, penanganan penderita HIV tahun ini sebanyak 34 kasus, perlindungan ibu hamil dan anak baru lahir, serta pemberian obat cacing pada usia 1-12 tahun yang telah mencapai 95 persen, “Adapun penanganan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa telah dilakukan program PTM Keswa masuk pada standar pelayanan minimal dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 2.405 kasus,”tuturnya.

Ia menambahkan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular ini diperlukan koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, diantaranya MUI, “karena peran dari MUI sebagai lembaga independen yang mewadahi para ulama dianggap mampu mendukung program-program kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,” ucap Achmad Sulaiman.

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dalam masa pandemi covid-19, lanjut Achmad, “kami juga merencanakan kegiatan vaksinasi covid-19 pada awal tahun 2021. Saat ini masih meyusun Microplaning dari mulai sasaran, kebutuhan vaksin, kebutuhan petugas dan jadwal pelaksanaan vaksinasi covid-19,”ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan kampanye program pencegahan dan pengendalian penyakit harus dilakukan secara masif sesuai dengan sasaran dan indikatornya, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ini tentu saja harus melibatkan seluruh komponen dalam rencana aksi, “agar pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Pandeglang mencapai target indikator yang telah ditetapkan,”kata Pery.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar, maka dari itu Pemerintah daerah terus berupaya melakukan yang terbaik, dengan tujuan agar derajat kesehatan masyarakat Pandeglang bisa terwujud dengan baik, “ujarnya.(Isum)

Pandeglang, - Kelangkaan pupuk menjadi topik utama yang disampaikan masyarakat Pandeglang dalam reses masa sidang ke-satu tahun 2021, anggota DPRD Banten Dapil 9 Pandeglang Hj.Nurul Wasi'ah,Amd.Keb, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember hingga 11 Desember 2020.

Seperti diketahui, Kabupaten Pandeglang memiliki wilayah pertanian terluas di provinsi Banten, luasnya mencapai 54.768 hektar menurut data statistik.

Dalam sesi diskusi jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) saat reses, kelangkaan pupuk dikeluhkan oleh salah satu warga kampung pangalengan desa cimoyan kecamatan Patia, Jaed, "akhir-akhir ini saya dengan para petani lain sangat sulit mendapatkan pupuk, tidak tahu kenapa, katanya harus pakai kartu tani, sedangkan tidak semua masyarakat memiliki kartu itu (kartu tani-red)", ungkapnya.

"Jangankan pupuk bersubsidi dari pemerintah, untuk beli secara mandiri pun kami kesulitan," terang Jaed.

Menjawab jaring asmara soal keluhan masyarakat, Nurul Wasi'ah menyampaikan, dari delapan titik kunjungannya selama sebelas hari, ia mendapati saat ini rata-rata keluhan yang sama (kelangkaan pupuk-red) juga dirasakan petani yang lainnya.

"Alhamdulillah soal kelangkaan pupuk ini telah menjadi fokus pembahasan di PKS dari pusat hingga kabupaten, kemarin (1/12) Fraksi PKS DPRD Pandeglang telah mengumpulkan pihak terkait, dan membahas soal ini (kelangkaan pupuk-red) dengan dinas pertanian, perwakilan penyuluh, praktisi media dan akademisi, melalui rapat virtual", kata Nurul Wasi'ah.

"Sedangkan di DPRD Provinsi, kami komisi dua telah memanggil dinas terkait, terungkap menurut hasil audiensi bahwa, ternyata pupuk bukan langka akan tetapi sulit diakses, karena perubahan sistem distribusi melalui perbankan dengan sistem non tunai", ujar Nurul kepada masyarakat.

Masalah kelangkaan pupuk ini sudah mulai bisa di urai kata Nurul, Insya Allah kami akan tindak lanjuti agar segera terselesaikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sekretaris umum DPD PKS Pandeglang H.Hasan Afifi, Koordibator zona Afit Hikmah Rahmatullah, DPC PKS Kecamatan Dapil  lima, tokoh masyarakat setempat dan tokoh perwakilan perempuan. (Isum).*

Pandeglang - Logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang mulai didistribusikan, pendistribusian pertama ini untuk 6 Kecamatan yaitu Bojong, Picung, Angsana, Munjul, Cikeusik dan Dindangresmi. "Logistik yang dikirim ini berisikan diantaranya berisikan kotak suara, tinta, segel, formulir, sampul templet, dan pengukur suhu," demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Ahmad Sud'jai saat melepas logistik, dari gudang logistik KPU di Jl Lintas Timur Amd, Kampung Samaboa, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan Sudjai, logistik yang di distribusikan sekarang memang masih belum lengkap. Karena kata Sudjai, minus Formulir C 1 rekapitulasi dan  kejadian khusus. "Keterlambatan ini memang dari percetakan, dan bukan hanya Pandeglang tapi ini se Banten. Tapi logistik kan harus tetap didistribusikan," tandasnya

Sementara Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pandeglang Gunawan Rusminto mengatakan, dirinya berharap pergeseran logistik bisa sampai dengan aman dan terkendali. Untuk itu kata dia, pihak yang bertugas mengawal logistik selalu menjaga keamanan dan ketertiban. " Kita jaga keamanan logistik ini dengan baik, agar sampai dengan aman dan selamat," ujarnya

Ia juga menilai, semua kecamatan sudah siap melaksanakan Pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. "Setelah kami pantau ke beberapa kecamatan, persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh PPK, saya yakin partisipasi masyarakat dikisaran angka 75%-85%," pungkasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang Ade Mulyana mengatakan, walaupun kotak suara saat ini belum tersegel lantaran ada dua logistik yang belum lengkap, pihaknya menjamin tidak akan ada kotak terbuka. "Ini tidak boleh dibuka dulu, ketika sudah dua logistik kekurangannya baru kita buka bersama dan langsung di segel,"imbuhnya.

"Kekurangan dua logistik tadi sesuai informasi dari KPU sore ini akan sampai," ujarnya.

Ade juga menyampaikan, jika pada tanggal 7 Desember 2020, kotak suara semua dipastikan dalam keadaan tersegel untuk digeser ke Panitia Pemungutan Suara  (PPS). "Saat digeser dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke PPS itu dalam kondisi tersegel, dan tanggal 8 Desember digeser ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," jelasnya.(Isum)

Pandeglang,- Ada berapa desa di wilayah kecamatan patia kabupaten Pandeglang terendam banjir, dan berdasarkan informasi ketinggian air hingga mencapai 70 cm.

Penyebab banjir adalah karena intensitas hujan tinggi, sehingga berdampak pada meluapnya air sungai disitu.

Dan hari ini (sabtu, 5/12/2020)pihak DPD PKS Pandeglang melalui para kadernya bergerak membawa puluhan paket sembako ke Desa Ciawi, yang merupakan salah satu desa di kecamatan Patia dimana ratusan rumah warga terendam banjir.

Sementara itu, salah seorang kader PKS bernama Afit Hikmah Rahmatullah menuturkan, bahwa ini baru tahap awal, ada puluhan paket sembako untuk di salurkan ke warga yang terdampak banjir.

"Baru turun puluhan paket sembako dari DPD PKS Pandeglang, dan ini baru tahap awal", ucapnya.

Dilanjutkan Afit, Baksos  untuk hari ini ini  sasarannya beberapa kampung yang ada di desa Ciawi, diantaranya kampung kramat, kampung citundun dan kampung pagerwaru.

Masih kata Afit, ada sekitar 347 kepala keluarga (KK) dari tiga kampung itu yang terdampak dari banjir.

Semoga dengan adanya bantuan paket sembako ini, bisa sedikit meringankan beban warga disana, pungkasnya.

Ditempat yang sama, salah seorang warga sekitar, Armi(52) mengatakan, dengan adanya bantuan sembako ini, saya banyak ucapan terima kasih kepada pihak PKS.

Warga lainnya bernama Isah(45) menuturkan, setiap ada musibah(banjir, red) pihak PKS cepat tanggap membatu. Itu yang ia rasakan bersama teman atau tetangganya selama ini.(ISum)

CILEGON - Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) yang merupakan Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 mengerahkan seluruh relawannya untuk aktif melakukan pemantauan di TPS pada gelaran Pilkada 9 Desember besok.

Selain melakukan pemantauan di TPS, kali ini JRDP menggelar sayembara unik. JRDP menyediakan hadiah khusus bagi warga yang berhasil menangkap dan melaporkan pelaku money politic atau politik uang menjelang pemungutan suara Pilkada di Kota Cilegon.

"Kami menyediakan hadiah Rp 1 juta bahkan Rp 2 juta, baik secara pribadi maupun kelompok yang berhasil menangkap tangan, berani melaporkan pemberi uang atau sembako kepada Bawaslu yang nanti dikawal bersama oleh JRDP," ujar Juru Bicara JRDP Cilegon, Cecep Irfanudin, saat menggelar konferensi pers, Jumat (4/12/2020).

JRDP bahkan sudah menyiapkan total hadiah hingga Rp 100 juta bagi para pelapor untuk upaya melakukan perlawanan terhadap praktik money politics.

"Untuk launching pertama ini kami siapkan total Rp 100 juta untuk para pelapor. Kalau antusiasme masyarakat bagus melawan politik uang, kami siap berikan tambahan lagi," ungkap Cecep.

Bukan hanya pelapor dan penangkap pelaku politik uang, penerima yang melaporkan pemberinya dan diproses hukum hingga terjerat pidana oleh Gakkumdu Bawaslu juga akan menerima hadiah yang sama. 

JRDP mengungkapkan, sayembara itu digelar untuk menindaklanjuti komitmen bersama yang sudah ditandatangani semua pasangan calon bersama dengan tim pemenangan.

Komitmen itu berupa janji dan sumpah tidak akan melakukan politik uang dalam Pilkada 2020.

"Politik uang itu menghancurkan demokrasi, kami berkomitmen untuk mendorong terwujudnya Pilkada yang bersih, jujur dan berkeadilan, dan memberi efek jera kepada para pelaku politik yang berbuat curang," tegas Cecep.

JRDP juga akan memfasilitasi laporan masyarakat secara serius, salah satunya dengan mendirikan Posko Lawan Politik Uang di Halte Taman Layak Anak depan Mapolres Cilegon, hingga hari pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

"Masyarakat ditunggu kedatangannya ke posko kami di depan Polres, datang dan laporkan dengan membawa bukti-bukti dan siapkan untuk bersaksi. Nanti hadiah akan kami langsung berikan, jika laporan sudah diterima oleh Bawaslu, kita kawal bareng bersama pelapor sampai ke Bawaslu," jelasnya.

Ditegaskan Cecep, sayembara tangkap pelaku money politics ini sebagai bentuk kritik dan juga tantangan kepada perangkat Bawaslu Kota Cilegon. Pasalnya, Bawaslu sejauh ini tidak terlihat kinerjanya dalam upaya penindakan atas dasar temuan-temuan sendiri.

"Bawaslu Cilegon itu mengelola dana miliaran rupiah, sekarang sudah punya perangkat pengawas sampai ke tingkat TPS, bahkan katanya melakukan patroli pengawasan, mana hasilnya? Tidak ada penindakan serius dalam hal money politik, padahal praktiknya sudah terang benderang dan nyata. Tapi Bawaslu hanya gembar-gembor masyarakat suruh melapor, sementara kerja tim pengawas mereka tidak pernah menemukan dan menindak fakta-fakta yang terjadi lapangan," tegas Cecep. (Pram)

CILEGON - Beberapa hari jelang pencoblosan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2020, terungkap adanya dugaan money politik berupa pembagian sembako kepada warga Kota Cilegon yang terdampak banjir pada Kamis, 3 November 2020.

Atas hal ini sejumlah elemen masyarakat meminta Bawaslu Kota Cilegon bekerja efektif dengan memaksimalkan fungsinya atas hasil temuan ini, dan melakukan penindakan terhadap politisasi bencana alam ini.

"Harusnya Bawaslu jangan hanya mengunggu laporan, karena mereka sudah punya perangkat sampai tingkat paling bawah yakni Pengawas TPS. Harusnya segera menelusuri dan bertindak," kata Rizki Putra Sandika, Koordinator Pemantau Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kota Cilegon, Kamis (3/12/2020).

Dengan adanya bukti indikasi money politik berupa pembagian sembako yang dilarang dalam Pilkada, maka Bawaslu seharusnya tegas dan cepat menyelidiki. Mengingat, Bawaslu tak hanya berfungsi menerima laporan, tetapi bisa segera menindaklanjuti dengan menjadikan bukti permulaan ini sebagai temuan.

"Kecuali tamu mau masuk kompleks baru wajib melapor ke keamanan, Bawaslu kan tidak seperti itu harusnya. Bawaslu ini kan memiliki perangkat yang sudah lengkap dan juga anggaran besar, harusnya ada kerja-kerja efektif dalam penindakan atas temuan pelanggaran, tidak hanya nunggu laporan saja," tegas Rizki.

Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Cilegon Syahrido Alexander mengatakan, adanya simbol yang menunjukkan afiliasi ke salahsatu Paslon saat memberikan sembako kepada masyarakat terdampak korban banjir bukanlah simbol kemanusiaan, dan yang menjadi permasalahan adalah simbolis seperti jari ketika direkam kamera oleh para timses.

"Suatu semiotik politisasi timses atau Paslon kepada korban banjir. Dan ini adalah money politik," ujar Rido.

Baginya, banjir menjadi suatu bukti bahwa Pemerintah sebelumnya gagal menata ruang publik, dan ini harus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kepemimpinan selanjutnya. Kedepan, masyarakat harus sadar bahwa kepemimpinan 5 tahun lebih penting dari pada soal sembako.

"Bawaslu harus tanggap mengenai ini, jangan diam seolah tidak terjadi permasalahan," pungkasnya.

Berdasarkan bukti permulaan yang beredar di sosial media, ada beberapa Paslon yang diduga melanggar Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana, terlihat dari unggahan foto yang diposting oleh akun media Facebook atas nama Mahdi Alif, dari foto itu terlihat Tim Pemenangan Ratu Ati-Sokhidin membagi-bagikan sembako dengan berpose salam dua jari sebagai simbol nomor urut.

Selain itu, Calon Walikota Cilegon nomor urut 4 Helldy Agustian juga terekam dalam video membagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir, yang diduga itu berupa sembako berupa mie instant. (Pram)

SERANG - Kapolres Serang AKBP Mariyono dampingi kunjungan Karolog Polda Banten Kombes Pol Teguh Dwi warsono, SH, MH ke gudang logistik pemilu KPU Kabupaten Serang.

Kunjungan Karolog Polda Banten dan rombongan dalam rangka untuk mengecek kesiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020.

Saat ditemui, Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan kunjungan Karolog Polda Banten dalam mengecek kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

"Hari ini saya mendampingi Bapak Karolog Polda Banten untuk mengunjungi gudang KPU Kabupaten Serang, guna mengecek kesiapan menjelang pelaksanaan pemilihan umum," kata Mariyono. Senin, (30/11/2020).

"Adapun ruangan yang dilakukan pengecekan, antara lain ruang jaga personel pengamanan dan ruangan gudang untuk menyimpan Logistik Pemilu dan ruangan pelipatan surat suara," lanjut Mariyono.

Mariyono menambahkan bahwa Polres Serang siap melakukan pengamanan di Pilkada Kabupaten Serang.

"Kita dari Polres Serang pada intinya siap untuk mengamankan Pemilukada Kab. Serang tahun 2020 ini. Dan tadi juga kita membahas kepada teman-teman di KPU Kabupaten Serang terkait teknis pemungutan suara bagi masyarakat yang ada di Rutan Polres Serang dan di Rumah Sakit" ucap Mariyono.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar menjelaskan di Kabupaten Serang tidak ada TPS Khusus.

"Di Kabupaten Serang tidak ada TPS khusus sehingga Pihak KPU Kabupaten Serang menggandeng TPS terdekat untuk melakukan Pemungutan suara keliling ke Rumah sakit dan rumah tahanan Polres dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi Paslon," jelas Abidin.

"Dan agar pihak Polres Serang memastikan terkait dengan tahanan yang mempunyai KTP Kabupaten Serang sehingga nantinya dapat dilakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan dapat memilih pada saat pemungutan suara serta berapa lama di Rutan Polres Serang," lanjut Abidin.

Masih kata Abidin, "Pihak KPU telah melakukan rapat dengan pihak rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Serang, dengan hasil rapat bahwa pihak rumah sakit nantinya sudah memberikan data pasien yang berdomisili dan memiliki KTP Kab. Serang dan berapa lama menginap di rumah sakit," imbuhnya.

Terkait distribusi logistik pemilu ke Pulau Tunda, Abidin mengungkapkan akan berkoordinasi dengan BMKG.

"Untuk distribusi logistik Pemilu ke Pulau tunda, kami akan menunggu informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca dan rencananya dijadwalkan pengiriman H- 2 sebelum pemungutan suara," ungkap Abidin.

"Dan H-3 dipastikan surat suara sudah berada di PPK semua. Kalo untuk logistik Pemilu tahun 2020 ada banyak tambahan Logistik Alat Pelindung diri (APD)," tutup Abidin.

Ditempat yang terpisah, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengajak kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat melakukan pemilihan suara di Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2020 tersebut.

"Guna mencegah penyebaran Covid-19, mari kita patuhi protokol kesehatan saat melakukan pencoblosan nanti. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau Handsanitizer dan menerapkan Physical Distancing," ujar Edy Sumardi.

Turut hadir dalam kunjungan ke Gudang KPU Kabupaten Serang tersebut, Karolog Polda Banten Kombespol Teguh Dwi warsono, SH, MH, Ketua KPU Kab. Serang Sdr. Abidin Nasyar, Kapolres Serang AKBP Mariyono, S.I.K, M.Si, Kabagops Polres Serang Kompol Feby Heriyanto, SH, S.I.K, Kasatintelkam Polres Serang IPTU Tatang, SH, Wakapolsek Cipocok AKP H. Awo, Kasipropam Polres Serang Ipda Eka dan Kanit 1 Intelkam Polres Serang Ipda Saeful sani, SE. (Isum)

Serang, -  Wali Kota Serang mengikuti rapat paripurna tentang Persetujuan Bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 digedung DPRD Kota Serang.

Kata dia, Raperda tersebut sudah mendapat persetujuan bahwa anggaran Kota Serang ditahun 2021 defisit Rp 75.514.208.522, kemudian dari anggaran pendapatan Rp 1.104.901.948.000 dan belanja daerah Rp 1.180.416.156.522.

Adapun perkiraan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit diperoleh dari proyeksi penerimaan silpa tahun anggaran sebelumnya dari perkiraan kelebihan target penerimaan pajak daerah, lain-lain pendapatan yang sah serta efisiensi belanja sebesar Rp 75.514.208.522, sehingga silpa tahun berkenaan Rp 0 rupiah.

"Selanjutnya Rancangan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran RAPBD, sesuai ketentuan yang ada, paling lama 3 hari kerja disampaikan ke Gubernur Banten untuk dievaluasi," kata Wali Kota Serang saat menyampaikan pendapat akhir Rancangan Peraturan Daerah.

Adapun perlu dilakukan evaluasi, lanjut Wali Kota Serang, oleh Provinsi Banten dengan tujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antar kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana RAPBD Kota Serang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lain. "Hasil evaluasi berupa keputusan gubernur disampaikan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan APBD oleh provinsi," jelasnya.

Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, dalam waktu 7 hari kerja, sejak diterimanya hasil evaluasi, pihaknya akan ditindaklanjuti/penyempurnaan oleh walikota dan DPRD. "Kita semua berharap agar Rancangan APBD tahun anggaran 2021 yang kita sampaikan ke provinsi telah sesuai dengan ketentuan dan dapat secepatnya dilakukan evaluasi dan untuk selanjutnya ditetapkan," katanya. (Isum/Foto Dok. Pemkot Serang)

Pandeglang,- Bertempat di blok pamatang, para petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) Sri Mukti 1 desa Banjarmasin kecamatan Carita kabupaten Pandeglang. Laksanakan penanaman perluasan arena tanam baru(PATB)padi gogo, ucap Kusmana sebagai koordinator penyuluhan (Korluh) pertanian kecamatan Carita. Pada senin (30/11/2020).

Ditambahkan Kusmana, adapun penanaman padi gogo tersebut di lahan darat atau ladang, dengan cara penanaman menggunakan tungkal(asek biasa petani menyebut). 

Luas area untuk PATB keseluruhan sekitar 20 hektare, dan baru tertanami 18 hektare, usia tanam baru 1 hingga 17 hst, imbuh Kusmana. 

Masih dikatakan Kusmana, dengan adanya kegiatan ini, para petani mau dan mampu bekerja sama. Dengan tujuan agar mendapat nilai tambah dari kegiatan penanaman tersebut, terangnya. 

Kegiatan seperti ini, bisa dilakukan di lahan darat atau ladang (huma), maupun di daerah tadah hujan.Dengan menggunakan varietas unggul invari-42,jelas Kusmana. 

Ditempat yang sama, ketua Poktan Sri Mukti 1 bernama Safkari menuturkan, selain bibit padi invari-42 juga ada pupuk berupa NPK insektisida dan herbisida. 

Terima kasih kepada pihak pemerintah daerah maupun pusat melalui dinas pertanian kabupaten Pandeglang, atas bantuanya semua ini kepada para petani kecamatan Carita khususnya, Pungkas Safkari.(Isum)

Pandeglang,- Bertempat di aula kantor puskesmas Carita, agenda lokakarya mini(Lokmin)antar lintas sektoral berlangsung pada senin (30/11/2020).Berdasarkan pantauan.

Adapun narasumber pada acara tersebut, kepala puskesmas Carita bernama Tien Sulaisiah dan pemegang program. 

Sedangkan tamu undangan terdiri dari camat Carita, Kapolsek dan Danramil, para kepala desa atau yang mewakili, para ketua penggerak PKK tingkat desa , para kader dan undangan lainnya.

Adapun camat Carita, Marda dalam sambutan mengatakan, bahwa dengan adanya kegiatan Lokmin ini.Kita harus bersyukur, pasalnya apa saja yang telah di capai dan yang harus di evaluasi terkait kesehatan di wilayah kecamatan Carita ini.

Sementara itu, berdasarkan hasil cakupan hingga oktober 2020.Terkait dengan masih adanya ibu meninggal saat melahirkan, anak meninggal saat dilahirkan. Serta balita gizi buruk, balita gizi kurang, kasus stanting dan kekurangan bangunan pos yandu. Itu bukan hanya tugas pihak puskesmas semata, terang Kapus carita.

Dilanjutkan Tien Sulaisiah, dengan masih rendahnya terkait hasil program dan ada beberapa kasus. Maka harus ada tindak lanjut kerja sama antara pihak puskesmas dengan muspika, yang di dalamnya ada camat, Kapolsek dan Danramil.

Juga pihak kepala desa se kecamatan Carita, para kader, supaya ke depan lebih baik lagi, ucap Kapus.

Ditambahkan Kapus, pada intinya harus ada tindak lanjut antara pihak puskesmas Carita sebagai pemegang program, atau koordinasi antar lintas sektoral. Supaya hasil program yang masih rendah bisa meningkatkan ke arah yang baik.

Dan pihak puskesmas juga membuat gebrakan inovasi -inovasi, untuk mendorong atau menguatkan program, supaya semua itu bisa tercapai, pungkas Kapus.

Pada akhir acara ada beberapa desa yang mendapatkan reward atau penghargaan atas apa yang telah tercapai terkait bidang kesehatan.

Yaitu program imunisasi oleh desa Banjarmasin, program KIA oleh desa Pejamben, progam gizi oleh desa carita dan Promkes oleh desa Tembong. (Isum)