Pandeglang,-Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari pemerintah mendapatkan keluhan dari berbagai pihak.
Keluhan itu, muncul ketika penyaluran BSB dinilai tak sesuai petunjuk teknis oleh pihak transporter PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) selaku penyalur beras Bulog di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak
Ironisnya muncul keluhan tersebut di Kabupaten yakni Pandeglang dan Lebak, dikatakan Apit, selaku Pendamping PKH Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak menuturkan keluhannya. Menurutnya, dirinya dengan pendamping lainnya banyak mengeluh terkait peranan dan tugas fungsi transporter dalam penyaluran beras di lapangan.
“Faktanya pihak transporter tidak hadir dalam penyalurannya. Kita melihat di juknis tugas proter itu menyalurkan tapi faktanya di lapangan transporter itu tidak hadir hanya sopir dan kenek yang datang ke lokasi,” keluh Apit mewakili Pendamping PKH melalui pesan WhastApp. Rabu (30/09/2020) lalu
Jadi tugas dan fakta di lapangan kata Apip, pendamping lah yang jadi transporter yang membagikan beras di lapangan ke KPM.
“Yang lebih ironisnya saya sampai begadang ngeronda beras di kantor desa yaitu di Desa Muara karena beras datang sore sehingga pelaksanaan penyaluran ya ditunda. Sehingga kita sebagai pendamping harus mengeluarkan biaya dalam menangani beras atau menjaganya supaya tetap utuh. Khawatir ada yang mencuri dan bahkan ada salah satu pengangkut beras dari bulog meminta uang panggul seolah kita ada operasionalnya,” ungkapnya.
“Saya lihat di juknis tak sesuai dengan fakta di lapangan, pendampinglah yang menjadi transporter karena kita tetap konsisten terhadap pekerjaan meskipun tak sesuai juknis. Karena pendamping dalam juknisnya mensosialisasi kan, memastikan beras itu sampai ke KPM, kualitas berasnya, dan menyampaikan aduan KPM ketika beras tidak berkualitas,” tambahnya.
Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Bojong, Irwandi bahwa apa yang sudah disampaikan Apit Pendamping PKH Wilayah Lebak, Hal itu terjadi pula di Wilayah Kabupaten Pandeglang, peran aktif selaku Transporter mereka abaikan.
"Di Pandeglang pula sama apa yang sudah terjadi di Kabupaten Lebak selain kualitas beras yang jelek dan dikeluhkan oleh penerima manfaat, Transporter BGR juga tidak hadir," terangnya.
Selain itu, Irwandi juga menambahkan bahwa dalam pendistribusian BSB di Kabupaten Pandeglang seharusnya bisa memberikan dan membantu masyarak daerah. Namun faktanya setalah dirinya melakukan investigasi ke beberapa kecamatan ternyata pemberdayaan lokal daerah tidak ada satu pun yang dilibatkan dalam pengadaan beras tersebut.
"Saya sudah kroscek ke Kecamatan Patia, Sukaresmi tidak ada satupun pemilik pabrik dilibatkan dalam program tersebut," Imbuhnya.
Ditambahkan pula sebelumnya, Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP Musa Weliansyah mendapatkan aduan dari para pendamping. Musa menyebut, jika keluhan para pendamping PKH tersebut benar. Maka pihak transporter harus bertanggungjawab demi memastikan BSB itu sampai kepada KPM.
“Jika melihat petunjuk teknis penyaluran. Transporter PT. BGR harus bertanggung jawab penuh dalam teknis penyaluran. Jangan sampai pendamping menjadi korban. Karena BSB harus sampai ke tangan KPM dan untuk memastikan sampai KPM. Pihak Transporter harus sepenuhnya bertanggungjawab jangan malah melemparkan kepada pihak pendamping,” kata Musa Weliansyah.
Pemerintah mengganggarkan dana untuk transporter kata Musa, karena memang untuk memastikan bantuan beras sampai kepada KPM. Lalu operasional ada kenapa malah dibebankan kepada pendamping? Harusnya itu tanggungjawab penuh pihak transporter
“Diduga kuat jika memang fakta di lapangan tidak adanya dana operasional untuk penyaluran beras kepada KPM. Ini ada unsur korupsi. Karena pemerintah sudah menggugurkan kewajibannya memberikan dana untuk pihak transporter. Tapi fakta di lapangan demikian tidak seperti itu,” ungkap Musa.
Musa juga menekankan kepada pihak PT. BGR agar bertanggungjawab atas kejadian ini. Supaya penyaluran BSB sesuai petunjuk teknis dan sampai ditangan KPM.
Selain itu kata Musa. Sebelumnya dirinya mendapatkan aduan dari beberapa KPM dan kepala desa soal beras yang dinilai tak berkualitas. Musa sendiri melakukan pengecekan langsung ke beberapa desa.
“Soal kemarin aduan masyarakat ada beras yang dinilai tak berkualitas. Saya langsung turun ke lapangan untuk memastikan agar beras yang di terima KPM benar-benar layak konsumsi atau berkualitas. Dan ternyata soal beras yang warnanya kekuningan dan adanya bau itu ternyata dari dedak gabah saja. Karena beras BSB ini beras medium, makanya kemarin saya mengajak agar kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar paham dengan jenis beras medium,” jelasnya.
Musa juga sudah menekankan kepada pihak Perum Bulog agar menyediakan beras yang benar-benar kualitasnya baik dan layak konsumsi walaupun beras itu beras medium.
“Saya sudah sampaikan kepada Perum Bulog agar utamakan beras yang berkualitas. Jangan sampai ada KPM mengeluh beras tidak layak konsumsi. Karena saat ini Bulog membeli gabah langsung dari petani. Adanya kabar bau. Mungkin itu dedak dari gabah. Makanya saya menekankan agar Bulog selalu selektif dalam menyediakan beras,” terangnya.(isum)
Posting Komentar